Indonesia Tak Perlu Kirim Tim Negosiasi Kebijakan Tarif Trump
Oleh Hikmahanto Juwana,
Guru Besar Hukum Internasional UI
INVESTORTRUST.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuat banyak negara, termasuk sekutunya, panik karena kebijakan pengenaan tarif yang tinggi. Menurut Menteri Keuangan AS Scott Bessent, 50 negara telah meminta untuk bertemu dan menegosiasi tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump pada tanggal 9 April 2025.
Bila Indonesia mengirim tim negosiasi, pertanyaannya di urutan ke berapa pemerintah AS akan menerima?
Daftar 25 negara yang dikenai tarif resiprositas tertinggi oleh Presiden AS Donald Trump pada pengumuman tanggal 2 April 2025. Kemudian, Cina ditambah 50% tarif resiprositasnya karena melakukan retaliasi dengan mengenakan tarif resiprositas yang sama 34% atas produk Paman Sam, sehingga total tarif impor atas barang RRT menjadi 104% lantaran sebelumnya sudah dikenai bea masuk 20%. Berikutnya, Tiongkok pada 9 April menetapkan tarif naik ke 84% terhadap barang AS mulai Kamis (10/04/2025), sebagai balasan. Infografis: Diolah Investortrust.
Apa Tujuan Trump? Besar kemungkinan pengenaan tarif oleh Trump untuk menunjukkan bahwa ekonomi terbesar dunia itu punya posisi tawar yang tinggi, sehingga banyak negara mengemis agar diturunkan tarif yang ditentukan. Tujuannya ada tiga.
Pertama, AS akan sangat mempunyai kendali dan penentu atas perdagangan internasional dengan banyak negara. Kedua, agar negara-negara yang menurut Trump telah mengenakan tarif yang tinggi kepada komoditas dari AS menurunkan tarifnya secara signifikan. Terakhir, agar perusahaan-perusahaan AS yang merealokasi pabriknya ke sejumlah negara seperti Cina, Vietnam, Kanada, dan Indonesia, kembali ke AS dan membuka lapangan kerja bagi warga AS.
Bagaimana Langkah RI? Bagi Indonesia, saat ini, yang terpenting adalah memonitor sikap negara-negara yang terdampak atas kebijakan Trump. Caranya adalah meminta semua perwakilan Indonesia di negara-negara terdampak untuk mengirim laporan yang rinci atas langkah-langkah yang diambil.
Selanjutnya, pemerintah perlu berkoalisi dengan negara-negara yang memiliki komoditas yang sama untuk melakukan langkah yang sinergis.
Tindakan sinergi perlu dilakukan, sehingga AS tidak mengistimewakan satu negara terhadap negara lain.
Hal ini mengingat bila tarif dikenakan atas komoditas tertentu oleh kebijakan Trump, sepanjang komoditas yang sama tidak diproduksi di AS, maka rakyatnya harus membayar lebih mahal dari sebelumnya. Ini tentu menimbulkan kemarahan rakyat AS terhadap Trump atas kebijakannya.
Sebuah poster besar menunjukkan karikatur Presiden AS Donald Trump dengan disertai kata-kata kecaman terhadap dirinya. Ribuan pengunjuk rasa melakukan demonstrasi serentak di 50 negara bagian Amerika Serikat, Sabtu, (05/04/2025). Foto: X/Twitter Cyrus @Cyrus_In_The_X.
Lebih lanjut, pemerintah RI melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, agar dalam jangka waktu tiga bulan ke depan rakyat tidak mengalami dampak yang besar. Di samping itu, memikirkan terobosan-terobasan agar perusahaan-perusahaan yang terdampak tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mengapa 3 bulan? Karena kemungkinan Trump akan mengubah kebijakan atas tarif dalam tiga bulan mendatang, karena hasil negosisasi dengan negara-negara lain, atau desakan rakyat AS, atau bahkan tekanan yang dilakukan oleh bursa saham AS. (pd)
