India Siap Susul Tiongkok Menuju Negara Maju, Kapan Indonesia?

Oleh Tri Winarno,
mantan Ekonom Senior
Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter
Bank Indonesia

INVESTORTRUST.ID - Pada sebuah konferensi ekonomi di awal tahun 1960-an, seorang pembicara memulai presentasinya mengenai pembangunan dengan mengutip India sebagai contoh. Sebelum dia melanjutkan, seorang ekonom menyela dan bertanya, “Negara apa lagi di dunia yang akan mengikuti India?” Ruangan menjadi sunyi. Hingga saat ini, pertanyaan tersebut masih belum terjawab.

Awal tahun ini, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan bahwa India bertujuan mencapai status negara maju tahun 2047, tepat pada peringatan seratus tahun kemerdekaannya dari Kerajaan Inggris. Tujuan ambisius ini, yang dapat mentransformasi perekonomian India dan membentuk kembali lanskap ekonomi global, telah menimbulkan kegembiraan yang  meluas di seantero negara dengan penduduk terbanyak di dunia itu.

Namun, mencapai tonggak sejarah ini bukanlah hal yang mudah. Perkiraan konservatif menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita India harus melampaui pertumbuhan Tiongkok sebesar 3,5% setiap tahun untuk, memenuhi target Modi pada tahun 2047.

Meski India mengalami pertumbuhan tahunan yang kuat sebesar 6-8% dalam beberapa tahun terakhir, perekonomiannya sudah menunjukkan tanda-tanda perlambatan pertumbuhan. Selain itu, meski perlambatan dapat dicegah, mempertahankan momentum pertumbuhan selama dua dekade mendatang akan menjadi suatu tantangan besar.

Industri Perangkat Lunak Melesat

India ini adalah negara yang ekstrem. Negara tetangga Cina ini memiliki industri perangkat lunak yang berkembang pesat. Sistem identifikasi biometriknya, Aadhaar, telah memungkinkan pemerintah untuk mengoordinasikan layanan publik bagi populasi terbesar di dunia itu.

India juga merupakan rumah bagi universitas-universitas kelas dunia, khususnya institut teknologi dan institut manajemen.

Namun, peralihan pekerjaan di India dari perdesaan ke perkotaan masih tertinggal dibandingkan sebagian besar negara berkembang, sehingga memperburuk kesenjangan. Meski negara ini mempunyai 167 miliarder, lebih dari 129 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Kesenjangan ini meluas ke sistem pendidikan. Lebih dari separuh siswa kelas lima di negara tersebut kesulitan membaca bacaan tingkat kelas dua.

Pada akhir Perang Dunia II, Tiongkok dan India sebenarnya sama-sama merupakan negara miskin dengan jumlah penduduk yang besar. Pada tahun 1980-an, standar hidup mereka hampir sama.

Namun, sistem komando dan kendali Tiongkok mengandalkan kepemilikan negara atas hampir semua alat produksi. Sementara, model India menggabungkan kepemilikan swasta dengan kendali pemerintah atas industri-industri utama.

Baca Juga

Jangan Blok Matahari, Alihkan ke Peluang Investasi Lebih Baik

Sistem India tersebut tidak membuahkan hasil yang positif. Sementara, Tiongkok mulai menerapkan reformasi ekonomi secara besar-besaran awal tahun 1980-an, yang mengantarkan era pertumbuhan spektakuler.

India, yang lantaran diterpa krisis mata uang asing, baru menyusul satu dekade kemudian. Meski pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) India mengalami percepatan, tidak pernah bisa menandingi pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Dalam World Economic Outlook terbarunya, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pendapatan per kapita India saat ini sebesar US$ 2.730. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan pendapatan per kapita Tiongkok sebesar US$ 13.140.

Terlepas dari tantangan ekonomi yang dihadapi Tiongkok saat ini, sebagian besar analis memperkirakan Tiongkok akan mencapai status negara maju pada tahun 2040-an. Agar India dapat melakukan hal yang sama, India harus mengatasi beberapa kelemahan ekonomi yang mencolok. Namun, mengingat laju reformasi yang melambat selama satu dekade terakhir, masih belum jelas apakah pemerintahnya dapat mengerahkan kemauan politik untuk melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai target tahun 2047.

