Prabowo Minta Pertajam Data Subsidi Energi, Deadline 2 Minggu!
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto baru saja menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri dan Direktur Utama (Dirut) BUMN seperti Nicke Widyawati (Pertamina) dan Darmawan Prasodjo (PLN). Dalam ratas ini, Prabowo disebut membahas soal subsidi energi.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan, Presiden Prabowo menginginkan agar data untuk subsidi energi, baik itu subsidi BBM, LPG, maupun listrik, dapat dipertajam. Hal ini dilakukan agar penyaluran subsidi energi bisa tepat sasaran ke masyarakat.
“Tadi di dalam ada rapat terbatas, rapat internal kabinet. Tadi kita membahas sesuatu yang sangat spesifik tentang arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi agar lebih tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya,” ungkap Hasan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Baca Juga
Prabowo sendiri sejatinya memiliki rencana untuk mengubah skema subsidi energi. Sebagaimana diketahui, selama ini pemberian subsidi energi oleh pemerintah dilakukan berbasis komoditas.
Jadi subsidi tersebut diberikan untuk menurunkan harga jual dari produk sehingga masyarakat bisa membelinya dengan harga lebih murah. Namun, pemberian subsidi dengan cara seperti itu dinilai tidak tepat sasaran.
Hal itu dikarenakan banyak kalangan masyarakat mampu yang juga menggunakan produk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Maka dari itu, Prabowo ingin mengubah skema pemberian subsidi ini menjadi subsidi langsung atau bantuan langsung tunai (BLT).
“Iya sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi salah sasaran begitu. Jadi tepat sasaran subsidinya ke orang kan begitu subsidinya ke orang,” ujar Hasan.
Baca Juga
ESDM Tanggapi Rencana Perubahan Skema Subsidi Energi di Pemerintahan Prabowo
Terkait dengan berapa besaran BLT subsidi energi yang akan diberikan ke masyarakat, Hasan menyebutkan bahwa hal tersebut masih dikaji. Adapun jangka waktu yang diberikan Prabowo kepada para bawahannya untuk memperdalam masalah ini adalah dua minggu.
“Masih dikaji. Perintah beliau dalam waktu dua minggu ini untuk diselesaikan,” sebut Hasan.