Mengapa Mayoritas Negara-Negara di Timur Tengah Tidak Dukung Iran?
Oleh Primus Dorimulu
Chief Executive Officer Investortrust.id
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Mengapa banyak negara Timur Tengah memandang Iran sebagai ancaman? Jawabannya bukan semata karena perbedaan mazhab atau rivalitas lama, melainkan karena kombinasi faktor yang sangat konkret: program nuklir, rudal balistik, drone, jaringan proksi bersenjata, dan kemampuan Iran mengganggu Selat Hormuz, jalur laut yang menjadi urat nadi energi dunia.
Dalam laporan Reuters pada 16 Maret 2026 dan 27 Maret 2026, sumber-sumber Teluk menyebut para pemimpin Arab Teluk mendesak Washington agar setiap penyelesaian konflik tidak berhenti pada gencatan senjata, tetapi juga benar-benar memangkas kemampuan ofensif Iran, mulai dari nuklir, rudal, drone, proksi, hingga kemampuan memblokade jalur pelayaran internasional.
Rasa ancaman itu makin kuat karena yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan militer, melainkan juga kelangsungan ekonomi mereka sendiri. Reuters melaporkan pada 17 Maret 2026 dan 1 April 2026 bahwa negara-negara Teluk khawatir Iran akan tetap mampu “menyandera” kawasan setiap kali ketegangan naik, terutama dengan mengancam Selat Hormuz yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dan LNG global. Kekhawatiran ini menjelaskan mengapa isu Hormuz menjadi garis merah negara-negara Teluk. Bagi mereka, ancaman Iran bukan abstrak, tetapi menyentuh ekspor minyak, listrik, desalinasi air, pelabuhan, dan stabilitas fiskal dalam negeri.
Karena itu, benar bahwa banyak negara Timur Tengah —khususnya negara Teluk—takut pada dominasi Iran. Namun dominasi yang mereka takutkan bukan hanya dominasi politik, melainkan dominasi koersif, yakni kemampuan Teheran memproyeksikan kekuatan lewat milisi sekutu, serangan lintas batas, tekanan maritim, dan ancaman terhadap infrastruktur energi. Reuters mencatat pada 27 Maret 2026, negara-negara Arab Teluk menginginkan penyelesaian yang secara permanen mengekang rudal dan drone Iran serta memastikan pasokan energi global tidak lagi “disenjatai” oleh krisis yang dipicu Teheran.
Apakah negara-negara itu otomatis pro-Amerika Serikat? Jawabannya: tidak seragam. Sebelum konflik meluas, Reuters mencatat pada 4 Maret 2026 bahwa negara-negara Arab Teluk telah menyatakan mereka tidak ingin pangkalan di wilayah mereka dipakai untuk menyerang Iran. Artinya, pada tahap awal mereka lebih memilih menahan eskalasi daripada menjadi alat serangan Washington.
Tetapi setelah Iran menyerang kota, pelabuhan, fasilitas minyak, dan lokasi yang terkait pangkalan AS di kawasan, posisi mereka mengeras. Reuters pada 3 Maret 2026 menilai serangan-serangan Iran berpotensi mendorong negara-negara Teluk masuk ke koalisi yang lebih selaras dengan Amerika Serikat. Jadi, mereka bukan sejak awal “pro-AS” secara total, melainkan menjadi makin dekat ke posisi AS karena merasa ancamannya nyata dan langsung.
Baca Juga
Perundingan Berakhir Tanpa Hasil, JD Vance Kembali ke Washington
Itulah sebabnya negara-negara Teluk kemudian menjadi korban amukan Iran ketika perang AS versus Iran meletus. Reuters melaporkan, pada 16 Maret 2026 dan 2 April 2026, Teheran merespons serangan AS-Israel dengan meluncurkan serangan ke Israel dan ke negara-negara Teluk yang memiliki pangkalan AS. Dengan kata lain, logika Iran adalah logika pembalasan strategis: bila AS menyerang dari atau bertumpu pada infrastruktur keamanan regional, maka negara-negara yang menjadi tuan rumah infrastruktur itu ikut diperlakukan sebagai bagian dari teater perang.
Korban yang terdampak bukan sedikit. Peta konflik Reuters pada 1 Maret 2026 menunjukkan gelombang serangan balasan Iran menghantam kilang, pabrik gas, dan terminal ekspor di Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Reuters juga mengabarkan, pada 18 Maret 2026, QatarEnergy melaporkan kerusakan besar di Ras Laffan Industrial City akibat serangan rudal Iran. Sementara Saudi menyatakan berhasil mencegat rudal balistik yang diarahkan ke Riyadh dan upaya serangan drone ke fasilitas gas di bagian timur kerajaan. Serangan 8 April 2026 bahkan menghantam East-West Pipeline Saudi, satu-satunya jalur ekspor minyak mentah Saudi yang berfungsi penuh saat perang berlangsung.
