Tak Ingin Ketinggalan, PM Malaysia Jajaki Kebijakan Kripto dan Blockchain
JAKARTA, investortrust.id - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengambil langkah serius untuk menjadikan negaranya tidak ketinggalan dalam inovasi kripto. Usai bertemu mantan CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) dan pemimpin Uni Emirat Arab (UEA), ia meminta bank sentral dan Departemen Keuangan Malaysia untuk mulai mempelajari Bitcoin dan teknologi blockchain.
Pemerintah Malaysia tengah mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan tentang keuangan digital, yang akhirnya dapat mengimplementasikan teknologi aset kripto dan blockchain secara baik di Negeri Jiran tersebut.
Anwar Ibrahim mengungkapkan, dirinya telah berdiskusi dengan pemerintah Abu Dhabi, mantan CEO serta raksasa teknologi aset kripto dan blockchain Binance yaitu CZ untuk mempelajari cara untuk mengembangkan kebijakan kripto dan blockchain.
“Kita telah berbicara tentang transformasi digital, pusat data, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kini kita menghadapi tuntutan yang mengharuskan kita untuk berpikir tentang membuat perubahan yang signifikan,” ujarnya, dilansir dari New Straits Times, Kamis (16/1/2025).
Baca Juga
Inflasi Inti AS Mereda, Pasar Kripto dan Saham AS Kompak Menghijau
Beberapa bulan lalu, lanjut Anwar, ia telah mengusulkan agar sejumlah departemen di Malaysia, termasuk keamanan, perbendaharaan, dan bank sentral mempelajari dan mengeksplorasi kripto dan blockchain agar tidak tertinggal dari negara lain.
“Memastikan bahwa hal itu diatur dapat melindungi kepentingan rakyat dan mencegah kebocoran,” katanya.
Anwar mengatakan akan berkonsultasi dengan kabinet saat melakukan langkah tersebut. Karena inovasi seperti AI ke depan akan mengubah industri keuangan. Maka dari itu, pihaknya tak boleh berdiam diri dan menunggu, baru kemudian melakukannya setelah yang lain telah melakukan.
Baca Juga
Anwar memberi contoh UEA, yang kini menjadi pemimpin di bidang tersebut. UEA kemungkinan dapat menjalin kerja sama yang erat dengan Malaysia dalam persoalan ini. Oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan secara rinci, untuk meninggalkan model bisnis lama dan memberi makna pada kebijakan aset digital.
“Kami telah berdiskusi panjang lebar tentang fintech (financial technology), namun ketika ada hal baru kami menjadi gelisah. Saya harap kita bisa lebih terbuka terhadap ini, saya condong untuk tidak hanya menyetujui tetapi juga mempercepat hal ini (aturan kebijakan kripto dan blockchain),” ucap dia.