Menteri Basuki Usulkan Anggaran untuk Pemeliharaan Sarpras IKN Sebesar Rp 26 Triliun
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan, ia sedang mengusulkan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) infrastruktur yang telah dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp 26 triliun.
"Itu (pemeliharaan sarpras) butuh anggaran, kami mengusulkan Rp 26 triliun," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN itu juga menjelaskan, untuk pagu indikatif yang diterima Kementerian PUPR sebesar Rp 75,63 triliun, sedangkan Otorita IKN sendiri sebesar Rp 505 miliar.
Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dasar di IKN yang akan diprioritaskan ke depannya adalah jalan tol dan jalan raya, air, listrik hingga multi-utility tunnel (MUT).
Baca Juga
Rosan Roeslani: Aturan yang Jelas Akan Tarik Investor ke IKN
"Karena banyak investor yang sudah mulai pembangunan, (mulai) jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tidak hanya di KIPP (kawasan inti pusat pemerintahan) 1A, tapi juga 1B dan 1C," tutur Basuki.
Berdasarkan catatan investortrust.id, Kementerian PUPR akan mengalokasi anggaran tahun 2025 untuk mencapai target pembangunan rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan hunian vertikal sebesar Rp 4,53 triliun.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan, total anggaran belanja infrastruktur 2025 sebesar Rp 75,63 triliun. Selain untuk pembangunan rusun MBR dan pembangunan hunian vertikal, sisa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan bendungan dan irigasi baru maupun yang sedang dalam pembangunan.
"Jumlah anggaran ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, tentu kita akan mengantisipasi dan mendukung apa yang menjadi tujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih terutama pada ketahanan pangan dan energi untuk bidang sumber daya air," ujar Zainal beberapa waktu lalu.
Baca Juga
PUPR Targetkan Landasan Pacu Bandara IKN Selesai 2.200 Meter di Awal September 2024
Terkait bidang sumber daya air, Zainal menyampaikan akan terus melanjutkan bendungan dan irigasi. "Baik pembangunan baru, maupun yang sedang kita lakukan, dan tentu peningkatan irigasi, dengan total 17.000 hektare," tambahnya.
Selain itu, lanjut Zainal, pengairan di kawasan pertanian maupun tidak juga perlu pengendalian banjir bukan hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan.
"Hal lain yang juga kita penuhi adalah prasarana air baku, kami juga akan melakukan cetak sawah untuk melengkapi bendungan dan irigasi yang sudah dibangun agar segera dimanfaatkan," imbuhnya.
Sementara itu, dalam hal konektivitas yang akan dikerjakan melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, terutama untuk pembangunan jalan nasional dari Aceh hingga Papua tersebar sepanjang 128,1 km.
Baca Juga
Kemenhub Optimistis Bandara IKN Bakal Rampung di Akhir Tahun 2024
"Kemudian untuk melanjutkan konektivitas melalui bebas hambatan sepanjang 4,83 km, jauh lebih kecil dibandingkan jalan nasional karena umumnya berupa dukungan konstruksi dan jembatan," tutur Zainal.
Sedangkan kegiatan yang menyasar di pedesaan yang sejalan dengan salah satu misi dari pemerintahan yang akan datang, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, tidak hanya menyediakan air minum di perkotaan tetapi juga melanjutkan penyediaan air minum berbasis masyarakat di pedesaan.
"Termasuk juga penyediaan sanitasi yang juga berbasis masyarakat tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan sanitasi di perkotaan, dan juga membangun kawasan-kawasan pemukiman, gedung dan sekolah madrasah yang ditugaskan," pungkas Zainal.