Ekonom Paramadina Sebut Ketidakpastian Ancam Perekonomian Dunia di 2025
JAKARTA, investortrust.id - Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Paramadina Didin S Damanhuri menyampaikan, ekonomi dunia akan mengalami ketidakpastian pada 2025. Kondisi ini terjadi salah satunya karena fenomena inflasi global.
“Inflasi yang terjadi di seluruh dunia terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa akan memicu kondisi kekurangan, dan pembelokan (deviasi)” kata Didin, di acara diskusi terbatas bertema "Prospek, Masalah, dan Solusi Ekonomi 2025"di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Didin mengatakan perang dagang antara AS dan China akan menghantui perekonomian dunia pada tahun mendatang. Perang dagang ini akan memicu kontraksi investasi dan pertumbuhan ekonomi global.
Sementara itu, di sisi lainnya, harga-harga komoditas global diprediksi akan mengalami penurunan, dan akan berdampak pada pertumbuhan nasional.
Baca Juga
Kemenko Perekonomian Sebut Dinamika Global Terus Pengaruhi Ekonomi Indonesia ke Depan
Mengutip proyeksi International Monetary Fund (IMF), Didin menyebut pertumbuhan ekonomi global akan stagnan tahun ini. Pasalnya risiko geopolitik dan geoekonomi mulai meningkat sebagai bentuk antisipasi dari kepemimpinan Donald Trump.
“Kondisi keuangan global memang lebih longgar karena bank sentral mulai menurunkan suku bunga, namun dampak positifnya belum bisa dipastikan,” ujar dia.
Dari sisi domestik, Didin mengatakan, inflasi yang relatif lebih rendah dan respons penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) akan menjadi tantangan besar untuk melanjutkan agenda pembangunan dan transformasi ekonomi di Tanah Air. Kebijakan ekonomi akan menghadapi keterbatasan fiskal dan hambatan karena warisan kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya.
“Ini diprediksi akan membawa pengaruh kinerja ekonomi domestik yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan stagnan sekitar 5% atau bahkan kurang dari 5%” kata dia.
Baca Juga
6 Masalah Ekonomi Politik Ini Bikin Kebijakan Berubah-ubah di Indonesia
Didin mengusulkan beberapa prasyarat agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh tinggi. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yaitu merevisi undang-undang agar lebih sejalan dengan undang-undang pokok. Kedua, penegakan hukum anti korupsi yang lebih tegas. Ketiga, membenahi tata kelola negara dan pemanfaatan sumber daya alam untuk hilirisasi.
“Misalnya profit sharing korporasi: negara menjadi 50:50,” ucap dia.
Keempat, pemerintah perlu melibatkan UMKM dalam proses pembangunan dan industrialisasi sektor besar. Dan kelima, memodernisasi sistem politik yang kompatibel dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
