Banggar DPR Soroti Penurunan Kelas Menengah

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti penurunan kelas menengah Indonesia. Ia mengatakan, sejak enam tahun lalu, kelas menengah Indonesia mengalami penurunan hingga 8 juta jiwa.

“Sejak enam tahun lalu, jumlah kelas menengah kita turun 8 juta jiwa. Padahal, merekalah sebenarnya kelas penggerak konsumsi domestik,” ujar Said saat rapat kerja bersama pemerintah, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Baca Juga

Selain Kesulitan Lapangan Kerja, Penurunan Kelas Menengah Berkaitan dengan Judi Online  

Jarang Capai Target Pertumbuhan 
Said mengatakan lebih lanjut, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% secara tahunan. Namun, dia menyayangkan target asumsi makro yang dipatok pemerintah jarang mencapai target.

"Target pertumbuhan ekonomi, misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2015-2023 hanya satu kali melampaui target APBN yakni pada 2022. Dari target 5,2% (yoy), tahun itu berhasil dicapai 5,31% (yoy)," ucapnya. 

Atas fenomena itu, lanjut Said, menunjukkan masih terdapat berbagai persoalan struktural yang perlu diperbaiki. Ini termasuk mesin pertumbuhan yang masih bergantung pada konsumsi domestik.

Baca Juga

Ungkit Daya Beli Kelas Menengah dari Ketergerusan, Pemerintah Terapkan Kiat Ini

Menurut Said, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural seperti ekonomi biaya tinggi. Kondisi ini karena persoalan perizinan dan masifnya praktik korupsi, ketidakpastian hukum, kualitas SDM yang belum terampil, konektivitas antarwilayah yang belum baik, serta menurunnya demokrasi.

“Berbagai persoalan ini kita bincangkan sudah lama sekali. Namun, seolah belum cukup energi untuk keluar sepenuhnya dari persoalan itu,” ucap dia.

Said mengatakan agar pemerintah lebih progresif dalam menyelesaikan persoalan struktural yang sejak lama menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengacu dokumen Visi Indonesia 2045, Indonesia butuh tingkat pertumbuhan ekonomi setidaknya 5,4% - 6% untuk memenuhi target Visi Indonesia Emas 2045.

Said berpandangan konsumsi domestik juga perlu terus dijaga, dengan dibarengi inflasi yang terkendali rendah. Selain itu, investasi yang masuk harus dapat membuka lapangan kerja baru, serta memberikan nilai tambah atas produk ekspor.

“Setidaknya kita membutuhkan kontribusi investasi minimal 1,5%, dan ekspor 0,5% sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Dengan demikian, tulang punggung permintaan bukan hanya konsumsi domestik,” ucap dia.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kelas menengah Indonesia saat ini sekitar 17,13% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, kelompok rentan atau expiring middle class sudah mendekati 50%.

“Waktu sebelum pandemi Covid-19 angkanya sedikit lebih tinggi. Ini karena ada efek dari Covid-19, yang sering disampaikan oleh menteri keuangan sebagai scaring effect di mana ini bisa diharapkan segera diperbaiki,” kata Airlangga di gedung AA Maramis, Jakarta.

Airlangga mengatakan untuk menjaga kelas menengah, pemerintah mendorong beberapa program perlindungan sosial, insentif pajak, Kartu Pra Kerja, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, program bantuan iuran (PBI) pembayaran iuran ditanggung pemerintah untuk kesehatan.

“Kemudian, kredit usaha rakyat dan berbagai program ini diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah,” kata dia.