PMI Manufaktur RI Anjlok, Kadin Perlu Percepat Sinkronisasi Solusi dengan Pemerintahan Baru

JAKARTA, investortrust.id – Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia dari S&P Global periode Agustus 2024 anjlok ke level 48,9 dari 49,3 pada bulan sebelumnya. Penurunan PMI Manufaktur Indonesia sudah terjadi sejak Maret 2024 saat indeks masih menunjukkan level 54,2, yang berlanjut hingga lalu.

PMI jadi salah satu indeks yang menggambarkan arah pertumbuhan ekonomi dan peluang pasar ke depan. Negara dengan PMI manufaktur lebih dari 50 dianggap memiliki industri yang ekspansif dan dapat diikuti dengan pertumbuhan positif ekonomi.

Sedangkan nilai PMI manufaktur di bawah 50 kerap menggambarkan aktivitas manufaktur yang tidak baik atau terkontraksi. Kenyataan ini membuat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai perlu cepat melakukan sinkronisasi solusi dengan pemerintahan baru.

Baca Juga

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita Terima Kunjungan Ketum Kadin Anindya Bakrie

Hal itu diungkapkan oleh pengusaha sekaligus anggota Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) ini menegaskan, kebijakan pemerintah harus sejalan pergerakan dunia usaha.

“Secara umum di sektor industri banjir PHK beberapa bulan ini. PMI manufaktur berada di bawah 50, padahal 30 bulan sebelumnya berturut-turut di atas 50. Ada sesuatu yang harus diambil langkah cepat terutama di era pemerintahan baru,” jawab Bobby di Jakarta, Kamis (20/9/2024) saat ditanya tentang terpilihnya Ketua Kadin  Anindya Novyan Bakrie saat Munaslub pekan lalu.

Menurut dia banyak persoalan di bidang ekonomi yang perlu segera diperbaiki, demi mempertahankan industri manufaktur dan pertumbuhan ekonomi yang positif.

“Nah yang kami rasakan sekarang ini adalah masa transisi yang sudah terasa, bahwa Kadin tidak boleh ketinggalan,” tegas pengusaha dari sektor energi terbarukan tersebut.

Baca Juga

Anindya Bakrie: Kadin Akan Bantu Pemerintah Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Dengan begitu dia menilai, penting sekali untuk kadin atau pelaku usaha, dekat dengan pemerintah, sehingga komunikasi persoalan hingga solusi bisa dibahas bersama.

“Kalau tidak, yang terjadi adalah kita menyelesaikan persoalan sendiri, itu nggak bisa. Suara ini sudah sangat luas bahwa pemerintah kita ini sudah mendekati akhir. Banyak sekali persoalan itu belum selesai,” ujarnya.

Dikutip dari S&P global, PMI manufaktur disesuaikan secara berkala. Penurunan PMI Manufaktur Indonesia periode Agustus 2024 pun terjadi bersamaan, antara produksi manufaktur dan permintaan baru.

“Masing-masing penurunan merupakan yang paling tajam sejak Agustus 2021,” tulis S&P Global pada laman resminya. 

Panelis melaporkan bahwa permintaan pasar turun dibandingkan Juli 2024 dan faktor utamanya adalah penurunan permintaan baru.  Penurunan permintaan asing juga semakin cepat hingga turun paling tajam sejak Januari 2023. 

Baca Juga

Ketum Kadin Anindya Bakrie Beberkan 5 Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

Selain karena berkurangnya permintaan ekspor secara  umum, beberapa panelis melaporkan bahwa tantangan pengiriman global membebani penjualan. Melemahnya produksi dan permintaan baru menyebabkan PHK di pabrik sektor manufaktur Indonesia.

Secara umum, tingkat susunan staf menurun selama dua bulan berturut-turut, meski hanya sedikit. Dilaporkan bahwa tidak ada penggantian karyawan yang keluar atau pemberlakuan PHK sementara karena penjualan dan produksi menurun. 

Perusahaan juga disebut mampu menyelesaikan beban kerja dengan baik, terbukti dengan penurunan penumpukan pekerjaan selama tiga bulan berturut-turut, menurut data S&P Global.

“PHK, industri turun terus, kemudian banjirnya barang impor. Ini adalah suatu hal yang harus segera disiapkan oleh pemerintah, yang satu bulan lagi sudah duduk di tempat,” sambung Bobby.

Alhasil, dia berharap banyak dengan Ketua Kadin baru yang terpilih yakni Anindya Bakrie, khususnya untuk kemajuan dunia usaha dan pelaku usaha, termasuk di bidang energi terbarukan.

“Pemerintah ke depan tentu punya rencana membangun Indonesia dan ekonomi. Kita harus berada bersama pemerintah sehingga kita juga bisa ikut menyelesaikan permasalahan yang ada dan bersama-sama pemerintah mendorong pembangunan ekonomi ke depan,” pungkasnya. (CR-10)