Trump Berjanji Wujudkan 'Era Keemasan Amerika', Ini Tantangannya
WASHINGTON, investortrust.id – Donald Trump berjanji merealisasikan ‘Era Keemasan Amerika’ dalam pidato pelantikannya. Namun, Trump menghadapi tugas berat untuk memenuhi janji itu di tengah Kongres yang terpecah tajam, tuntutan hukum yang tak terhindarkan, dan pemimpin dunia yang sulit diajak bekerja sama.
Baca Juga
Perintah Eksekutif Hari Pertama Trump Targetkan Energi, Imigran, dan TikTok
Setelah mengambil sumpah jabatan, Senin (20/01/2025), Trump menguraikan serangkaian perintah eksekutif besar-besaran sebagai langkah awal untuk menerapkan agenda luasnya, yang mencakup memperluas wilayah Amerika, membatasi imigrasi, meningkatkan produksi bahan bakar fosil, dan membatalkan regulasi lingkungan.
Dilansir dari Reuters, sekutu dan penasihat Trump telah menyiapkan perintah eksekutif dan regulasi badan pemerintah selama berbulan-bulan. Mereka berpendapat secara pribadi dan terbuka bahwa mereka kini lebih siap menerapkan visi mereka dibandingkan masa jabatan Trump pada 2017-2021, ketika konflik internal Partai Republik dan kurangnya perencanaan menyebabkan kemunduran di pengadilan dan Kongres.
Trump akan mendapat keuntungan dari Mahkamah Agung yang sangat konservatif, yang memberinya beberapa kemenangan hukum besar selama kampanye. Sepertiga dari sembilan anggotanya adalah penunjukan Trump.
Namun, dengan masa jabatan yang hanya empat tahun, banyak usulannya yang begitu kontroversial sehingga dipastikan akan memicu litigasi panjang yang menguji batas-batas hukum konstitusi.
Kelompok advokasi, mulai dari organisasi lingkungan Sierra Club hingga American Civil Liberties Union, sedang menyusun rencana untuk melawan kebijakan Trump. Perwakilan Trump tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Imigrasi
Tidak ada bidang kebijakan lain yang akan menghadapi perlawanan lebih agresif dari Demokrat dan organisasi hak sipil selain imigrasi.
Tim Trump mengonfirmasi pada Senin bahwa mereka berencana mengakhiri hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, prinsip konstitusional lama yang menyatakan bahwa sebagian besar orang yang lahir di Amerika Serikat secara otomatis menjadi warga negara.
Para ahli hukum memperkirakan individu yang ditolak manfaat kewarganegaraan akan mengajukan tuntutan hukum, yang dapat menyebabkan sengketa hukum berkepanjangan. Sebagian besar ahli percaya bahwa hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dijamin oleh Amandemen ke-14 Konstitusi AS, dan mereka mengatakan Konstitusi memberikan kekuasaan kepada Kongres untuk mengatur kewarganegaraan.
Tidak ada presiden sebelum Trump yang mencoba mengubah aturan kewarganegaraan melalui tindakan eksekutif.
Unsur lain dari rencana imigrasi Trump, yaitu mengaktifkan Alien Enemies Act tahun 1798, juga akan menghadapi tantangan hukum. Undang-undang yang jarang digunakan ini memungkinkan deportasi warga asing tertentu selama masa konflik, tetapi hanya digunakan tiga kali dalam sejarah.
Trump juga mengatakan dalam pidato pelantikannya bahwa pemerintahannya akan mendeportasi "jutaan dan jutaan imigran kriminal." Namun, upaya deportasi sebesar itu dapat menelan biaya puluhan miliar dolar dan membutuhkan waktu bertahun-tahun.
TikTok
Salah satu janji Trump yang juga sulit adalah menjaga TikTok tetap beroperasi di AS.
Meskipun tidak menyebut aplikasi media sosial tersebut dalam pidato pelantikannya, Trump baru-baru ini mengindikasikan akan mencoba mempertahankannya. TikTok pada dasarnya dilarang mulai Minggu, tetapi tetap online setelah Trump menyatakan ingin menyelamatkannya.
Namun, pilihan jangka panjang Trump mungkin terbatas. Langkah legislatifnya dapat menghadapi penolakan dari anggota Kongres, sementara beberapa sekutunya menganggap TikTok harus dijual ke perusahaan AS atau segera dihentikan.
Ukraina, Terusan Panama, dan Mars
Trump sering berjanji selama kampanye 2024 untuk menyelesaikan perang Ukraina sebelum menjabat, tetapi melewatkan tenggat waktu itu. Penasihatnya kini mengakui bahwa dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan damai.
Dalam pidatonya, Trump juga mengulang aspirasi untuk merebut kembali Terusan Panama, meskipun itu adalah wilayah kedaulatan sekutu, dan belum jelas bagaimana ia akan melakukannya.
Dia juga berjanji mengirim manusia ke Mars selama masa jabatannya, yang berakhir pada Januari 2029. Namun, jarak ke Mars sekitar 140 juta mil, sementara NASA baru saja mengumumkan penundaan dalam pengiriman astronot kembali ke bulan.
Darurat Energi
Trump mengatakan akan mendeklarasikan darurat energi nasional untuk meningkatkan produksi bahan bakar fosil domestik. Meskipun presiden memiliki kewenangan luas untuk menyatakan darurat nasional, beberapa hambatan hukum yang dibuat Biden dapat membatasi langkah Trump.
Baca Juga
Nyatakan 'Darurat Energi Nasional,' Trump Perintahkan AS Keluar dari Perjanjian Iklim Paris
Misalnya, Biden menggunakan Undang-Undang Outer Continental Shelf Land untuk melarang pengeboran minyak dan gas di perairan federal tertentu. Trump telah mengatakan akan mencabut larangan tersebut, tetapi para ahli hukum meragukan bahwa presiden memiliki kewenangan itu.
Trump mungkin menggunakan darurat energi untuk sementara mencabut aturan emisi pembangkit listrik dan menghindari tinjauan lingkungan untuk proyek energi. Namun, tantangan hukum dan biaya besar akan tetap menjadi rintangan utama bagi rencana ambisiusnya.