Bappenas Patok Pertumbuhan Ekonomi 6,3% di 2026 , Butuh Investasi Segini!
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menunjukkan keseriusan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkap, untuk mencapai target tersebut pemerintah bakal melakukan peningkatan sasaran pertumbuhan ekonomi di setiap tahunnya.
Menurut Rachmat, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026 mencapai 6,3%. Namun ia menyebut dengan mempertimbangkan ketidakpastian global, pemerintah tetap menaruh target pada batas bawah di angka 5,8%.
"Jadi ada range antara 5,8 sampai 6,3% ini perkiraan yang kita catat supaya kita nanti pada waktu tahun 2029 kita bisa mencapai 8%," katanya saat menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Rachmat menjelaskan, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didukung utamanya oleh pengeluaran konsumsi, investasi, dan ekspor. Sementara dari sisi produksi, sektor industri pengelolaan pertanian, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi akan menjadi sektor pendorong pertumbuhan.
Adapun untuk mencapai sasaran pertumbuhan 6,3% di tahun 2026, Bappenas menyebut pemerintah membutuhkan total investasi hingga Rp 8.297,8 triliun.
Diuraikan oleh kepala Bappenas, dari total kebutuhan itu investasi pemerintah yang merupakan bagian belanja modal dan fisik baik pusat maupun daerah menyerap sekitar Rp 349,9 triliun atau setara 4,22%. Adapun sisanya berasal dari sisi non-pemerintah.
"Dari gambaran tersebut, maka investasi BUMN dan investasi swasta justru menjadi sangat penting. Kebijakan investasi diarahkan untuk membangun klim investasi yang kondusif, guna menarik keterlibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek yang bernilai tambah tinggi," jelasnya.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menyebut pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% semakin berat.
Disampaikan oleh Esther hal tersebut tidak lepas dari adanya tekanan geopolitik dan geoekonomi global yang semakin tidak menentu. Ia mengatakan tantangan bagi Prabowo untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% semakin berat setelah adanya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dan adanya perang dagang global 2.0.
"Kalau kita lihat gonjang-ganjing akibat perang dagang 2.0, ttu salah satunya adalah PHK, kemudian neraca perdagangan yang tertekan. Dan satu lagi tentunya tekanan fiskal," ungkap Esther saat menyampaikan sambutan dalam agenda Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Kemudian ia menyorot bagaimana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya bahkan sudah memberi sinyal koreksi terhadap target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Dari sebelumnya 5,2% menjadi hanya 5%. Namun ia menilai bukan tidak mungkin realitas kondisi riil di lapangan bisa saja lebih rendah dari itu.
"Adanya defisit fiskal dari 2,5% menjadi 2,7 persen akan berdampak pada porsi pembayaran utang terhadap PDB yang naik menjadi 40%," katanya.