Simak, Kebijakan Makroprudensial BI Beri Insentif Likuiditas ke Siapa?
JAKARTA, Investortrust.id — Di tengah meningkatkan kecenderungan arus dana asing kembali ke Amerika Serikat, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, stance kebijakan BI yang utama adalah stabilisasi nilai tukar. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri, kebijakan makroprudensial yang utama adalah memberikan insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit khususnya ke sektor padat karya.
"Yang utama adalah stabilitas nilai tukar. Ini yang kami terus lakukan, terus operasi moneter juga ekspansi likuiditas. Kami juga melakukan koordinasi (kebijakan otoritas) fiskal dan moneter. Nanti kami jelaskan debt switching dan pengendalian inflasi. Untuk kebijakan makroprudensial yang utama adalah memberikan insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit, nanti kami jelaskan kebijakan-kebijakan macroprudential yang lain," kata Perry saat breakfast meeting bersama para petinggi Kadin Indonesia, di kantor BI di Thamrin, Jakarta, Rabu (12/02/2025)..
Baca Juga
Hal itu untuk menyikapi dampak ketidakpastian global yang meningkat, dipicu kebijakan Presiden Amerika Serikat yang baru Donald Trump, yang melakukan perang tarif impor dan mengusung America First untuk memperkuat ekonominya. Produk domestik bruto (PDB) dunia akan terdampak turun, inflasi global bakal naik, dan kurs dolar AS sangat kuat, sehingga diperlukan sinergi bersama untuk melindungi ekonomi nasional.
BI Siap Beli SBN Neto Rp 170 Triliun
Perry mengatakan, BI juga siap membeli SBN dari pasar sekunder senilai Rp 170 triliun. Ini termasuk debt-switching SBN burden-sharing pandemi Covid-19.
"Hal ini, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan saya yang merumuskan dulu. Ada Rp 100 triliun yang jatuh tempo tahun ini. Tapi. bagaimana ini debt-switching tetap konsisten dengan kebijakan moneter. Kami sudah hitung-hitung, berapa banyak untuk ekspansi moneter. Setelah dihitung dengan Pak Firman (Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Firman Mochtar), kami siap membeli SBN dari pasar sekunder senilai Rp 170 triliun, secara neto. Jadi kami siap, di antaranya Rp 100 triliun yang debt-switching yang jatuh tempo," tandasnya.
Ia menjelaskan sudah berkoordinasi dengan Menkeu. Kedua otoritas moneter dan fiskal sudah mencapai kesepakatan.
"Bulan-bulannya, kapan kami membeli di pasar perdana, pasar sekunder, debt switching-nya, kami sudah ada kesepakatan. Sehingga, pemerintah dalam mendukung Asta Cita (yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto) tidak terbebani lagi, karena kalau BI tidak beli, ya suku bunganya (SBN) tinggi kan. Nah, seperti itu, kami betul-betul jaga dan sudah hitung-hitung dan sudah kami diskusikan dengan Bu Menteri Keuangan. Kami pun sudah memberikan pernyataan publik pada 27 Desember, setelah Natal, di mana di Natal kami bertemu, yuk Bu kita rumuskan supaya Ibu tenang di tahun 2025," tutur Perry.
Video : Investortrust/Primus Dorimulu.
Jadi, tegas Perry, BI membeli SBN dari pasar sekunder untuk pembiayaan fiskal pemerintah, termasuk swiching SBN yang dari saat pandemi Covid-19 yang total semuanya Rp 170 triliun, di antaranya Rp 100 yang debt switching. Hal ini, menurut dia, masih konsisten dengan position kebijakan moneter BI yang memang
ekspansif tahun ini.
"Berikutnya, kami juga memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas-sektor prioritas. Yang semula lebih fokusnya ke pertumbuhan ekonomi, mulai Januari kami dorong untuk sektor-sektor yang padat karya, totalnya hingga Januari ini sebesar Rp 294,5 triliun kami berikan insentif kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas itu. Kenapa kami berikan, ya supaya memang banknya juga menyalurkan kredit, kami tidak mau memberikan insentif likuiditas tanpa kemudian disalurkan ke kredit, karena nanti untuk spekulasi," tegas Gubernur BI yang sudah periode jabatan kedua ini.
Sektor-sektor yang diberikan insentif likuiditas adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Nilai total yang diberikan adalah Rp 119,3 triliun.
Untuk sektor konstruksi, real estate, dan perumahan yang lain misalnya diberikan lebih sedikit. Nilai insentifnya sebesar Rp 27,8 triliun.
"Tadi malam kami koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (Sakti Wahyu Trenggono), yang Rp 23,1 triliun kami akan naikkan secara bertahap, menjadi Rp 80 triliun. Ini untuk mendukung program Asta Cita untuk sektor perumahan, karena KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tidak hanya (butuh) dari APBN, tapi juga pembiayaan dari perbankan. Semalam kan ada juga dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), ada Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), ada Ketua Komisi XI DPR (Mukhamad) Misbakhun, ini betul-betul suatu koordinasi, sehingga kami pada kesempatan kemarin oke," beber Perry. (pd)