Cadangan Devisa Indonesia:  Cukupkah Menopang Rupiah?

 

 

JAKARTA, investortrust.id — Cadangan devisa Indonesia yang dikuasai Bank Indonesia (BI) meningkat dari US$ 135,9 miliar tahun 2020 ke US$ 155,7 miliar, Desember 2024. Tapi, cadangan devisa ini dikhawatirkan tidak cukup kuat untuk menopang kurs rupiah terhadap dolar AS yang kian melemah, dengan posisi per Selasa (21/01/2025) sudah berada di level 16.325, dibanding 14.200 pada Desember 2020.

 

Cadangan devisa Indonesia lebih besar dari Vietnam dan Malaysia, namun jauh di bawah Thailand dan Singapura, yang masing-masing, US$ 237 miliar dan US$ 363,6 miliar. Cadangan India pada Januari 2025 sudah menembus US$ 625 miliar dan China mencapai US$ 3.200 miliar lebih atau 20,5 kali cadangan devisa Indonesia, meski jumlah penduduk hanya 5,3 kali lebih besar.

 

Cadangan devisa sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekspor. Singapura memiliki cadangan devisa US$ 363,6 miliar, karena ekspor negeri itu pada tahun 2024 sebesar US$ 515 miliar. Cadangan devisa China pada periode yang sama jauh lebih tinggi, terkait ekspor Negeri Tirai Bambu itu yang mencapai US$ 3.370 miliar tahun 2024.  

Baca Juga

Kurs Rupiah Tergelincir Tipis Rabu Pagi

Sementara itu, ekspor Indonesia pada tahun 2024 baru senilai US$ 264,7 miliar, naik tipis dari tahun 2023. Tapi, ekspor itu turun dari US$ 292,9 miliar tahun 2022, saat pandemi Covid-19 masih mendera sebagian besar belahan dunia.

 

Untuk memperkuat cadangan devisa RI, pemerintah sudah merampungkan peraturan pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mewajibkan 100% dari DHE disimpan di dalam negeri dalam kurun waktu satu tahun. Tapi, yang paling utama adalah mendorong kenaikan ekspor untuk memperbesar devisa.

 

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pejabat atase perdagangan Indonesia di mancanegara untuk menyusun langkah dan strategi meningkatkan ekspor. Ia juga optimistis RI bisa menangkap peluang peningkatan perdagangan dengan Amerika Serikat, seiring kebijakan kenaikan tarif impor yang akan dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump yang baru saja dilantik pada Senin (20/01/2024) siang waktu setempat, atau dini hari kemarin waktu Indonesia. 

"Presiden Trump dikabarkan akan melakukan penyesuaian tarif bea masuk impor terhadap sejumlah negara dan yang termasuk menjadi sorotan adalah perang dagangnya dengan China. Kalau kami dengar banyak negara lain yang akan dikenakan (kenaikan) bea masuk ke AS, mudah-mudahan kita enggak. Jadi, ini justru bisa ada peluang untuk masuk (meningkatkan ekspor) ke sana," ucap Mendag Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (22/01/2025).

 

 

 

 

 

Berdasarkan data Bank Indonesia, kinerja cadangan devisa (cadev) Indonesia tercatat trennya naik. Pada tahun 2020, cadev senilai US$ 135,9 miliar, kemudian tahun 2021 naik menjadi  US$ 144,9 miliar. Pada tahun 2022, cadev sempat turun ke US$ 137,2 miliar, kemudian meningkat lagi pada 2023 menjadi US$ 146,4 miliar.

Pada Desember tahun 2024, cadangan devisa mencapai US$ 155,7 miliar atau mencetak rekor tertinggi baru. Cadev ini meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar US$ 150,2 miliar. 

Meski demikian, cadev RI kalah jauh dengan Singapura, padahal Indonesia memiliki produk domestik bruto (PDB) terbesar di ASEAN. Hal itu, antara lain, lantaran ekspor Indonesia menyusut meski PDB naik.

 

Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2015 sebesar US$ 150,25 miliar, kemudian pada 2016 turun menjadi US$ 144,43 miliar. Berikutnya, ekspor tahun 2017 naik mencapai US$ 168,81 miliar dan 2018 US$ 180,01 miliar, namun pada 2019 terpangkas lagi ke US$ 167,68 miliar dan makin turun pada 2020 menjadi US$ 163,19 miliar dan tahun 2021 naik ke US$ 231,54 miliar. Ekspor sempat melonjak menembus US$ 291,98 miliar pada 2022, namun tahun 2023 merosot ke US$ 236,38 miliar dan 2024 sebesar US$ 264,70 miliar.

Baca Juga

Trump Tegaskan America First

 

Sedangkan ekspor Singapura menduduki peringkat 1 ASEAN, menembus US$ 515,0 miliar pada 2024. Berikutnya di posisi 2-4 adalah masing-masing Vietnam senilai US$ 453,7 miliar, Malaysia US$ 312,96 miliar, dan Thailand US$ 280,09 miliar. Berikutnya di posisi kelima adalah Indonesia.

Ekspor Indonesia hanya lebih baik dari Filipina sebesar US$ 38,41 miliar, Myanmar US$ 12,05 miliar, Kamboja US$ 6,56 miliar, dan Laos US$ 2,29 miliar. Selain itu, Brunei senilai US$ 0,18 miliar yang di peringkat buncit.


Maksimal Manfaatkan Peluang

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Teguh Anantawikrama mengatakan, Indonesia perlu memaksimalkan peluang dengan kembali berkuasanya Trump untuk masa jabatan presiden AS keduanya. Dengan doktrin “America First” yang diusung Trump, hal itu berarti hingga empat tahun ke depan AS di bawah komandonya akan menekankan unilateralisme dibandingkan multilateralisme, dan kepentingan nasional ketimbang kerja sama global.

