Menteri Wihaji Galang Sinergi Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting NTT
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar rapat koordinasi khusus untuk menggalang sinergi nasional, guna menanggulangi kemiskinan ekstrem dan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemiskinan ekstrem dan stunting adalah dua tantangan utama yang dihadapi oleh Provinsi NTT.
Untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dan stunting NTT, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji mengajak sejumlah pihak untuk bersinergi, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Gizi Nasional (BGN). “Kolaborasi dan sinergi adalah kata kunci untuk mengatasi semua persoalan negara kita. Oleh karena itu, sebagaimana arahan Bapak Presiden, kami akan terus menjalin sinergitas program dan kegiatan dalam menangani stunting, khususnya di NTT, dengan memanfaatkan data kependudukan yang dimiliki oleh Kemendukbangga/BKKBN,” ujar Wihaji usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Baca Juga
Tak Hanya Makan Bergizi, PM Jepang Dukung Swasembada Pangan dan Hilirisasi
Peluang Ekonomi Pangan Berkelanjutan
Menteri Wihaji menambahkan bahwa penanggulangan stunting NTT akan menggunakan pendekatan berbasis data riil per keluarga yang cukup komprehensif. Bersama kementerian/lembaga lain serta universitas, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting, nantinya dibangun ketahanan pangan lokal yang tidak hanya berfokus pada peningkatan konsumsi pangan bergizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.
“Diversifikasi pangan lokal, seperti kelor, jagung dan sorgum, serta pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) berbasis komunitas akan mendorong kemandirian ekonomi. Program ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan tema 'No Poverty, No Hungry',” tuturnya,
Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah bersama Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengembangkan berbagai inisiatif. Ini termasuk pemanfaatan data keluarga BKKBN, serta intensifikasi program Bangga Kencana melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan jarak kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
Dalam konteks peningkatan kesejahteraan keluarga, dengan dukungan K/L lain dan universitas, program juga mencakup penanaman benih jagung Nusa Timore di lahan 10.000 hektare setiap tahun, pengembangan beras analog berbasis jagung dan sorgum, serta pembentukan klaster UMKM olahan pangan lokal.
"Program ini juga melibatkan pelatihan teknologi modern, pendampingan teknis, dan penguatan jaringan pemasaran untuk memastikan keberlanjutan," ucapnya.
Baca Juga
Usai Adik Prabowo, Arwin Rasyid, dan Fadel Muhammad Masuk, Saham Surge (WIFI) Melesat hingga ARA
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono menambahkan, rapat kolaborasi lintassektor menjadi langkah awal sinergi antara berbagai pihak. Rapat ini juga mencakup percepatan 5 quick wins Kemendukbangga/BKKBN, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan (Gate), Lansia Berdaya, dan aplikasi Super Apps berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI).
“Ke depan kita akan kawal bersama agar program kolaboratif ini semakin erat dan mewujudkan hasil nyata bagi masyarakat NTT,” sebut Budi.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat NTT. Dengan memaksimalkan data demografi dan optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberdayaan UMKM yang kuat, langkah tersebut diharapkan tidak hanya membantu menurunkan stunting, tetapi juga memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Sementara itu, berdasarkan perhitungan BPS, persentase kemiskinan Provinsi NTT pada Maret 2024 sebesar 19,48%. NTT termasuk dalam tiga provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Dalam konteks prevalensi stunting, Nusa Tenggara Timur juga menjadi provinsi dengan kasus stunting tertinggi kedua di Indonesia, dengan angka mencapai 37% dari jumlah penduduk. Persoalan ini memerlukan solusi komprehensif untuk mengatasinya.
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, lanjut dia, pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN menginisiasi program kolaboratif lintas kementerian dan lembaga untuk menurunkan prevalensi kemiskinan ekstrem dan resiko stunting di NTT. Kemendukbangga juga mengajak dua perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang untuk ikut berkolaborasi.