Urgensi di Empat Bidang 

Ada empat bidang yang memerlukan perhatian mendesak, yakni ketenagakerjaan, pendidikan, perdagangan, dan regulasi. Undang-undang ketenagakerjaan India yang sangat ketat, yang mempersulit pemecatan pekerja, menghadirkan tantangan kebijakan yang sangat serius.

Pertumbuhan industri relatif lambat, menyebabkan sebagian besar angkatan kerja terjebak pada pekerjaan di perdesaan dengan produktivitas rendah. Akibatnya, 46% angkatan kerja India masih bekerja di bidang pertanian, sedangkan jumlah pekerja di bidang manufaktur menurun dari 12% menjadi 11% antara tahun 2023 dan 2024.

Selain itu, peraturan India yang ketat mengenai upah lembur, magang, layanan kesehatan, dan tunjangan lainnya secara signifikan meningkatkan biaya pemberi kerja. Serikat pekerja yang kuat semakin menghalangi perusahaan untuk mempekerjakan pekerja tidak terampil, sehingga menyebabkan pengusaha memilih berinvestasi pada peralatan modal, dibanding menambah tenaga kerja mereka.

Untuk memenuhi tuntutan perekonomian global saat ini, India harus merombak sistem pendidikannya. Meski angka partisipasi sekolah telah meningkat secara signifikan, kualitas pendidikan – terutama di tingkat dasar dan menengah – tidak cukup untuk membangun angkatan kerja yang produktif.

Masalah Proteksionisme
Selama ini, salah satu pendorong utama reformasi ekonomi India adalah pelonggaran kontrol ketat terhadap perdagangan luar negeri dan aliran modal. Namun, di bawah kebijakan “buatan India” yang diusung Perdana Menteri Narendra Modi, negara tersebut telah beralih ke proteksionisme, memberlakukan tarif dan menerapkan hambatan impor lainnya, sambil memberikan subsidi pada produksi barang-barang penting dalam negeri.

Peralihan ke proteksionisme ini membayangi prospek pertumbuhan India. Tanpa ekspansi pesat industri padat karya dan ekspor, negara ini diragukan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang diperlukan untuk mencapai status negara maju pada tahun 2047.

Baca Juga

Daya Beli Masyarakat Melemah, Rencana Penerapan PPN 12% Tetap Dipertanyakan

Kekhawatiran utama lainnya adalah birokrasi dan persyaratan perizinan yang memberatkan, yang semakin menghambat kegiatan perekonomian. Upaya-upaya sebelumnya untuk menyederhanakan peraturan telah menghasilkan perbaikan yang signifikan dan mendorong pertumbuhan, namun untuk mencapai tujuan ambisius Modi memerlukan gelombang baru reformasi struktural yang berani.

Sementara, keadaan perekonomian global tahun 2050 sebagian akan bergantung pada seberapa cepat dan efektif India menerapkan perubahan-perubahan ini. Dengan kebijakan yang tepat, negara ini bisa mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2047. Jika tidak, negara ini berisiko tetap menjadi negara berpendapatan menengah yang dirundung produktivitas rendah dan pertumbuhan ekonomi lamban.

Bila India siap menyusul Tiongkok menuju negara maju, kapan Indonesia akan menjemput takdir baiknya? Padahal, Indonesia merdeka lebih dahulu 2 tahun dari India.

Indonesia mampu menjadi negara maju dengan terlepas dari middle income trap, asalkan kepemimpinan nasionalnya memenuhi tiga kreteria berikut ini: cerdas, berani dan bersih. Dengan kepemimpinan nasional yang memenuhi persyarakatn tersebut, pertama-tama yang harus dilakukan adalah reformasi ekonomi dengan melibatkan pribumi sebagai pemain utama perekonomian nasional.

Kalau tidak, maka pada 2045 tepat 100 tahun Indonesia merdeka, kita akan mengalami middle income trap. Ketimpangan ekonomi sosial yang memprihatinkan ujungnya jelas membahayakan stabilitas keamanan nasional.

Banyuwangi, 12 November 2024