Trump Tambahkan Tarif 10% untuk Kanada Gara-gara ‘Iklan Ontario’
Poin Penting
- Trump naikkan tarif impor Kanada sebesar 10%.
- Iklan Ontario menampilkan pidato Reagan yang dianggap menyesatkan.
- Mahkamah Agung siap bahas legalitas kebijakan tarif Trump.
WASHINGTON, investortrust.id - Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Kanada kembali meningkat setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tambahan tarif sebesar 10% terhadap seluruh impor dari Kanada. Langkah itu disebut sebagai respons atas penayangan iklan televisi dari pemerintah provinsi Ontario yang menampilkan potongan pidato mantan Presiden Ronald Reagan tentang kebijakan tarif. Trump menyebut iklan itu “palsu dan menyesatkan,” menuduh Kanada melakukan manipulasi opini publik Amerika.
Baca Juga
Di Balik Kekaguman Trump pada Reagan, Tersembunyi Sebuah Rivalitas Terselubung
“Kanada tertangkap basah menayangkan iklan palsu yang menggunakan pidato Ronald Reagan tentang tarif,” tulis Trump di platform Truth Social. Ia menuding pemerintah Kanada melakukan “tindakan bermusuhan” dan “penyajian fakta yang salah,” sehingga memutuskan menaikkan tarif di luar ketentuan yang sudah berlaku.
Selama ini, Kanada membayar tarif rata-rata 35% untuk barang yang dijual ke AS, dengan beberapa pengecualian melalui Perjanjian Perdagangan AS–Meksiko–Kanada (USMCA). Namun untuk produk strategis seperti baja dan aluminium, tarif bisa mencapai 50%. Dengan tambahan baru ini, total beban tarif bagi eksportir Kanada akan meningkat signifikan.
Langkah Trump tak lepas dari perang opini publik yang dilancarkan Ontario melalui iklan berjudul “Reagan on Tariffs”. Iklan itu menampilkan cuplikan pidato Reagan tahun 1987 yang menentang perang dagang dan kebijakan proteksionis, dengan pesan bahwa tarif tinggi justru merugikan pekerja Amerika. Namun, Yayasan Ronald Reagan kemudian menuding pemerintah Ontario telah memotong dan mengedit pidato itu tanpa izin, menghilangkan konteks soal sanksi Reagan terhadap Jepang.
Perdana Menteri Ontario Doug Ford mengaku sebagai “penggemar berat Ronald Reagan,” dan membela isi iklan tersebut. “Kami ingin memulai percakapan tentang jenis ekonomi yang ingin dibangun rakyat Amerika dan dampak tarif terhadap bisnis,” ujarnya. Ford menyatakan siap menunda kampanye iklan mulai Senin agar pembicaraan dagang bisa dilanjutkan, namun menolak untuk segera menarik iklan sebelum dua pertandingan pertama World Series berakhir.
Sikap itu memancing amarah Trump, yang menuduh Ford bermain “kotor”. Dalam pernyataannya, Trump bahkan menuding Kanada berupaya “secara ilegal memengaruhi Mahkamah Agung AS” menjelang sidang penting awal November, yang akan menentukan apakah presiden memiliki wewenang hukum untuk memberlakukan tarif besar-besaran tanpa persetujuan Kongres.
Baca Juga
Pejabat AS dan China Bahas Langkah Cegah Eskalasi Perang Dagang Jelang Pertemuan Trump–Xi
Menurut analis perdagangan di Washington, langkah Trump memperkeras ketegangan dengan Kanada di tengah momentum politik menjelang pemilihan presiden. “Trump sedang menghidupkan kembali narasi nasionalisme ekonomi yang dulu menjadi senjatanya pada 2016,” ujar seorang analis dari Peterson Institute for International Economics, dikutip dari CNBC, Minggu (26/10/2025).
Sementara itu, pihak Kanada menilai reaksi Trump sebagai upaya mengalihkan isu dari tekanan domestik. “Ontario hanya mengingatkan kembali pesan Reagan tentang bahaya proteksionisme, bukan menyerang Amerika,” ujar seorang pejabat senior Kanada yang enggan disebut namanya.
Baca Juga
Trump Tiba-Tiba Stop Pembicaraan Dagang dengan Kanada, Ini Gara-garanya
Dengan meningkatnya tensi diplomatik dan ancaman tarif baru, hubungan ekonomi antara dua mitra dagang terbesar di Amerika Utara kembali memasuki fase penuh ketidakpastian — di mana sejarah, politik, dan kebijakan ekonomi kembali bersinggungan dalam satu panggung global yang panas.
Mahkamah Agung dijadwalkan pada awal November akan mendengarkan argumen lisan dalam kasus yang akan menentukan apakah Trump memiliki kewenangan hukum untuk memberlakukan tarif besar-besaran terhadap banyak negara, termasuk Kanada, tanpa persetujuan Kongres.