Diplomasi Indonesia Dibutuhkan untuk Cegah Kekacauan di Selat Hormuz
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi meminta pemerintah tak tinggal diam dalam menghadapi eskalasi di Timur Tengah. Sebagai anggota aktif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pemimpin kelompok negara berkembang D-8, Indonesia memiliki legitimasi moral dan mandat politik untuk mendorong dialog damai antarnegara Muslim dan mencegah eskalasi destruktif lebih lanjut.
Peningkatan eskalasi juga dikhawatirkan akan mendorong Iran untuk menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah salah satu jalur pelayaran paling strategis dan krusial di dunia dalam konteks tata niaga migas (minyak dan gas bumi). Letaknya di antara Iran dan Oman, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan menjadi pintu keluar utama ekspor energi dari Timur Tengah ke pasar global.
Dikatakan Karimi, penutupan Selat Hormuz bukan isapan jempol. Iran memiliki kemampuan teknis dan historis untuk melumpuhkan jalur tersebut dengan ranjau laut, serangan drone, atau penyitaan kapal tanker, seperti yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. "Ketika jalur ini terganggu, harga minyak bisa melonjak drastis hingga menyentuh USD 130 per barel, memicu inflasi global, dan mempersempit ruang fiskal negara-negara berkembang, termasuk Indonesia," kata Karimi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/6/2025).
“Indonesia harus mengambil inisiatif untuk mendorong pertemuan luar biasa OKI dan forum D-8 guna menegaskan posisi dunia Islam terhadap kedaulatan Iran dan mengecam penggunaan kekuatan militer oleh negara adidaya terhadap negara Muslim yang berdaulat,” imbuhnya.
Karimi mengatakan dunia Islam tidak boleh membiarkan perpecahan internal menjadi celah yang dimanfaatkan kekuatan eksternal. Solidaritas terhadap Iran tidak berarti menyetujui semua kebijakan Teheran, tetapi merupakan bentuk keberpihakan terhadap prinsip keadilan, kedaulatan, dan perdamaian.
Negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC), seperti Arab Saudi dan UEA, juga harus berhenti bersikap ambigu dan mulai menunjukkan empati terhadap sesama bangsa Muslim yang menjadi target serangan militer sepihak.
Baca Juga
Serangan AS ke Iran Picu Krisis Timur Tengah, Bursa Asia Rontok
Sementara itu, menurut Karimi, Indonesia yang memiliki sejarah panjang diplomasi damai perlu mengaktifkan kembali peran tersebut dengan menawarkan mediasi, mendorong gencatan senjata, dan mengembalikan semua pihak ke meja perundingan.
“Dunia sedang menyaksikan apakah Indonesia mampu menjadi jangkar moral dalam krisis ini. Diam bukanlah netralitas, melainkan kegagalan dalam menjalankan amanah global,” kata dia.
Seperti diketahui, serangan udara Amerika Serikat (AS) terhadap fasilitas nuklir utama Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, memicu lonjakan ketegangan di Timur Tengah dan membawa dunia pada jurang ketidakstabilan global. Presiden AS Donald Trump menyebut operasi ini sebagai "kesuksesan militer spektakuler", bahkan mengisyaratkan kemungkinan perubahan rezim jika Iran tidak tunduk pada tuntutan perdamaian Washington.
Di saat yang sama, Iran memperingatkan bahwa semua opsi ada di meja, termasuk menutup Selat Hormuz. Wilayah ini menjadi jalur vital yang mengangkut hampir seperlima minyak dunia.
Penutupan Selat Hormuz bukan isapan jempol. Iran memiliki kemampuan teknis dan historis untuk melumpuhkan jalur tersebut dengan ranjau laut, serangan drone, atau penyitaan kapal tanker, seperti yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir.
Menurut Karimi, ketika jalur ini terganggu, harga minyak bisa melonjak drastis hingga menyentuh USD 130 per barel, memicu inflasi global, dan mempersempit ruang fiskal negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Kita berisiko menghadapi depresiasi rupiah, tekanan terhadap cadangan devisa, serta meningkatnya subsidi energi dan harga pangan,” ujar dia.