Jokowi Anggarkan Rp 400,3 T untuk Infrastruktur di RAPBN 2025, Termasuk untuk IKN
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Anggaran tersebut, salah satunya untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN 2025 pada Sidang Paripurna I DPR 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2024).
Baca Juga
Selain untuk kelanjutan pembangunan IKN, anggaran infrastruktur juga dialokasikan untuk infratruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konekvitas, serta infrastruktur pangan dan energi.
"Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," katanya.
Untuk anggaran pendidikan, Jokowi mengalokasikan sebesar Rp 722,6 triliun. Anggaran itu ditujukan untuk renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga ditujukan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset. Selanjutnya, terdapat anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan dan mengakselerasi pengentasan
kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Dalam RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 197.8 triliun atau 5,5% dari belanja negara untuk kesehatan. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Terdapat juga anggaran ketahanan pangan yang direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan
bagi petani. Selanjutnya, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun.
"Untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerja sama antardaerah. Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," katanya.
Baca Juga
7 Pantun Bamsoet di Sidang MPR, Singgung IKN hingga Kotak Kosong Pilkada
Secara total, Jokowi memaparkan, pemerintah menganggarkan belanja negara sebesar Rp 3.613,1 triliun. Dari nilai itu, sebesar Rp 2.693,2 triliun ditujukan untuk belanja pemerintah pusat.
"Serta transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun," paparnya.
Sementara, pendapatan negara 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun. Jumlah itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
"Dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik," jelasnya.