Menkopolhukam: Pelaksanaan Pilkada Serentak Harus Waspadai Tiga Hal Ini
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dihadapkan pada meningkatnya polarisasi politik, penyebaran hoaks, dan tekanan terhadap kebebasan pers.
Hal tersebut disampaikan oleh Hadi saat membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional dalam Mendukung Pemberitaan yang Positif pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Berjalan Kondusif, Aman, dan Lancar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (4/9/2024).
“Mengawal Pilkada Serentak 2024 tidaklah mudah. Kita menghadapi potensi meningkatnya polarisasi politik, penyebaran hoaks, dan tekanan terhadap kebebasan pers,” ujarnya.
Baca Juga
Dikabarkan Mundur dari Mensos Usai Maju Pilkada, Risma Mohon Maaf dan Minta Doa Restu ke DPR
Menurut Hadi, meningkatnya polarisasi politik, penyebaran hoaks, dan tekanan terhadap kebebasan pers pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak terlepas dari meningkatnya intensitas masyarakat menggunakan platform media sosial. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menggiring opini publik hingga memancing terjadinya konflik sosial.
"Potensi (konflik sosial) makin besar karena media sosial. Berdasarkan hasil penelitian itu, potensi tersebut juga karena pemilih dekat dan mengenali langsung pasangan calon atau memiliki hubungan emosional," ujarnya.
Mantan Panglima TNI itu menilai media massa atau pers punya peranan penting di tengah kondisi tersebut. Oleh karena itu, dia meminta seluruh seluruh insan pers di Tanah Air untuk terus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik serta berkomitmen pada prinsip-prinsip integritas dan tanggung jawab dalam meliput Pilkada Serentak 2024.
“Media nasional yang kredibel akan menjadi penyeimbang disrupsi informasi yang menjadi fenomena baru akibat perkembangan teknologi informasi yang kita alami,” tegasnya.
Baca Juga
43 Daerah Berpotensi Ada Kotak Kosong di Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Mengutip The 2024 Edelman Trust Barometer, Hadi menyebut kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media terbilang baik. Kepercayaan terhadap media massa lebih tinggi 22 poin dari kepercayaan terhadap media sosial.
Tentu saja, hal tersebut menegaskan bahwa peran pers sebagai pilar keempat demokrasi bukan sekadar isapan jempol belaka. Keberadaan media sosial yang memungkinkan siapapun menyampaikan informasi dari mana saja dan kapan saja masih belum bisa menggerus peran sumber informasi yang sudah lebih dahulu eksis itu.
"Kita patut berbangga Indonesia peringkat 2 tertinggi kepercayaan masyarakat kepada media secara global media tradisional lebih tinggi 22 poin dibandingkan dengan media sosial. Ini menunjukkan masyarakat masih percaya media massa sebagai sumber informasi di tengah persebaran informasi melalui medsos dan citizen journalism (jurnalisme warga)," tuturnya.