Visi Kuat Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Soekarno Baru?

Jakarta, investortrust.id - Akhir Juli 2024 di Ankara Turki, netizen di seluruh dunia terkagum-kagum, terkejut dan terharu melihat momen Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersikeras untuk mengantar Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden Republik Indonesia Terpilih, Prabowo Subianto sampai di samping mobil tamu kehormatan setelah selesai mengadakan kunjungan resmi. 

Sebelumnya, di teras Istana Kepresidenan Ankara Turki, tampak Prabowo Subianto seperti ingin menjabat tangan Erdogan dan berpisah, namun Erdogan mengabaikan dan tetap ingin menemani Prabowo turun sampai di samping mobil. Prabowo yang seperti sungkan kemudian menggandeng tangan Erdogan dan bersama-sama berjalan menuruni tangga menuju mobil tamu kehormatan. Saat kedatangan Prabowo pun, Erdogan turun dan berjalan kaki seorang diri di tengah terik matahari, menyambut Prabowo tepat di dekat pintu mobil. Keakraban dua pemimpin negara besar ini menunjukkan penghormatan dunia internasional kepada Indonesia. 

Visi kuat kebijakan internasional Indonesia telah dicanangkan Prabowo sejak ia diumumkan sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024. Saat itu sebagai Menteri Pertahanan Prabowo langsung bekerja marathon dengan mengunjungi negara-negara mitra strategis Indonesia seperti China, Perancis, Albania, Serbia, Turki, dan Rusia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sugiono yang saat itu turut mendampingi perjalanan luar negeri Prabowo Subianto mengatakan bahwa Presiden Terpilih RI ini dijadikan acuan atau referensi oleh beberapa pemimpin negara lain ketika melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri, sehingga menjadi harapan besar bagi Indonesia. 

“Beliau adalah orang yang dijadikan sebagai referensi dari beberapa pemimpin negara yang beliau kunjungi. Bahkan, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut beliau sebagai suara dari dunia selatan. Saya melihat hal ini sebagai sebuah harapan yang besar bagi Indonesia,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara.

Sebagai catatan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan hanya dipisahkan sebuah meja hias bundar berukuran kecil dan keduanya nampak akrab.

Sugiono menceritakan, saat melawat ke berbagai negara di Eropa, para pemimpin negara yang dikunjungi oleh Prabowo kerap meminta pemikiran dan masukan dari Prabowo mengenai perkembangan situasi terakhir di kawasan maupun secara global.

Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia pada Februari 2024 menandai babak baru dalam politik luar negeri Indonesia. Sejak kemenangannya, Prabowo telah menunjukkan fokus yang kuat pada kebijakan luar negeri.

Dalam pidato tanpa teks usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di Gedung DPR/MPR Senayan, Prabowo Subianto menyingggung visinya dalam membawa Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif.

"Dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif non-blok, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun, kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Sudah berkali-kali saya canangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik, we want to be a good neighborhood. Kita ingin menganut filosofi kuno seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak."

"Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara, tapi kita punya prinsip, yakni antipenjajahan karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita antipenindasan karena kita pernah ditindas. Kita antirasialisme dan antiaperteid karena kita pernah mengalami waktu kita dijajah, kita bahkan digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer papan-papan di mana disebut honden in en landen for bodensee. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun (19)78. Karena itu kita punya prinsip kita harus solider membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini."

"Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan banyak bantuan hari ini, kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Raffah dengan risiko sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita, sudah bekerja sama bersama di Raffah, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari UEA. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan siap evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-ana yang trauma. Korban kita siapkan semua rumah sakit dan tentara kita siap membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil."

Dalam pidatonya yang disampaikan dengan semangat menggebu seperti gaya Presiden RI Pertama, Soekarno, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tetap akan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dengan demikian, Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara apriori pada kekuatan dunia mana pun.

Mengutip studi yang dilakukan Lowy Institutes, di bidang Pengaruh Diplomatik, skor Indonesia meningkat sebesar 5,1 poin, menyalip Australia ke peringkat ke-6 dalam indeks ini. Indonesia dinilai mulai melihat ke luar, bahkan sebelum Prabowo Subianto — yang secara luas dianggap lebih berpikiran internasional daripada Joko Widodo — menerima estafet kekuasaan.

Eks Kopassus Yang Pertama Menjadi Menteri Luar Negeri

Tidak lama setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menunjuk Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam Kabinet Merah Putih . Sugiono akan bertugas mengawal kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sugiono harus dan dinilai mampu menerjemahkan visi diplomasi yang diusung oleh Presiden Prabowo.

Penunjukan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tidak mengejutkan para pengamat. Sedari awal, kader Partai Gerindra tersebut memang digadang-gadang menjadi kandidat Menlu. Penunjukan Sugiono seolah mewakili visi kuat Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan politik luar negeri Indonesia yang lebih outward looking dan merupakan bagian dari strategi Prabowo. Selain sudah dekat dengan isu urusan luar negeri RI, Sugiono juga memiliki kedekatan dengan Prabowo bahkan disebut sebagai "anak ideologis Prabowo".

Dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Sugiono dibantu tiga wakil, yakni Anis Matta, Arrmanatha Nasir, dan Arif Havas Oegroseno. Dari tiga nama itu, hanya Anies Matta yang berasal dari unsur politisi. Anies Matta diharapkan dapat menjadi jembatan bagi negara-negara Islam mitra penting Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Sementara itu, Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno berasal dari unsur diplomat karier yang cukup cemerlang di masa jabatan Menlu Retno Marsudi.

Pemilihan Sugiono ini memperlihatkan bahwa Prabowo memiliki agenda internasional yang “cukup banyak dan ambisius” dan “membutuhkan tangan kanannya” untuk memegang jabatan menteri luar negeri, papar pakar hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, Idil Syawfi seperti dikutip dari BBC News Indonesia.

“Menurut saya seharusnya [penunjukan ini] pengaruhnya positif, ya? Karena ini menunjukkan bahwa Prabowo fokus kepada kebijakan luar negeri,” ujar Idil kepada BBC News Indonesia. “Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah Pak Sugiono ini hanya sebatas tangan kanan yang menjalankan ide-ide Prabowo atau bisa menjadi lawan diskusi Prabowo dalam perumusan kebijakan luar negeri?”

Walaupun bukan berasal dari diplomat karier Kemenlu – Sugiono adalah prajurit Komando Pasukan Khusus sebelum pensiun dini dan meniti karier sebagai politisi – Sugiono telah berpengalaman dengan praktik politik luar negeri RI karena pekerjaannya saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang fokus menangani bidang pertahanan, urusan luar negeri, komunikasi dan informatika, hingga intelijen negara dan membuat Sugiono bekerjasama erat dengan Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia Maju, Retno Marsudi.

Gabung Dengan BRICS, Untung Atau Buntung?

Gebrakan pertama Sugiono sebagai Menlu diwujudkan dengan menyampaikan surat expression of interest untuk bergabung dalam aliansi yang beranggotakan lima negara besar, Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS). Saat ini, Indonesia telah resmi mendaftar keanggotaan. 

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia pernah menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan, namun pemerintah saat itu belum menyampaikan ketertarikan secara eksplisit karena beberapa pertimbangan. Mulai dari kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antar negara anggota BRICS hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat.

Seperti diketahui, Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri mendapat tugas perdana dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-16 BRICS Plus di Kazan, Rusia. Dalam siaran pers-nya, Kemlu RI menjelaskan bahwa kehadiran Menlu Sugiono di KTT tersebut menegaskan peran aktif Indonesia di forum-forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS.

“Dalam KTT BRICS Plus tersebut, Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas, serta memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” ungkap Kemlu melalui rilis resmi.

"Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Dan, memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS." 

Adapun Sugiono sendiri telah bertemu dengan sejumlah kepala negara anggota BRICS serta negara undangan lainnya pada KTT tersebut, termasuk Presiden China Xi Jinping.

Langkah Prabowo mengutus Sugiono untuk hadir dan menyatakan ketertarikan untuk bergabung sebagai anggota BRICS dinilai tepat. Bukan apa-apa, bila BRICS berhasil menjadi sebuah persekutuan yang solid, BRICS diproyeksikan akan menjadi kekuatan penyeimbang hegemoni negara Barat. 

Gabungan GDP (gross domestic product) 5 negara anggota BRICS plus negara-negara yang belakangan bergabung di tahun 2024 mencapai 35% dari total GDP dunia. Sementara, kombinasi GDP negara-negara G7 berkisar 30% GDP dunia. 

Selain itu, total populasi penduduk dari negara-negara anggota BRICS bila digabungkan mencapai 45% dari populasi dunia. Ini jauh di atas gabungan populasi negara-negara G7 yang hanya 10% dari populasi dunia. Sementara 25% dari total transaksi perdagangan internasional dikuasai oleh negara-negara anggota BRICS. Negara-negara BRICS juga menguasai teknologi dan inovasi kritis.

Visi dan kepemimpinan Prabowo Subianto dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia dinilai oleh sebagian pengamat sebagai era baru dan berpotensi membawa perubahan yang cukup besar bagi peran Indonesia baik di kawasan maupun internasional. Pendekatan Prabowo menunjukkan visinya untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam hubungan multilateral antarnegara di kancah global.

Pendekatan ini cukup bagus dan diharapkan Prabowo mampu menyeimbangkan antara ambisi diplomasi luar negeri dan tantangan domestik seperti pengangguran, perbaikan di sistem pendidikan, harga pangan dan komoditas, biaya pendidikan dan penciptaan lapangan kerja. Keberhasilan Prabowo dalam membangun peran Republik Indonesia sebagai kekuatan penting di tataran global maupun regional dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat di dalam negeri akan memberikan legasi yang signifikan bagi masa depan Indonesia.

Dum Inter Homines Sumus, Colamus Humanitatem – Seneca; Selama Kita Masih Berada di Antara Manusia, Marilah Kita Bersikap Manusiawi.

.