"Bagi negara seperti Indonesia, perubahan ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Negara-negara dengan keunggulan strategis dan potensi yang belum dimanfaatkan seperti Indonesia, dapat menggunakan momen ini untuk mempercepat pertumbuhan dan pengaruh di global," katanya kepada Investortrust, Selasa (21/01/2025).

Teguh mengatakan, Indonesia harus memperluas kemitraan global. RI harus memanfaatkan keikutsertaan dalam BRICS, guna memperkuat kemitraan dengan negara-negara sedang berkembang pesat dan berpenduduk banya seperti Tiongkok, India, Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan.

 
"Hubungan yang lebih kuat dengan Tiongkok, India, Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan ini dapat membuka pintu menuju pasar baru. Selain itu, meningkatkan investasi dan transfer teknologi," ujarnya.

Indonesia juga harus mengintensifkan upaya untuk mendiversifikasi mitra perdagangan dan investasi. Hal ini dilakukan dengan menjalin hubungan lebih erat dengan Uni Eropa, Afrika, dan Amerika Latin, sambil mempertahankan hubungan yang kuat dengan sekutu lama seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

"Indonesia perlu pula mengambil peran kepemimpinan yang proaktif dalam inisiatif regional, guna membentuk masa depan Asia Tenggara di bidang perdagangan, keamanan, dan inovasi, serta memastikan kepentingan RI berada di garis depan kebijakan regional. Kepemimpinan ini dapat diperkuat melalui inisiatif yang dipimpin ASEAN, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang sejalan dengan tujuan Indonesia memperdalam integrasi perdagangan," paparnya.

Jadikan RI Pusat Rantai Pasok Global

Teguh menjelaskan, “America First” itu telah menciptakan gangguan rantai pasok global, di mana Trump berencana menaikkan tinggi tarif impor dengan sasaran utama produk-produk Tiongkok. Hal itu, antara lain, karena AS sudah lama menanggung defisit neraca perdagangan yang luar biasa besar dengan China.

Akibatnya, perusahaan-perusahaan multinasional berusaha mencari alternatif basis produksi yang tidak bergantung pada Tiongkok, yang selama ini memiliki manufaktur sekaligus eksportir terbesar dunia. "Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini dengan memasarkan diri sebagai pusat manufaktur dan logistik yang andal. Dengan reformasi kebijakan yang ditargetkan, pembangunan infrastruktur, dan insentif bagi investor asing yang lebih baik, Indonesia dapat menarik perusahaan yang mencari solusi rantai pasokan yang terdiversifikasi. Pembangunan kawasan ekonomi baru yang sedang berlangsung, seperti Kawasan Industri Terpadu Batang, harus dipercepat untuk memenuhi permintaan global," ujarnya. 

Dengan meningkatkan inovasi, teknologi, digitalisasi, dan investasi di sektor strategis, maka Indonesia dapat menciptakan nilai tambah lebih tinggi sehingga dapat menggenjot ekspor dan surplus neraca perdagangan. Hal ini akan mendukung peningkatan cadangan devisa dan stabilisasi nilai tukar rupiah.


Dukungan BI
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya siap mendukung pemerintah untuk meningkatkan inovasi, teknologi, digitalisasi, dan investasi di sektor strategis yang memberikan nilai tambah lebih tinggi. Hal ini antara lain dilakukan lewat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada perbankan sebesar Rp 295 triliun.

"BI mendukung program-program dalam mendorong kredit ke sektor-sektor prioritas, melalui insentif KLM. Kami terus mendukung program-program Astacita pemerintah RI untuk mendorong sektor riil melalui insentif KLM. Kami juga mendorong hilirisasi, pertanian khususnya," kata Perry.

BI juga mendukung akselerasi digitalisasi ekonomi yang tertuang dalam Astacita. Selain dukungan-dukungan tersebut, lanjut Perry, BI sedang mempersiapkan bentuk dukungan lainnya, termasuk menyiapkan instrumen baru untuk menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) melalui Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).


Stabilisasi Rupiah

Perry juga menjelaskan upaya BI untuk menjaga nilai tukar rupiah. "BI berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, serta stabilitas sistem keuangan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komitmen kami di Bank Indonesia terus memastikan rupiah itu stabil. Tentu saja, ini sejalan dengan mata uang regional di tengah tekanan dolar yang terus kuat,” kata Perry di Jakarta, Rabu (22/01/2025).

Baca Juga

Kurs Rupiah Tergelincir Tipis Rabu Pagi

Perry menjelaskan bahwa komitmen BI untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dilakukan melalui intervensi di pasar spot dan forward. Selain itu, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder.

"BI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia telah disepakati melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral buyback/debt switching). Dengan langkah ini, BI juga turut mendukung pembiayaan fiskal bisa didorong. Bank Indonesia tahun 2025 akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder termasuk debt switching. Dari SBN Covid-19 yang jatuh tempo tahun ini, kurang lebih Rp 100 triliun. Bahkan, kami berkomitmen untuk membeli SBN dari pasar sekunder lebih dari itu," ujar Perry.


DHE Potensi Tambah Devisa Rp 90 Triliun

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik kebijakan terbaru DHE Sumber Daya Alam (SDA), yang mewajibkan eksportir menempatkan DHE 100% minimal satu tahun. Kebijakan tersebut diyakini dapat menambah cadangan devisa Indonesia hingga US$ 90 miliar per tahun.