Banggar DPR Dorong Reformasi Kebijakan Subsidi Energi

JAKARTA, investortrust.id -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong pemerintah untuk segera melakukan reformasi total terhadap kebijakan subsidi energi. Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi gejolak harga minyak dunia (oil shock) dan pelemahan kurs rupiah yang terus menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Said mengungkapkan bahwa beban subsidi dan kompensasi energi pada APBN 2026 telah mencapai Rp381,3 triliun. Angka tersebut dipatok dengan asumsi harga minyak US$ 70 per barel dan kurs Rp16.500 per dolar AS. Menurutnya, setiap pergeseran angka tersebut akan langsung menambah beban fiskal negara.

"Reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai. Sebab kita tidak mengetahui persis perang di teluk ini kapan akan berakhir. Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, di kemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock," kata Said dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Said juga menyoroti distribusi subsidi selama ini yang dinilai masih salah sasaran atau bias ke kelompok masyarakat mampu. Ia memaparkan fakta miris di mana penikmat subsidi solar didominasi oleh kelompok rumah tangga desil 6-10 (golongan mampu) sebesar 72%, sementara rakyat miskin hanya menikmati 28%.

Kondisi serupa terjadi pada Pertalite dan LPG 3 kg. Golongan mampu tercatat menikmati 79% subsidi Pertalite dan 69% subsidi LPG.

"Hal ini terjadi karena mereka yang berada di desil atas memiliki moda transportasi lebih banyak. Sementara warga miskin umumnya tidak memiliki sarana transportasi, atau hanya motor dengan mobilitas terbatas," jelasnya.

Untuk membenahi carut-marut tersebut, Said mengusulkan pemerintah beralih ke sistem subsidi tertutup atau targeted subsidy. Terkait subsidi LPG, ia menyarankan agar bantuan diarahkan langsung kepada 40% penduduk berpendapatan rendah menggunakan teknologi biometrik.

Said mencontohkan keberhasilan India dengan sistem Aadhaar, di mana identitas biometrik terhubung langsung dengan rekening bank penerima subsidi untuk mencegah manipulasi.

Baca Juga

Jika Harga Minyak Tembus US$ 117, Subsidi BBM dan Program Strategis Pemerintah Terancam Defisit

"Di India dengan penduduk lebih banyak saja bisa berjalan, harusnya di Indonesia juga bisa. Konsekuensinya, LPG 3 kg di pasaran nantinya dijual sesuai harga keekonomian, namun beban rakyat miskin sudah dicover lewat bantuan langsung," tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.

Terkait subsidi BBM, Said juga meminta Pertamina melakukan validasi ulang data aplikasi MyPertamina dengan data STNK dari kepolisian. Said menegaskan bahwa kendaraan roda empat pribadi seharusnya dilarang menggunakan Solar dan Pertalite subsidi.

"Fokus subsidi BBM diprioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat alat pertanian dari petani kecil, sepeda motor pelaku UMKM," tuturnya.

Selain itu, kendaraan niaga plat kuning pengangkut pangan juga tetap perlu didukung untuk mencegah inflasi pangan. Kemudian di sektor kelistrikan, Said meminta PLN melakukan integrasi data Susenas untuk menyisir pelanggan daya 900 VA agar benar-benar dihuni oleh rumah tangga miskin. Ia juga mendorong pengembangan kompor listrik bagi warga tidak mampu sebagai opsi pendamping LPG.

Said juga mengapresiasi langkah pemerintah yang belum menaikkan harga BBM dan LPG tahun ini demi menjaga daya beli. Politikus PDIP itu mengingatkan bahwa mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanyalah solusi jangka pendek.

"Saya mengapresiasi langkah ini, sebab di saat daya beli masyarakat sedang turun, menaikkan harga BBM akan makin memberi beban ke rakyat. Namun langkah ini harus dilanjutkan dengan reformasi kebijakan subsidi," tegasnya.