Kasus Qatar menunjukkan betapa rumitnya peta kawasan. Doha bukan negara yang paling keras terhadap Iran. Reuters pada 24 Maret 2026 menulis, Qatar tidak memediasi langsung, tetapi mendukung semua jalur diplomasi formal dan informal untuk mengakhiri perang. Namun kedekatan diplomatik itu tidak membuat Qatar kebal. Setelah South Pars —lapangan gas raksasa yang dibagi Iran dan Qatar—diserang, Qatar mengecam serangan terhadap fasilitas Iran itu sebagai tindakan berbahaya, tetapi pada saat yang sama juga mengecam serangan Iran ke wilayahnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Ini menunjukkan satu hal penting: bahkan negara Teluk yang relatif lebih luwes terhadap Iran tetap menjadi sasaran ketika perang berubah menjadi pembalasan lintas kawasan.
Uni Emirat Arab termasuk yang paling terbuka menyuarakan pandangan keras terhadap Iran. Dalam laporan Reuters 27 Maret 2026, Duta Besar UEA untuk AS Yousef al-Otaiba menulis bahwa “gencatan senjata sederhana tidak cukup” dan yang dibutuhkan adalah hasil final yang mengatasi seluruh spektrum ancaman Iran: nuklir, rudal, drone, proksi teror, dan pemblokiran jalur laut. Reuters juga melaporkan, pada 6 April dan 9 April 2026, UEA menuntut setiap kesepakatan AS-Iran harus menjamin penggunaan Selat Hormuz tanpa syarat. Posisi itu menegaskan bahwa bagi Abu Dhabi, ancaman Iran bukan hanya militer, tetapi juga ancaman ekonomi sistemik.
Arab Saudi juga bergerak ke garis keras. Seperti dilaporkan Reuters pada 19 Maret 2026, Menteri Luar Negeri Saudi menyatakan Riyadh berhak mengambil tindakan militer terhadap Iran dan bahwa kepercayaan kepada Teheran telah hancur setelah serangan rudal balistik Iran. Sebelumnya, Reuters pada 3 Maret 2026 juga mengutip kabinet Saudi yang menyatakan kerajaan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempertahankan keamanannya. Bahasa resmi seperti ini menunjukkan bahwa Saudi memandang Iran bukan sekadar rival, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan dan kelangsungan fasilitas energi nasionalnya.
Bahrain bahkan lebih tegas lagi dalam arena diplomatik internasional. Reuters melaporkan, pada 1 April 2026, Bahrain mensponsori draf resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengotorisasi “all necessary means” guna melindungi pelayaran komersial di dan sekitar Selat Hormuz. Upaya itu didukung kuat oleh Amerika Serikat dan negara-negara Teluk lain. Langkah Bahrain ini penting karena menunjukkan bahwa Manama tidak hanya mengeluhkan ancaman Iran, tetapi aktif mendorong legitimasi internasional bagi respons keamanan yang lebih keras.
Kuwait berada di spektrum yang lebih berhati-hati, tetapi tetap bergerak menjauh dari Iran setelah menjadi sasaran serangan. Reuters melaporkan pada 9 April 2026 bahwa Kuwait mengecam serangan drone terhadap fasilitas vitalnya, sementara pada 6 April 2026 Reuters melaporkan Iran mengaku menargetkan pasukan AS yang direlokasi ke Pulau Bubiyan, Kuwait. Artinya, sekalipun Kuwait tidak sekeras Saudi, UEA, atau Bahrain dalam bahasa politiknya, kenyataan bahwa wilayahnya menjadi sasaran karena kehadiran unsur militer AS membuatnya makin terdorong ke orbit keamanan Washington.
Baca Juga
Mana Negara Anti Iran?
Kalau begitu, siapa saja negara Timur Tengah yang paling bisa disebut pendukung AS dan anti-Iran dalam konteks perang ini? Berdasarkan pola pernyataan resmi, dorongan terhadap Washington, dan posisi diplomatik yang tampak dalam laporan Reuters, tiga negara yang paling jelas berada di garis itu adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Kuwait bergerak ke arah yang sama, tetapi nadanya relatif lebih hati-hati. Qatar berada di posisi campuran: menjadi sekutu keamanan penting AS, tetapi tetap menjaga jalur diplomatik dengan Iran. Oman lebih jelas berada di peran mediator daripada kubu anti-Iran. Reuters berkali-kali menunjukkan bahwa Qatar dan Oman menekankan diplomasi, bukan front anti-Iran terbuka.
