Iran Membara, Korban Tewas Kerusuhan Dilaporkan Mencapai 500 Orang
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Gelombang demonstrasi di Iran yang bermula dari krisis mata uang dan lonjakan biaya hidup kini berubah menjadi tantangan terbuka terhadap fondasi kekuasaan ulama Republik Islam. Jalan-jalan Teheran dan kota-kota besar lainnya berubah menjadi arena bentrokan brutal, dengan jumlah korban tewas melonjak drastis dan ribuan orang dijebloskan ke penjara.
Baca Juga
Iran Terus Diguncang Aksi Massa, Dipicu Mahalnya Harga Barang hingga Peran Donald Trump
Dilansir Reuters, Senin (12/1/2026), kelompok hak asasi manusia HRANA melaporkan korban tewas mencapai sekitar 500 orang, termasuk hampir 50 aparat keamanan, dengan lebih dari 10.600 orang ditangkap.
Angka ini menjadikan kerusuhan kali ini sebagai salah satu yang paling berdarah sejak Revolusi Islam 1979. Pemerintah Iran, melalui Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan tidak akan mundur sedikit pun, bahkan ketika tekanan internasional kian menguat.
Mengutip Associated Press, Khamenei justru mengisyaratkan pengetatan tindakan keamanan meski Amerika Serikat telah menyampaikan peringatan berulang kali.
Sikap keras itu kembali ditegaskan pada Sabtu (10/1/2026), ketika Jaksa Agung Mohammad Movahedi Azad memperingatkan bahwa para pengunjuk rasa akan diperlakukan sebagai “musuh Tuhan”, sebuah tuduhan yang dapat berujung hukuman mati dalam sistem hukum Iran. Televisi pemerintah bahkan menyatakan bahwa siapa pun yang dituduh membantu demonstran juga akan dijerat pidana.
Sejumlah aksi unjuk rasa juga diwarnai seruan dukungan terhadap mantan penguasa Iran Shah Mohammad Reza Pahlavi yang wafat pada 1980. Putranya, Reza Pahlavi, secara terbuka menyerukan agar masyarakat Iran terus melanjutkan perlawanan terhadap rezim saat ini.
Trump berulang kali memperingatkan para pemimpin Iran agar tidak menggunakan kekerasan mematikan. Pada Jumat (9/1/2027), ia menyatakan Iran sedang berada “dalam masalah besar” dan menegaskan bahwa respons Amerika Serikat tidak akan melibatkan pengerahan pasukan darat. “Kami akan memukul mereka sangat keras di titik yang paling menyakitkan,” kata Trump kepada wartawan, sembari menambahkan bahwa eskalasi masih bisa dihindari.
Melalui media sosial, Trump menegaskan kesiapan Amerika Serikat untuk mendukung rakyat Iran yang menuntut kebebasan. “Iran sedang menatap kebebasan, mungkin seperti belum pernah sebelumnya,” tulis Trump pada Sabtu. “Amerika Serikat siap membantu.”
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu. Keduanya membahas situasi protes di Iran serta perkembangan di Suriah dan Gaza. Rubio kemudian menuliskan bahwa Amerika Serikat “mendukung rakyat Iran yang berani”.
Baca Juga
Trump Pertimbangkan Opsi Militer ke Iran di Tengah Aksi Protes yang Makin Meluas
Presiden Donald Trump secara terbuka mengancam akan mengambil langkah keras jika Teheran terus menggunakan kekerasan mematikan terhadap demonstran. Trump disebut telah menerima pengarahan rinci mengenai berbagai opsi terhadap Iran, mulai dari serangan militer terbatas, operasi siber rahasia, perluasan sanksi, hingga dukungan digital terhadap kelompok oposisi.
Ancaman ini segera dijawab Teheran dengan retorika yang tak kalah tajam. Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dibalas dengan menjadikan Israel serta seluruh pangkalan dan kapal Amerika Serikat di kawasan sebagai “target sah”. Pernyataan ini kembali menempatkan Israel dalam pusaran krisis, mempertegas risiko eskalasi konflik regional yang melibatkan poros Iran–Israel–AS.
Ketegangan ini terjadi di tengah hubungan Iran–Israel yang memang sudah berada di titik nyaris terbuka, menyusul rangkaian serangan bayangan, perang proksi, dan konflik terbatas di berbagai front Timur Tengah. Israel, sekutu utama Washington, dipandang Teheran sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap skenario konfrontasi dengan AS.
Dari sudut pandang hukum internasional, langkah militer sepihak atas nama “perlindungan demonstran” berada di wilayah abu-abu yang sangat sensitif. Piagam PBB secara tegas melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain kecuali untuk pertahanan diri atau atas mandat Dewan Keamanan. Intervensi kemanusiaan tanpa persetujuan PBB berpotensi dianggap melanggar hukum internasional, membuka preseden berbahaya, dan memicu kecaman luas dari negara-negara Global South.
Hingga kini, Perserikatan Bangsa-Bangsa belum memberikan restu terhadap opsi militer apa pun. Sekretaris Jenderal PBB dan berbagai badan HAM diperkirakan akan mendorong penyelidikan independen atas kekerasan di Iran, sembari menyerukan penahanan diri dari semua pihak. Namun, pengalaman konflik-konflik sebelumnya menunjukkan bahwa PBB kerap terjebak dalam kebuntuan politik ketika kepentingan negara besar terlibat langsung.
Baca Juga
AS ‘Cabut’ dari Banyak Badan Multilateral, China Tetap Dukung Peran Sentral PBB
Di tingkat global, krisis Iran membawa implikasi serius bagi stabilitas geopolitik dan ekonomi. Iran adalah pemain kunci di pasar energi dunia, sekaligus pengendali strategis Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar seperlima pasokan minyak global. Setiap eskalasi militer, apalagi yang melibatkan AS dan Israel, dapat memicu lonjakan harga minyak, mengguncang pasar keuangan, dan menekan negara-negara importir energi, termasuk di Asia.