Anggaran Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatra Berpotensi Naik hingga Rp 74 Triliun

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan kebutuhan anggaran pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatra berpotensi meningkat dari estimasi awal Rp 51,8 triliun menjadi sekitar Rp 70 hingga Rp 74 triliun.

“Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp 70 triliun sampai Rp 74 triliun,” ungkap Dody dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (16/1/2026).

Sesuai ketentuan, lanjut dia, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun rencana induk (master plan) pemulihan infrastruktur yang akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk dilakukan reviu. Setelah itu, rencana tersebut akan dibahas dan disetujui oleh Dewan Pengarah sebelum diajukan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Sesuai aturan, kita mesti bikin rencana induk yang kita submit kepada Kepala Bappenas untuk direviu, baru kemudian disetujui oleh Dewan Pengarah, baik itu BPK, Menko PMK, dan seterusnya. Setelah itu baru kita meminta anggaran kepada Menteri Keuangan,” terang Dody.

Dia menyampaikan, saat ini surat pengajuan tambahan anggaran pascabencana Sumatra tengah disiapkan karena rencana induk pemulihan infrastruktur telah selesai disusun. “Per hari ini surat sedang kita siapkan karena rencana induk sudah selesai,” ungkap Dody.

Baca Juga

Pascabencana Sumatra, AHY Sebut Revitalisasi Rumah Warga Butuh Rp 8,2 Triliun

Dody turut menjelaskan, kenaikan kebutuhan anggaran tersebut dipicu adanya tambahan rencana pembangunan sabo dam atau check dam di sejumlah wilayah rawan bencana. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk menahan sedimen dan material kayu agar tidak menimbulkan dampak lanjutan di wilayah hilir.

“Kenapa nambah dari Rp 51 triliun? Karena ada tambahan pembangunan sabo dam baru. Jalan longsor kemarin di Gayo Lues itu menjadi wake up alarm bagi saya untuk bikin beberapa sabo dam atau check dam sebelum air atau sedimen dan kayu itu sampai ke Tamiang,” katanya.

Ia memperinci, rencana pembangunan sabo dam tersebut tersebar di beberapa provinsi di Sumatra. “Seingat saya di Sumatra Barat itu ada 18 sampai 20 rencana sabo dam. Di Aceh ada sekitar 30 titik. Kemudian di Sumatra Utara ada sekitar 20 titik,” ujar Dody.

Baca Juga

PU Pastikan Akses Jalan di Sumatra Utara Berangsur Fungsional Pascabencana

Pemulihan Pascabencana Rampung 2027-2028

Terkait jangka waktu pemulihan, Dody memperkirakan pemulihan infrastruktur pascabencana Sumatra membutuhkan waktu paling cepat di 2027.

“Paling cepat dua tahun (selesai pemulihan infrastruktur pascabencana Sumatra). Tapi di dalam proposal rencana kita ke Menteri Bappenas sekitar tiga tahun,” jelas Dody.

Adapun dari sisi prioritas, Dody menyebut penanganan dilakukan secara bertahap sesuai karakteristik masing-masing sektor, baik Bina Marga maupun Sumber Daya Air (SDA). Fokus utama pemerintah adalah memastikan infrastruktur dasar dapat kembali berfungsi secepat mungkin. “Yang paling utama adalah semua infrastruktur dasar bisa berfungsi maksimal secepat-cepatnya,” ujar dia.

Namun demikian, ia menegaskan sejumlah pekerjaan fisik membutuhkan waktu yang tidak singkat. “Check dam itu butuh waktu, Jalan Tarutung–Sibolga itu butuh waktu, kemudian Jalan Tol Lembah Anai itu butuh satu sampai dua tahun. Jadi ada beberapa pekerjaan fisik yang memang tidak bisa cepat selesai,” tutur Dody.