PBB: Israel Harus Hentikan Rencana Pengambilalihan Penuh Gaza

JENEWA, Investortrust.id - Kepala hak asasi manusia PBB menegaskan  bahwa Pemerintah Israel harus menghentikan rencana pengambilalihan militer secara penuh atas Jalur Gaza, yang dimulai dengan penguasaan penuh Kota Gaza.

“Pengambilalihan militer sepenuhnya atas Jalur Gaza yang diduduki harus segera dihentikan,” tegas Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada Jumat (8/8/2025). Pernyataan ini dikeluarkan setelah kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang mengindikasikan pengambilalihan militer berskala penuh di wilayah yang telah porak-poranda tersebut.

Menurut Türk, langkah ini bertentangan dengan hukum internasional, merujuk pada putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang mewajibkan Israel mengakhiri pendudukannya dan mewujudkan solusi dua negara yang memberi hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

Setiap eskalasi lebih lanjut dalam konflik antara Hamas dan Israel yang telah menghancurkan Gaza dan menewaskan puluhan ribu orang “akan mengakibatkan pengungsian paksa dalam skala besar, lebih banyak korban jiwa, penderitaan yang tak tertahankan, kehancuran tanpa makna, serta kejahatan kemanusiaan,” ujarnya.

Dalam pernyataan singkat, Türk menegaskan bahwa alih-alih memperburuk konflik, “Pemerintah Israel harus mengerahkan seluruh upaya untuk menyelamatkan nyawa warga sipil Gaza dengan mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan secara penuh dan tanpa hambatan.”

Ia juga menekankan bahwa semua sandera harus segera dan tanpa syarat dibebaskan oleh kelompok bersenjata Palestina, dan warga Palestina yang ditahan secara sewenang-wenang oleh Israel juga harus dilepaskan.

Baca Juga

Indonesia Kecam Keputusan Sepihak Israel Mengambil Alih Gaza

“Perang di Gaza harus segera diakhiri. Israel dan Palestina harus dapat hidup berdampingan secara damai,” kata Komisaris Tinggi PBB tersebut dikutip UNNews.

Sejak perang di Gaza meletus setelah serangan mematikan yang dipimpin Hamas di Israel pada Oktober 2023, lembaga bantuan telah berulang kali memperingatkan bahwa serangan udara Israel, perintah evakuasi massal, dan pembatasan bantuan telah menciptakan bencana kemanusiaan.

Bahkan menurut Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), staf PBB yang masih bekerja di Gaza melaporkan kesulitan mendapatkan makanan yang cukup. Meski Israel pada 27 Juli mengumumkan jeda militer harian di Gaza barat  untuk meningkatkan respons kemanusiaan, para pekerja kemanusiaan menegaskan bantuan yang masuk masih jauh dari cukup.

Menurut Kantor HAM PBB (OHCHR), sejak 27 Mei sedikitnya 1.373 warga Palestina tewas saat mencari makanan; 859 di sekitar organisasi distribusi bantuan non-PBB Gaza Humanitarian Foundation (GHF), dan 514 lainnya meninggal di sepanjang rute konvoi makanan.

Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memperingatkan bahwa warga Gaza memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar dan pangan, sementara kekurangan gizi meluas dan kematian akibat kelaparan terus meningkat.

“Pada Juli, hampir 12.000 anak di bawah lima tahun tercatat menderita gizi buruk akut, angka bulanan tertinggi yang pernah tercatat,” kata Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dalam komentarnya kepada jurnalis pada Kamis (7/8/2025), Kepala WHO itu menambahkan bahwa sejauh tahun ini, 99 orang telah meninggal akibat kekurangan gizi, termasuk 29 anak di bawah lima tahun, dan angka tersebut kemungkinan masih di bawah perkiraan sebenarnya.