Badan Bank Tanah Ungkap 5 Lokasi Lahan buat Swasembada Pangan, Berikut Daftarnya
BANDUNG, investortrust.id - Badan Bank Tanah mendata sebanyak lima titik lahan yang berpotensi dijadikan persawahan maupun perkebunan guna mendukung Asta Cita swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja memaparkan, salah satu lokasi yang berpotensi dijadikan bertempat di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan luas sekitar 6.647 hektare (ha).
''Tadi dikatakan oleh pak Hakiki (Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah), (lahan) yang bisa jadi swasembada pangan paling besar tentunya ada di Poso,'' kata Parman dalam Media Gathering “Kinerja 2024 dan Outlook 2025” di Bandung, Jumat (17/1/2025) malam.
Baca Juga
Perolehan Lahan Badan Bank Tanah Naik Ratusan Persen pada 2024
Selanjutnya, ia menyebutkan, lahan seluas 1.873 ha Teradata di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur juga berpotensi menjadi pilar swasembada pangan.
''Termasuk lahan yang di PPU (Penajam Paser Utara) bisa untuk ketahanan pangan. Di mana, 1.873 hektare itu kan untuk masyarakat. Nanti masyarakat bisa diajari untuk menanam jagung atau lainnya, bisa untuk sayur-mayur, singkong, atau pisang misalnya,'' ucap Parman.
Adapun lahan seluas 2.800 ha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan juga berpotensi untuk dijadikan lahan bercocok tanam. ''Lalu, di Kalimantan Selatan itu sekitar 2.801 hektare,'' tambah Parman.
Lokasi selanjutnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. ''Ada lagi di Tapanuli Selatan, kita ada 1.200 hektare. Itu bisa difungsikan untuk mendukung ketahanan pangan,'' ujar Parman.
Baca Juga
Badan Bank Tanah Miliki 5 Titik Potensi Lahan buat Perumahan MBR, Ada di Jakarta?
Ia juga mengungkapkan, pemerintah bersama PT Timah Tbk (TINS) akan menyulap lahan-lahan bekas tambang untuk mendukung swasembada pangan. ''Kita sekarang ini sudah dapat lahan-lahan di Bangka Belitung. Nah, itu tanaman apa yang cocok (ditanam) di lahan tambang, khususnya tambang timah. Kita bekerja sama dengan PT Timah Tbk, lahan-lahan yang tidak ada status kepemilikannya dijadikan HPL Bank Tanah,'' kata dia.
Berdasarkan catatan investortrust.id, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan memaparkan, sejumlah strategi untuk mengejar swasembada pangan di tahun 2027 sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Mulanya, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti menyatakan, produktivitas pangan Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan oleh dua negara Asia, yakni Vietnam dan China.
''Produktivitas kita di Indonesia masih dibawah, dibandingkan dengan China dan juga Vietnam. Karena kita produktivitasnya masih 5,29 ton per hektare, sedangkan Vietnam itu 6,1 (hektare) dan China 6,5 ton per hektare,'' papar dia dalam acara FGD Investortrust: Memperkuat Basis Pangan Lokal, Memacu Pertumbuhan Ekonomi 8% di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Baca Juga
Tak Hanya Makan Bergizi, PM Jepang Dukung Swasembada Pangan dan Hilirisasi
Dia menambahkan, keterbatasan lahan dan impor beras juga menjadi faktor yang sangat diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
''Kemudian kita juga tahu mayoritas petani Indonesia memiliki kurang dari 0,5 hektare (lahan). Kita juga tahu impor beras Indonesia (tahun 2023) meningkat dibandingkan di tahun 2022, sudah sampai 613%,'' ungkap Widiastuti.
Alhasil, Kemenko Pangan menawarkan beberapa strategi yang diharapkan dapat menggapai Astacita swasembada pangan di 2027 mendatang.
''Kita juga tahu, usulan dukungan kebijakan untuk swasembada pangan ini karena harus ada satu hulu-hilir, satu komando, berarti ada sisi koordinasi dan pengendalian dari semua kementerian/lembaga yang terkait. Kemudian adanya kebijakan pelepasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Ada percepatan Amdal di lingkungan melalui Kementerian LHK,'' kata Widiastuti.
''Lalu, bendungan ini bagian dari irigasi, lalu kemudian untuk dukungan Dikti dan Dasmen untuk petani milenial. Lalu, peneliti dikembalikan ke Kementerian Pertanian. Kemudian, penyuluh dalam satu komando di Kementerian tadi melalui Instruksi Presiden, dan kepemilikan lahan ini terkait di ATR/BPN karena ada luasan atau buka lahannya,'' sambung dia.
Baca Juga
Jalan Berliku Indonesia Gapai Swasembada Pangan, Seberapa Realistis?
Strategi selanjutnya, menurut Widiastuti, adanya pengembangan pembiayaan yang terbatas.
''Karena selama ini KUR (kredit usaha rakyat) hanya dimanfaatkan sebagian dari petani atau (petani) masih mempunyai kesulitan. Jadi, akses pembiayaan ini juga kita support untuk bagaimana menyelesaikan, supaya petani tidak tergantung kepada para 'tengkulak' atau rentenir dan lainnya,'' ucap dia.
Adapun strategi lanjutan dari pemerintah, di antaranya revitalisasi bendungan dan jaringan irigasi, hingga penerapan teknologi canggih.
''Kita juga butuh support terkait revitalisasi bendungan dan irigasi, kemudian membangun kemitraan petani untuk menyelesaikan akses-akses pendanaan dan lainnya, kemudian satu kendali atau satu komando ini sesuai dengan arahan Pak Presiden. Kemudian juga untuk penguatan infrastruktur, implementasi bibit unggul, dan teknologi digital,'' tutur Widiastuti.