Soroti Survei Indikator Politik Indonesia, CEO Investortrust Beberkan 4 Persoalan yang Jadi Harapan Masyarakat

JAKARTA, investortrust.id - CEO Investortrus Primus Dorimulu memberikan catatan strategis terkait hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dan kondisi ekonomi nasional. Meski tingkat kepuasan ekonomi berada di angka 75%, dia menyebut ada selisih dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang hampir mencapai 80%.

Primus juga menyebut ada empat persoalan pokok yang menjadi harapan masyarakat.

"Saya lihat hasil survei ini menarik. Untuk ekonomi, tingkat kepuasan sangat puas, sedang, dan cukup puas, yang sedang itu 75%. Kemudian kepuasan terhadap Presiden hampir 80%. Jadi ada kesenjangan 5% di situ. Nah, artinya kepuasan terhadap Presiden melebihi kepuasan terhadap kinerja ekonomi ya. Kemudian angka 75% itu bagus ya," ujar Primus dalam acara pemaparan rilis temuan "Survei Nasional: Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayan Warga terhadap Lembaga-lembaga Negara" yang digelar secara virtual, Minggu (8/2/2026).

Primus menilai empat persoalan pokok yang menjadi harapan utama masyarakat, yaitu pengendalian harga, pemberantasan korupsi, lapangan pekerjaan, dan penurunan angka kemiskinan adalah hal yang sangat valid. Ia menekankan bahwa ketersediaan lapangan kerja menjadi kunci utama pendapatan masyarakat.

"Saya pikir empat hal ini memang cukup valid, karena menjadi persoalan pokok masyarakat kita saat ini adalah bagaimana lapangan pekerjaan yang minim. Lapangan pekerjaan minim inilah yang membuat pendapatan rendah, dan pendapatan rendah ini membuat orang sensitif terhadap kenaikan harga," jelas Primus.

Baca Juga

AHY Tawarkan Proyek Konektivitas hingga 'Giant Sea Wall' di 'ABAC Meeting 2026'

Terkait strategi penciptaan lapangan kerja, Primus menyoroti peran strategis Badan Pengelola Investasi Danantara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia menjelaskan bahwa pemerintah kini mengandalkan investasi swasta dan sinergi BUMN melalui Danantara untuk menggerakkan ekonomi tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN.

"Nah, kalau investasi berjalan lebih lebih baik, lebih cepat, maka job creation akan berjalan lebih baik, lapangan pekerjaan akan lebih cepat terbuka ya," tambah Primus.

Memasuki 2026, Primus menyatakan optimismenya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi bisa menembus angka 5,7%, melampaui target pemerintah di 5,4%. Keyakinan ini didasari performa luar biasa pada kuartal IV 2025 yang mencatatkan pertumbuhan 5,39%. Ia memuji lonjakan belanja pemerintah pada kuartal IV yang mencapai 44,2%, pertumbuhan tertinggi sejak masa pandemi Covid-19.

"Sementara pertumbuhan ekonomi setahun year on year 2025 itu 5,11%. Nah ini sinyal positif bahwa program-program Presiden Prabowo termasuk MBG (makan bergizi gratis) , 3 juta rumah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada sekolah rakyat dan berbagai program kesejahteraan ini sudah bisa menggerakkan ekonomi," ucap Primus.

Lebih lanjut, Primus secara khusus menyebut kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai "darah segar" yang membawa perubahan signifikan sejak dilantik pada akhir tahun lalu. Menurutnya, kebijakan Purbaya berhasil mengatasi kekeringan likuiditas di masyarakat dengan mempercepat belanja negara dan mendorong kredit perbankan.

"Jadi dia tidak hanya gas meningkatkan spending pemerintah, tapi juga mendorong perbankan untuk memberikan memberikan kredit," jelasnya.

Namun, Primus memberikan catatan kritis mengenai hambatan pertumbuhan di daerah, terutama terkait praktik oknum aparat penegak hukum. Berdasarkan pengalamannya di daerah, ia mengungkapkan keluhan para kepala daerah mengenai praktik pemerasan oleh oknum polisi, jaksa, dan hakim yang menghambat efektivitas APBN.

Baca Juga

AHY Tightens Oversight of Giant Sea Wall, Jakarta Groundbreaking Set for September 2026

"Ada teman saya wali kota, teman saya bupati, mereka mengatakan gaji kami tidak perlu dinaikkan tetapi tolong bagaimana agar polisi tidak meminta uang pada kami, untuk tidak menyebut kata memeras," beber Primus.

Lebih jauh, Primus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di level penegak hukum akan menjadi faktor penentu kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Ia membandingkan hal tersebut dengan citra positif TNI yang terus meningkat karena aksi nyata di lapangan saat terjadi bencana. Jika korupsi ditekan dan integritas aparat diperbaiki, Primus yakin anggaran negara akan sampai ke masyarakat dengan baik dan kemiskinan akan turun secara signifikan.

"Nah, ini kalau dibereslan menurut saya korupsi akan turun, itu pertumbuhan ekonomi akan meningkat, kemiskinan akan turun. Ini kalau dilaksanakan dengan baik," pungkas Primus.