Trump Teken RUU Pendanaan, Akhiri Shutdown Pemerintah AS

Poin Penting

• Presiden Donald Trump menandatangani RUU pendanaan yang disetujui Kongres, mengakhiri penutupan pemerintah federal terpanjang dalam sejarah AS.
• Voting di DPR berakhir dengan hasil 222 setuju dan 209 menolak, dengan dua anggota Republik menolak dan enam Demokrat mendukung.
• RUU ini memulihkan pendanaan hingga akhir Januari dan memastikan pembayaran penuh bagi pegawai federal yang terdampak.
• Kesepakatan juga mencakup jaminan pendanaan program bantuan pangan SNAP dan janji voting terkait subsidi asuransi kesehatan pada Desember mendatang.

WASHINGTON, investortrust.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (12/11/2025) malam  waktu setempat menandatangani Rancangan Undang-Undang pendanaan pemerintah, mengakhiri penutupan pemerintahan federal terpanjang dalam sejarah negara itu.

Baca Juga

Senat AS Loloskan RUU Pendanaan Sementara, Trump Sebut ‘Shutdown’ Segera Berakhir

RUU tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat beberapa jam sebelumnya dengan hasil pemungutan suara 222 mendukung dan 209 menolak, tepat sebelum penutupan itu memasuki hari ke-43.

“Para Demokrat mencoba memeras negara kita,” ujar Trump di Oval Office, Gedung Putih, sebelum menandatangani RUU tersebut. Ia menegaskan bahwa Partai Republik “tidak pernah menginginkan penutupan” dan menambahkan bahwa “banyak orang telah sangat dirugikan.”

“Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi,” tegasnya, seperti dikutip CNBC. Ia kembali mendesak agar aturan filibuster di Senat dihapus sehingga undang-undang dapat disahkan tanpa memerlukan mayoritas 60 suara.

Trump menandatangani RUU itu tanpa menjawab pertanyaan wartawan, meski beberapa dari mereka berusaha menyinggung soal dokumen baru yang dirilis Demokrat DPR terkait mendiang Jeffrey Epstein, mantan teman dekat Trump.

Sebelum pemungutan suara, Ketua DPR Mike Johnson menyerukan dukungan untuk segera mengakhiri kebuntuan, dengan mengatakan, “Teman-teman, mari kita selesaikan ini.”

Hanya dua anggota Partai Republik — Thomas Massie dari Kentucky dan Greg Steube dari Florida — yang menolak RUU tersebut, sementara enam Demokrat memilih mendukung.

Penutupan pemerintah dimulai pada 1 Oktober, setelah Senat yang dikuasai Demokrat menolak RUU pendanaan karena tidak mencakup perpanjangan kredit pajak tambahan untuk subsidi asuransi kesehatan di bawah Affordable Care Act (ACA) bagi sekitar 20 juta warga AS.

Akibat shutdown, berbagai layanan publik lumpuh dan ratusan ribu pegawai federal tidak menerima gaji. Kekurangan petugas pengatur lalu lintas udara bahkan memaksa Departemen Transportasi AS memangkas jadwal penerbangan hingga 6%, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 10% jika kebuntuan berlanjut.

RUU pendanaan ini akan menjaga operasional pemerintah hingga akhir Januari, serta membatalkan seluruh PHK akibat penutupan. Pemerintah juga diwajibkan membayar penuh gaji pegawai federal seolah penutupan tidak pernah terjadi.

Baca Juga

‘Shutdown’ Pemerintah AS, 750 Ribu Pegawai Terancam Tanpa Gaji

Selain itu, paket tersebut memulihkan pendanaan program bantuan pangan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) yang membantu sekitar 42 juta warga AS. Sebelumnya, pemerintahan Trump sempat menahan pembayaran penuh bantuan ini dengan alasan keterbatasan dana selama penutupan.

Mahkamah Agung AS bahkan menangguhkan perintah pengadilan federal agar manfaat SNAP dibayarkan penuh hingga Kamis, memberi waktu bagi Kongres untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui RUU ini.

Kesepakatan itu juga mencakup langkah untuk membentuk proses anggaran bipartisan dan membatasi penggunaan resolusi sementara (continuing resolutions) yang selama ini sering dipakai Gedung Putih untuk menghindari shutdown.

Sebagai bagian dari kompromi, Partai Republik di Senat setuju memberi Demokrat kesempatan mengajukan voting pada Desember terkait perpanjangan subsidi ACA yang akan berakhir pada akhir bulan itu.

Tanpa subsidi tersebut, jutaan warga AS berpotensi menghadapi lonjakan biaya asuransi kesehatan secara drastis. Anggota DPR Rosa DeLauro dari Demokrat memperingatkan bahwa “beberapa keluarga akan melihat premi bulanan mereka berlipat dua atau bahkan tiga kali,” dan bahwa “lebih dari dua juta warga kemungkinan kehilangan asuransi tahun depan karena harganya terlalu mahal.”

Sementara itu, Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise menilai penutupan seharusnya tidak pernah terjadi. “Kami, Partai Republik, telah mencoba lebih dari sebulan lalu untuk mencegah shutdown. Tapi selama 42 hari, Demokrat terus menolak demi menyenangkan kelompok paling radikal mereka,” ujarnya.

Scalise menuding Demokrat munafik karena menuntut tambahan anggaran kesehatan sebesar USD 200 miliar yang “akan menguntungkan imigran ilegal,” sambil “memotong Dana Kesehatan Pedesaan senilai USD 50 miliar.”

Dengan penandatanganan RUU ini, pemerintahan federal AS kembali beroperasi penuh, menandai berakhirnya salah satu krisis politik terpanjang dan paling mahal dalam sejarah Amerika Serikat.