Free Float di Bawah 15%, Unilever (UNVR) Tunggu Aturan Resmi OJK
JAKARTA, investortrust.id – PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) merespons posisi free float atau porsi saham yang beredar di publik saat ini berada di bawah ambang batas minimum 15%. Penurunan free float akibat aksi pembelian kembali (buy back) saham yang telah dilakukan dalam beberapa bulan ini.
Direktur Keuangan UNVR Neeraj Lal menyampaikan, posisi free float yang belum mencapai 15% tidak terlepas dari aksi korporasi buy back saham yang telah dilakukan perseroan.
Baca Juga
267 Emiten Belum Penuhi 'Free Float' 15%, BEI Sasar 49 Emiten 'Big Cap'
“Betul sekali ya, untuk free float ini sendiri di bawah dari 15%. Dan ini tentunya terkait dengan buy back saham yang dilakukan perseroan. Dan saat ini, free float memang sedikit di atas 14% dan kami sadar juga sepenuhnya mengenai kebijakan minimum 15%,” kata Neeraj Lal saat menjawab pertanyaan investortrust.id dalam paparan publik, Kamis (12/2/2026).
Manajemen menegaskan memahami arah kebijakan regulator terkait pengaturan minimum free float dan saat ini masih menunggu detail regulasi resmi yang akan diterbitkan.
“Dan kami masih menanti detail lebih lanjut dari regulasi resmi dan setelahnya kami akan pastikan bahwa kami mematuhi kebijakan minimum free float yang berlaku,” lanjutnya.
Mengutip data Stockbit, struktur kepemilikan saham UNVR per 31 Januari 2026 menunjukkan Unilever Indonesia Holding B.V. menggenggam 84,99% saham. Sementara itu, kepemilikan masyarakat non warkat sebesar 14,06% dan masyarakat warkat 0,51%, dengan tambahan saham treasury 0,44%.
Baca Juga
Didukung Divestasi Bisnis Es Krim, Laba Unilever (UNVR) Melesat 127% di 2025
Dengan komposisi tersebut, porsi free float UNVR berada di kisaran 14% atau di bawah ambang batas minimum 15% yang tengah disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO). Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya penguatan struktur pasar dan peningkatan likuiditas.
Apabila aturan minimum free float 15% diberlakukan secara efektif, emiten dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi seperti UNVR berpotensi perlu melakukan penyesuaian guna memenuhi batas tersebut.