Kena Tarif Resiprokal 32%, Pemerintah Akan Kembali Negosiasi dengan AS
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan terbang ke Amerika Serikat (AS) usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto yang hadir di pertemuan anggota BRICS, di Rio de Janeiro, Brasil. Airlangga dijadwalkan tiba di AS pada Selasa (8/7/2025) waktu setempat.
“Menko Airlangga dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemerintah AS untuk mendiskusikan segera keputusan tarif Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia yang baru saja keluar,” kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dalam keterangan resminya ke investortrust.id, Selasa (8/7/2025).
Haryo menjelaskan langkah Airlangga ke AS karena melihat masih tersedianya ruang untuk merespons kebijakan tarif resiprokal.
“Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan,” ujar dia.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya menyatakan ruang negosiasi masih terbuka bagi negara mitra dagang AS. Meski begitu, Roro enggan memberikan sikap pemerintah atas keputusan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia.
“Sebetulnya terkait itu masih berproses ya, jadi masih berproses,” ujar Roro di Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Jakarta Barat, Selasa (8/7/2025).
Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan terus mengikuti perkembangan tarif resiprokal AS. Langkah ini dilakukan di tengah penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menurutnya, kebijakan tarif AS ini bersifat dinamis.
Baca Juga
RI Terus Negosiasi Soal Tarif Impor 32%, Menko Airlangga Segera Bertolak ke AS dari Brasil
“Kita akan terus ikuti saja karena Indonesia kan masih di dalam proses pembicaraan dengan pemerintah Amerika,” kata Sri Mulyani.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan keputusan tarif resiprokal AS ini perlu direspons pemerintah untuk mempercepat agenda reformasi struktural. Sebagai bagian dari tim perancang negosiasi tarif Indonesia-AS, Apindo menekankan pendekatan deregulasi konsisten lintas sektor.
“Ini adalah kerja bersama yang perlu dijalankan dalam semangat Indonesia Incorporated, yang menyatukan peran pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Shinta.
Sementara itu, ekonom Universitas Andalas Sumatera Barat Syafrudin Karimi menjelaskan keputusan Trump memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap ekspor Indonesia akan merugikan dan melemahkan pondasi hubungan dagang antara Indonesia dan AS. Tarif tinggi tersebut akan menyulitkan produk-produk Indonesia bersaing di pasar Amerika.
“Sektor yang potensial terdampak—seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan karet—merupakan tulang punggung ekspor nonmigas nasional,” kata Karimi dalam keterangan resminya.
Karimi menyatakan pelaku usaha Indonesia tak punya banyak pilihan. Pengusaha diprediksi akan memangkas margin, mengurangi produksi, atau bahkan menghentikan ekspor ke AS.
“Dampaknya tidak hanya menggerus devisa, tapi juga memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja pada sektor padat karya,” jelas dia.
Karimi mengkhawatirkan dampak tarif resiprokal untuk Indonesia ini ke perekonomian nasional. Sebab, tertekannya ekspor akan melambatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kita makin perlu menyadari bahwa ketergantungan pada pasar global butuh daya tawar yang memadai. Tanpa itu akan membuat ekonomi kita rapuh di hadapan tekanan eksternal yang dalam konteks tarif Trump memang tidak fair,” ujar dia.
Menurut Karimi, pemerintah tak boleh larut menghadapi tarif Trump yang sesungguhnya adalah doktrin intimidasi yang belum pasti menguntungkan Indonesia.
“Kita perlu menyadari bahwa Trump tidak mau free trade maupun fair trade, tapi submissive trade. Indonesia perlu berperan aktif dalam BRICS dalam menjaga kebijakan perdagangan multilateral meski Trump menambah ancaman dengan tarif ekstra 10%” saran dia.
Dealing dengan Trump tidak lagi memperlihatkan akal sehat. Tidak terlihat reputasi Trump akan punya komitmen terhadap kesepakatan. Dalam situasi seperti itu Karimi justru menyarankan agar Indonesia kembali ke gagasan zero tariff corridor.
“Percuma dan hanya buang waktu negosiasi penurunan tarif dengan Trump. Finalkan saja tawaran kita mutual zero tariff antara AS dan Indonesia,” ujar dia.