Demi Anggaran Pertahanan, Trump Akan Pangkas Pegawai Federal dan Belanja Kesehatan pada 2027

JAKARTA, investortrust.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah menyusun ulang postur pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam dokumen Anggaran Pemerintah AS Tahun Fiskal 2027, Trump merencanakan lonjakan belanja pertahanan hingga 44% dibandingkan pagu anggaran tahun 2026.

Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran, Russell Vought, menyatakan bahwa rancangan ini merupakan kelanjutan visi Presiden untuk menekan belanja non-pertahanan serta mereformasi birokrasi federal. Pemerintah mengusulkan pemangkasan sebesar 10% pada sektor non-pertahanan guna dialokasikan ke sektor keamanan nasional.

“Rancangan anggaran ini menghadirkan alokasi yang melebihi puncak anggaran tertinggi untuk pertahanan nasional, yakni dari US$ 1 triliun pada 2026 menjadi US$ 1,5 triliun pada 2027, atau meningkat 44%,” ujar Russell Vought dalam dokumen tersebut, Senin (6/4/2026).

Meskipun dokumen yang dirilis pada Jumat lalu itu tidak merinci angka defisit dan utang secara spesifik, Wall Street Journal menilai kebijakan ini sebagai upaya mendorong AS menuju model pemerintahan bertarif tinggi namun rendah pajak penghasilan. Fokus belanja negara akan diarahkan sepenuhnya pada kekuatan militer dan keamanan perbatasan, sembari memangkas jaring pengaman sosial.

Anggaran tersebut mengusulkan peningkatan belanja pertahanan sebesar 42% dan pengurangan 10% untuk belanja non-pertahanan. Anggaran yang rencananya akan dipangkas yaitu program energi terbarukan, pendanaan pemukiman pengungsi, dan inisiatif perumahan.

Rencana ini juga menekankan pertahanan rudal dan penataan kota Washington, D.C., sambil mengurangi pendanaan untuk keadilan lingkungan dan infrastruktur pengisian kendaraan listrik. “Ini merupakan perombakan besar terhadap peran pemerintah federal dalam kehidupan masyarakat,” kata Bobby Kogan dari Center for American Progress.

Baca Juga

Trump Ultimatum Iran Buka Selat Hormuz, Harga Minyak WTI Melonjak di Atas 2%

Dari sisi pendapatan, meski mengalami hambatan di Mahkamah Agung (MA) terkait kebijakan perdagangan, Trump tetap berupaya menaikkan tarif dan menurunkan pajak penghasilan, meski anggaran tersebut tidak memuat proposal pajak baru yang spesifik. Secara matematis, impor AS tidak cukup besar untuk menggantikan pajak penghasilan dengan tarif, seperti yang diusulkan Trump, namun arah kebijakan tersebut tetap didorong.

Investortrust mengutip proyeksi The Commitee for a Responsible Federal Budget (CRFB) AS yang memperkirakan arah defisit sebesar 3% dari PDB merupakan asumsi yang terlalu optimistis. Secara rinci, defisit akan turun dari 6,4% dari PDB pada 2026 dan 2027 menjadi 3,2% pada 2034 dan 2,6% pada 2036.

Menurut CRFB, defisit diproyeksikan meningkat dari US$ 2,1 triliun pada 2026 menjadi US$ 2,2 triliun pada 2027. Angka tersebut turun menjadi US$ 2 triliun pada 2029 dan US$ 1,3 triliun pada 2036.

“Anggaran tersebut mengasumsikan penerimaan dari tarif yang tetap mengalir pada tingkat sebelum putusan MA, yang menyatakan tarif diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Power Act (IEEPA),” bunyi laporan tersebut.

Pembatalan MA terhadap tarif resiprokal yang dikenakan Trump tersebut diperkirakan akan mengurangi penerimaan sebesar US$ 1,7 triliun hingga 2036.

Kondisi fiskal AS secara keseluruhan menimbulkan kekhawatiran. Utang publik mendekati 100% dari produk domestik bruto dan diperkirakan melampaui rekor pasca-Perang Dunia II sebelum masa jabatan Trump berakhir.

Penuaan populasi, kenaikan biaya kesehatan, serta beban bunga tahunan yang kini melampaui belanja militer semakin menekan kesehatan fiskal negara.