Lembaga Kajian Prasasti Beri Predikat 'Cukup Baik' 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA, investortrust.id - Lembaga Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), meluncurkan Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai refleksi atas kinerja pemerintah sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Executive Director Prasasti, Nila Marita, menyebut penyusunan kajian sebagai objektif atas capaian dan arah pelaksanaan program prioritas nasional.

Dalam kajian tersebut, Prasasti memberikan peringkat 'Cukup Baik' atau 'Acceptable' terhadap keseluruhan kinerja 1 tahun pemerintahan kabinet Merah Putih.

"Secara keseluruhan, pencapaian pemerintah hingga tahun pertama kami nilai 'Cukup Baik' atau 'Acceptable'. Sejumlah inisiatif menunjukkan kemajuan berarti. Namun masih terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan terutama dalam hal implementasi di lapangan dan efektivitas koordinasi antar lembaga," katanya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi, menyatakan bahwa kajian yang dilakukan Prasasti mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mencakup delapan Asta Cita, tujuh belas Program Prioritas (PP), dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Seluruh program tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam empat pilar utama, yaitu, (1) Ekonomi dan Industrialisasi; (2) Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya; serta (4) Pilar Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Berdasarkan pilar, Gundy mengungkap pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan dan Budaya, serta pilar Polhukam memiliki peringkat ‘Cukup Baik’ atau ‘Acceptable’. Sementara pilar Ekonomi dan Industrialisasi serta pilar Transformasi SDM masuk dalam kategori ‘Perlu Perbaikan’ atau ‘Developing’.

"Kajian kami juga memuat sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah yang kami harap dapat menjadi masukkan untuk optimalisasi program-program krusial dan memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat,” jelas Gundy.

Pilar Transformasi Sumber Daya Manusia

Menurut Gundy Cahyadi, transformasi SDM menjadi prioritas kedua dalam RPJMN 2025–2029, dengan program besar seperti makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis. Tujuannya, membangun manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing.

Prasasti menilai pilar ini berada pada kategori “Developing” (Perlu Perbaikan). Banyak kebijakan sudah dirancang dengan baik, namun pelaksanaan di lapangan masih belum seragam. Standar mutu MBG bervariasi antarwilayah, sementara keterbatasan fasilitas dan tenaga medis menghambat cakupan Cek Kesehatan Gratis.

“Program sosial berskala nasional seperti MBG dan Cek Kesehatan Gratis tidak hanya soal anggaran, tetapi soal tata kelola. Standarisasi, pengawasan, dan transparansi publik perlu diperkuat agar dampaknya merata ke seluruh daerah,” kata Gundy Cahyadi.

Baca Juga

Prasasti Sebut Rencana Prabowo Bolehkan WNA Jadi Direksi BUMN Langkah Tepat

Prasasti merekomendasikan agar pemerintah perlu menyiapkan standar nasional pelaksanaan MBG dengan melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia pangan, memperkuat logistik dan infrastruktur kesehatan di daerah, serta meningkatkan koordinasi antar instansi pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi agar transformasi SDM berjalan sebagai satu ekosistem terpadu.

Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya

Pilar sosial mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial bangsa. Prasasti menilai kinerja pemerintah pada pilar ini “Cukup Baik” (Acceptable), dengan kemajuan pada stabilitas tingkat kemiskinan, peningkatan kesetaraan gender, dan penguatan peran ekonomi kreatif.

Namun, masih terdapat tantangan pada integrasi data sosial dan efektivitas penyaluran bantuan. Transparansi dalam evaluasi dan pelaporan program sosial juga perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih tepat sasaran.

“Pemerintah telah menunjukkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat. Langkah berikutnya adalah memastikan intervensi sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan melalui integrasi data dan sistem pengawasan digital,” jelas Gundy.

Prasasti menyarankan pemerintah memperkuat basis data sosial terintegrasi, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, dan memperluas dukungan bagi ekonomi kreatif berbasis daerah. Pengendalian inflasi pangan dan penciptaan lapangan kerja formal di sektor pertanian dan industri pengolahan juga perlu menjadi fokus agar ketahanan sosial dan ekonomi berjalan seimbang.

Politik, Hukum, dan Keamanan

Policy & Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menjelaskan pilar Polhukam berfokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih, supremasi hukum, dan keamanan nasional. Prasasti memberikan penilaian “Cukup Baik” (Acceptable) terhadap pilar ini, dengan catatan bahwa arah reformasi hukum dan birokrasi sudah mulai terlihat, namun belum diikuti penguatan sistem check and balance serta transparansi birokrasi.

“Digitalisasi tata kelola adalah fondasi reformasi birokrasi. Sistem berbasis data dapat memperkuat akuntabilitas, mempercepat pelayanan publik, dan mengurangi potensi konflik kepentingan,” ujar Piter Abdullah.

Prasasti menekankan pentingnya digitalisasi dan integrasi layanan publik, penerapan pengawasan berbasis hasil (result-based monitoring), serta perencanaan kebijakan bertahap berbasis milestone agar reformasi politik dan birokrasi lebih terukur. Penguatan kapasitas SDM hukum dan investasi di keamanan siber juga perlu menjadi bagian integral dari reformasi Polhukam.

Baca Juga

Menperin: Industri Manufaktur RI Tumbuh 4,94% Selama 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ekonomi dan Industrialisasi

Menurut Piter Abdullah, pilar ekonomi dan industrialisasi menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai 8% pada 2029, dengan program seperti penguatan food estate, pembangunan kawasan industri dan KEK, serta pengelolaan BUMN melalui Dana Investasi Nasional (Danantara).

Prasasti menilai capaian di pilar ini masih tergolong “Developing” (Perlu Perbaikan). Arah kebijakan dinilai sudah tepat, tetapi percepatan implementasi dan konsistensi di lapangan masih perlu diperkuat. Proses deregulasi belum optimal, perizinan masih panjang, dan birokrasi belum sepenuhnya efisien.

“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Reformasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi menjadi syarat mutlak agar dunia usaha dapat tumbuh dan menyerap tenaga kerja lebih luas,” ujar Piter Abdullah.

Pemerintah, kata Piter Abdullah, perlu memperluas insentif bagi kawasan industri, mempercepat konektivitas infrastruktur strategis, dan memperkuat pembiayaan UMKM serta petani melalui skema kredit dengan penjaminan pemerintah. Penguatan kapasitas SDM industri melalui pelatihan vokasi juga menjadi kunci agar transformasi ekonomi berjalan menyeluruh.