Kelas Menengah Turun 8,5 Juta, Masih Dibebani Kenaikan Pajak
JAKARTA, investortrust.id - Kris, seorang pekerja swasta asal Kota Bekasi, Jawa Barat, harus putar otak dalam mengelola uang. Sebagai kelas menengah, pria 31 tahun ini harus menghadapi kenaikan harga energi dan pangan yang tinggi, tanpa bantalan bantuan sosial (bansos).
Tiap hari, Kris menakar uang operasional sebesar Rp 100.000. Uang itu dia gunakan untuk membeli bensin dan makan di kantor di kawasan Jakarta Pusat. Dia berhemat mengelola bahan bakarnya.
“Bensin menyiasatinya, dulu kalau setengah tangki bisa diisi. Sekarang, tinggal seperempat atau mau habis baru diisi,” kata Kris, kepada investortrust.id, Kamis (8/8/2024).
Baca Juga
Keluhkan Pajak Naik
Kris pun mengeluhkan beberapa kebijakan pemerintah yang kerap tak menguntungkan kelas menengah. Misalnya, rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada 1 Januari 2025, rencana potongan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan wacana asuransi wajib kendaraan bermotor. Bagi dia, tiga kebijakan itu akan memangkas gaji pekerja kelas menengah seperti dia.
“Itu impact-nya kena ke kelas menengah, bakal motong gaji kelas menengah. Tapi, di sisi lain, kita nggak tahu berapa kenaikan UMR di tahun depan,” kata dia.
Baca Juga
Keluhan itu sejalan dengan laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Baru-baru ini, lembaga ini menerbitkan laporan mengenai kondisi kelas menengah berjudul "Rentannya Mesin Pertumbuhan Ekonomi".
Peneliti dan ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, riset mengacu pada definisi Bank Dunia mengenai kelas menengah. Kelas ini disebut sebagai individu yang menikmati keamanan ekonomi, yang bebas dari kekhawatiran akan kemiskinan, dan sebagai konsekuensinya, mengalokasikan pendapatan mereka untuk konsumsi yang bersifat diskresioner, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dari defisini ini, LPEM FEB UI memetakan terjadi penurunan kelas menengah pada 2023. Pada tahun lalu, kelas menengah tercatat hanya sekitar 52 juta jiwa, mewakili 18,8% dari total populasi RI. Sementara, pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen yang diberlakukan mulai 1 April 2022.
"Bandingkan dengan kenaikan kelas menengah pada 2014 hingga 2018. Jumlah penduduk kelas menengah periode tersebut meningkat dari 39 juta jiwa ke hingga sekitar 60 juta jiwa. Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa,” kata Riefky, diakses Kamis (8/8/2024).
Riset juga memetakan penduduk yang tergolong dalam kategori calon kelas menengah merepresentasikan sekitar 45,8% populasi atau setara dengan 115 juta jiwa pada 2014. Sembilan tahun kemudian, pada 2023, angka tersebut meningkat menjadi 53,4% atau setara dengan 144 juta jiwa, sehingga lebih dari separuh populasi Indonesia masuk dalam kategori calon kelas menengah.
“Ekspansi pada kategori calon kelas menengah dan kelas menengah pada tahun 2014 hingga 2018 mengindikasikan tren positif dari mobilitas sosial ke atas. Pada periode ini, proporsi populasi miskin dan rentan menurun, sedangkan calon kelas menengah dan kelas menengah mengalami pertumbuhan,” kata dia.
Namun, pada rentang 2018 hingga 2023, data ekspansi calon kelas menengah mengindikasikan adanya kemunduran dari progres ini. Porsi populasi rentan meningkat dan kelas menengah menyusut, yang mengindikasikan adanya pergeseran dari individu yang sebelumnya merupakan kelas menengah ke calon kelas menengah atau bahkan rentan.
Turun Daya Beli
Koreksi negatif populasi kelas menengah ini ditunjukkan oleh menurunnya daya beli, karena berkurangnya konsumsi kelas menengah. Pada tahun 2023, mayoritas orang Indonesia masih mengalokasikan sebagian besar pengeluaran mereka untuk makanan.
“Kelas menengah mengalokasikan 41,3% dari pengeluaran mereka untuk makanan. Sedangkan kelas atas menghabiskan 15,6%” ujar dia.
Sementara itu, calon kelas menengah memiliki porsi pengeluaran untuk makanan sedikit menurun dari 56,1% pada 2014 menjadi 55,7% pada 2023. Sebaliknya, kelas menengah mengalami peningkatan pengeluaran untuk makanan, naik dari 36,6% menjadi 41,3% pada periode yang sama.
“Peningkatan porsi pengeluaran untuk makanan, atau penurunan konsumsi nonmakanan, dapat dijadikan indikator yang mengkhawatirkan,” kata dia.
Pengeluaran nonmakanan, seperti untuk barang tahan lama, kesehatan, pendidikan, dan hiburan, lebih menunjukkan daya beli dan kesejahteraan ekonomi. Pengeluaran ini cenderung meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
“Erosi daya beli ini menjadi mengkhawatirkan. Pasalnya, berdampak pada konsumsi agregat yang merupakan pendorong penting pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir,” kata dia.
Indikasi menyusutnya daya beli kelas menengah juga pernah menjadi perhatian ekonom senior Chatib Basri. Dalam beberapa kesempatan Chatib mengingatkan kondisi Chilean Paradox, pertumbuhan ekonomi yang tak diikuti kebijakan dan kepentingan kelas menengah.
Menurut dia, Chile merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan bisa menurunkan kemiskinan dari 53% menjadi 6%. Namun, akibat gejolak sosial, jutaan orang turun ke jalan dan memprotes pemerintah.
Chatib menyebut, Bendahara Negara Sri Mulyani Indrawati perlu memikirkan kondisi seperti Chilean Paradox yang bisa terjadi di Indonesia. Ini perlu mendapat perhatian, karena kelas menengah di Indonesia besar.
“Sudah harus dipikirkan instrumennya apa. Tidak bisa lagi hanya BLT atau cash transfer. Mungkin bisa melalui perbaikan pendidikan, sarana transportasi yang lebih baik,” ujar Chatib, saat diskusi Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024.
Kalibrasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memahami kondisi ini. Dia mengatakan perlu kalibrasi kebijakan untuk kelompok kelas menengah. Ini terjadi karena selama ini, kebijakan fiskal pemerintah fokus untuk kelompok berpendapatan rendah.
Kalibrasi kebijakan, kata Sri Mulyani, muncul karena kelas menengah memiliki perilaku berbeda-beda. Daya belinya juga berbeda. Saat ini, pemerintah akan memastikan ketersediaan layanan publik yang kualitasnya baik dengan harga terjangkau.
“Masalah pendidikan, sampah, air bersih, listrik, internet, merupakan beberapa kebutuhan dari kelas menengah. Mereka butuh itu, tapi tidak punya daya beli. Makanya, harus tersedia dan affordable, dan mereka menuntut kualitas,” kata dia.
Delapan bulan setelah pernyataan itu, Kris sebagai pekerja kelas menengah masih menunggu pemerintah memperhatikan kebijakan yang dibuatnya. Padahal, kelas yang kerap didengung-dengungkan sebagai bagian dari motor konsumsi rumah tangga ini juga harus mendapat perhatian kebijakan yang tepat.
“Kebijakan-kebijakan (pemerintah) itu banyak yang nggak mengakomodasi kelas menengah. Padahal, kelas menengah ini juga kena impact (gejolak perekonomian) tapi nggak dapat bansos karena bukan orang miskin, tapi juga bukan orang kaya juga,” kata dia.