Di luar Teluk, Mesir dan Irak tidak tepat dimasukkan ke dalam blok anti-Iran yang pro-AS. Reuters pada 1 April dan 5 April 2026 menggambarkan Mesir sebagai aktor yang perannya “lebih senyap tetapi stabil” dalam de-eskalasi, dengan komunikasi aktif kepada Washington dan Teheran. Sementara Irak justru terjepit di tengah: pemerintah Baghdad berupaya menjaga hubungan dengan Washington dan Teheran sekaligus, dan bahkan sejak 2025 sudah berusaha membujuk faksi-faksi bersenjata pro-Iran agar meletakkan senjata atau masuk ke struktur negara. Karena itu, Mesir lebih dekat pada diplomasi penyeimbang, sedangkan Irak adalah arena perebutan pengaruh, bukan anggota solid blok anti-Iran.
Kesimpulannya, negara-negara Timur Tengah merasa Iran sebagai ancaman karena mereka melihat kombinasi yang berbahaya: kekuatan rudal dan drone, ambisi nuklir, jaringan proksi bersenjata, dan kemampuan mengganggu jalur pelayaran serta energi global.
Tidak semua mereka pro-Amerika Serikat sejak awal, tetapi serangan Iran ke wilayah mereka membuat sebagian besar negara Teluk bergerak lebih dekat ke Washington. Dalam konteks perang AS-Iran, yang paling jelas berada di kubu pendukung AS dan anti-Iran adalah Arab Saudi, UEA, dan Bahrain, dengan Kuwait cenderung ikut mengeras. Qatar dan Oman tetap memainkan kartu keseimbangan. Sementara Mesir dan Irak memilih jalur penyangga, bukan garis depan. Di situlah ironi geopolitik Timur Tengah: banyak negara tidak ingin perang, tetapi justru ikut dibakar oleh perang karena letak, aliansi, dan infrastruktur strategis mereka terlalu dekat dengan pusat benturan AS-Iran.
Peta Dukungan Negara-Negara di Timur Tengah
I. Negara Timur Tengah yang tidak mendukung Iran (cenderung anti-Iran / dekat ke AS)
1. Arab Saudi
2. Uni Emirat Arab
3. Bahrain
4. Kuwait
5. Yordania
Fakta:
* Mereka mengecam serangan Iran dan proxy-nya.
* Mereka menilai Iran sebagai ancaman stabilitas kawasan.
* Mereka terdampak langsung serangan rudal & drone Iran.
II. Negara Timur Tengah yang netral / penyeimbang
1. Oman
2. Qatar
3. Irak
4. Mesir
5. Turkiye
Fakta:
* Oman dan Qatar sering jadi mediator.
* Mesir dan Turki aktif dorong negosiasi (April 2026).
* Irak berusaha tidak jadi arena konflik.
III. Proxy Iran (aktor non-negara pendukung Iran)
Ini adalah kekuatan utama Iran di kawasan:
1. Hezbollah (Lebanon).
2. Houthi (Yaman).
3. Milisi Syiah Irak (PMF, Islamic Resistance).
4. Milisi pro-Iran di Suriah.
Mengapa Iran membentuk proxy?
1. Strategi “perang tidak langsung” (asymmetric warfare). Iran tidak sekuat AS secara militer konvensional.
2. Memperluas pengaruh tanpa invasi. Proxy memungkinkan Iran mempengaruhi Lebanon, Irak, Suriah, Yaman tanpa harus mengirim tentara resmi.
3. Menciptakan “buffer zone” (zona penyangga). Dengan proxy, konflik dijauhkan dari wilayah Iran dan musuh dihadapi di luar negeri.
4. Menekan musuh regional (Saudi, Israel, AS). Proxy bisa menyerang pangkalan AS, mengganggu jalur energi, dan menciptakan instabilitas.
5. Ideologi: ekspor revolusi. Sejak Revolusi 1979, Iran ingin menyebarkan pengaruh ideologi dan terutama ke komunitas Syiah. Proxy adalah alat utama ekspansi ini.
Iran tidak membangun kekuatan lewat aliansi negara, tetapi lewat jaringan bayangan. Sementara negara-negara Teluk membangun keamanan lewat payung Amerika, Iran membangun pengaruh lewat proxy.