Ekonom Prasasti Piter Abbdullah: Utang Produktif, Digitalisasi, dan Narasi Baru Ekonomi Indonesia

JAKARTA, investortrust.id —   Dalam dua pekan terakhir, perbincangan ekonomi Indonesia dipenuhi dua istilah yang mencolok, yaitu defisit nol dan pertumbuhan ekonomi 5,12% di kuartal II-2025. Presiden Prabowo menegaskan target APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028. Ssementara Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12%.  

Direktur Research Prasasti Piter Abdullah menilai target defisit nol adalah langkah mulia, tetapi perlu dipahami secara mendalam. “Apakah utang itu selalu buruk? Tidak. Utang menjadi baik selama digunakan untuk pembangunan dan tidak dikorupsi,” tegasnya dalam diskusi Prasasti Ngopi Bareng Media di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Baca Juga

Citi Indonesia Revisi Naik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari 4,7% Jadi 5% di Tahun Ini

Dia melanjutkan, perseroan bukan pada defisitnya, melainkan bagaimana utang dibelanjakan. Ia mencontohkan pembangunan irigasi di Bantul. Saat dana APBD terbatas hanya mampu membangun 10 ribu hektare per tahun, bupati setempat memilih berutang untuk membangun 1 juta hektar sekaligus. “Dengan begitu semua masyarakat bisa menikmati manfaatnya lebih cepat. Itulah yang saya sebut utang sebagai tuntutan keadilan,” ujarnya.

Utang produktif adalah instrumen untuk menciptakan infrastruktur, mendorong pertumbuhan jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan. “Justru yang berbahaya adalah utang konsumtif dan belanja yang tidak tepat sasaran,” terangnya.

Terkait angka pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,12% di kuartal II-2025 dari BPS, Piter mengatakan, sempat ditanggapi skeptis oleh sejumlah masyarakat dengan mengacu indikator penurunan penjualan mobil, pembelanjaan di supermarket, daya beli, hingga narasi penurunan jumlah kelas menengah. Menariknya, Citi Indonesia justru merevisi naik target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari semula 4,7% menjadi 4,9% setelah diumumkan data ekonomi kuartal II-2025.

Baca Juga

Prabowo Minta Defisit Bisa Nol pada 2027 dan 2028, Ini Jawaban Menkeu

Masyarakat, terang Piter, perlu memahami adanya pergeseran pola konsumsi. Supermarket sepi bukan berarti konsumsi lemah, karena generasi muda kini memilih berbelanja secara online melalui Shopee, Tokopedia, atau Indomaret dekat rumah. Hal ini membuat mall tidak lagi sekadar pusat belanja, melainkan tempat hiburan dan kuliner. Selain itu, terjadi peningkatan pengeluaran untuk travel, hiking, dan konsumsi. “Orang boleh tidak punya mobil, tapi tidak mau ketinggalan naik gunung Rinjani atau Semeru. Begitu juga dengan konsumsi,” tambahnya.

BPS menggunakan 1.035 parameter untuk menghitung pertumbuhan ekonomi melalui formula klasik: Y = C + I + G + (X-M). Namun, Piter mengingatkan, ekonomi ibarat gunung es, yaitu data hanya menangkap bagian yang terlihat. Pertanyaannya, apakah metodologi ini cukup adaptif terhadap ekonomi digital dan konsumsi berbasis pengalaman?

Baca Juga

Kepala BPS Jawab Keraguan Publik Soal Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

Apalagi data dari berbagai lembaga sering tidak sinkron. Misalnya, investasi dilaporkan tumbuh hampir 7% sejalan dengan lonjakan impor mesin dan alat berat, tetapi narasi publik masih terjebak pada konsumsi rumah tangga sebagai motor PDB. Hal ini membuat diskursus publik kerap terjebak dalam dikotomi ekstrem cerita PHK dan daya beli melemah versus “Indonesia Cerah” dengan narasi pertumbuhan 5,12%.

Adanya diskursus di kalangan public ini, Piter menekankan, tiga hal kunci, yaitu BPS diminta untuk merevisi metodologi pengukuran agar mampu untuk menangkap realitas ekonomi digital, fokus pada investasi produktif, bukan sekadar memangkas utang, serta bangun narasi berimbang yang tidak terjebak pada optimisme berlebihan maupun pesimisme ekstrem.