Stimulus BSU Jelang Nataru Akan Dilanjutkan, Diskon Tarif Listrik Masih Tanda Tanya
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengevaluasi efektivitas stimulus pemberian diskon tarif listrik kepada masyarakat sehingga belum bisa dipastikan akan diberikan pada kuartal III dan IV 2025.
“Diskon listrik itu kan di kuartal I ya. Kuartal II tidak ada, karena kami masih monitoring efektivitasnya. Diskon listrik itu besar, paket stimulusnya itu besar,” ucap Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Riznaldi Akbar ketika ditemui di sela-sela "International Battery Summit" di Jakarta, Rabu (6/8/2025) dilansir Antara.
Baca Juga
PLTM Wabudori 1,2 MW di Supiori, Papua Perluas Akses Listrik, Ini Dampaknya bagi Masyarakat 3T
Saat ini, pemerintah masih dalam proses pembayaran kompensasi diskon tarif listrik pada kuartal I ke PLN. Proses inilah, kata dia, yang sedang dievaluasi oleh pemerintah. Meski demikian, kata dia, tidak menutup kemungkinan diskon tarif listrik akan diberikan pemerintah sebagai paket stimulus ekonomi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Itu (pemberian diskon tarif listrik pada Natal dan Tahun Baru) masih dalam proses pembahasan. Setiap rupiah yang kami keluarkan harus efektif,” ucapnya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bantuan subsidi upah (BSU) akan diberikan pada kuartal tiga dan kuartal empat 2025 mengingat penyaluran pada kuartal II berjalan dengan efektif. “BSU kelihatannya lanjut karena kita lihat pelaksanaannya efektif. Itu akan lanjut di triwulan III dan triwulan IV,” ucap dia.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan menghapus rencana pemberian subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni–Juli 2025.
Baca Juga
Dorong Pemerataan Energi, Kisah PLN Hadirkan Listrik 24 Jam di Pedalaman Sigi Sulteng
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menjelaskan alasan utama pembatalan itu karena proses penganggaran yang dinilai tidak cukup cepat untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli. Sebagai gantinya, pemerintah memilih mengalihkan anggaran ke program BSU, yang dinilai lebih siap dari sisi data dan eksekusi.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada tahap awal perancangan, BSU masih menimbulkan pertanyaan terkait sasaran penerima karena pengalaman sebelumnya saat pandemi Covid-19, data penerima masih perlu dibersihkan.