Catatan Buruh dan Pengusaha di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

 

 

JAKARTA, Investortrust.id -- Tepat 365 hari setelah dilantik, berbagai kebijakan ekonomi telah dibuat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai kebijakan untuk pengusaha fokus utamanya adalah pada pemberian insentif fiskal dan perbaikan iklim investasi untuk mendorong daya saing dan menekan biaya operasional.

 

Mulai dari program insentif pajak (Pph Pasal 21 DTP) untuk industri padat karya, perpanjangan insentif Pph final UMKM, hingga pembangunan kawasan industri dan KEK. 

 

Sementara itu berbagai kebijakan untuk buruh berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan, seperti kenaikan upah minimum, peningkatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, hingga program Magang Bergaji. Namun berbagai kebijakan tersebut dinilai masih ada banyak catatan dari kalangan pengusaha dan kelompok buruh.

 

Sejumlah pekerjaan rumah menunggu Prabowo-GIbran untuk segera dikerjakan di tahun keduanya memimpin. 

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai ekonomi Indonesia masih tumbuh positif. Meski pertumbuhan ekonomi sempat tertekan di kuartal I di angka 4,87%, namun pada kuartal II bergerak positif di angka 5,12%.

 

 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merilis, angka tersebut menunjukkan peningkatan 4,04% secara quarter on quarter (QoQ). Pertumbuhan kuartal tersebut tertinggi sejak kuartal III-2023.

 

Sarman berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan kuartal IV ini tetap di level 5. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi kumulatif di tahun 2025 itu stabil  di angka 5%. 

 

"Bahkan mudah-mudahan bisa menembus angka di 5,2% seperti yang ditargetkan pemerintah," ucapnya.

 

Sarman menjabarkan dua evaluasi mendasar yang perlu dilakukan Prabowo-Gibran di tahun kedua pemerintahannya ke depan.

 

Pertama ia mengungkap pentingnya langkah dan kebijakan yang bisa mendorong peningkatan  daya beli masyarakat. Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan di tengah kondisi geopolitik global saat ini. 

 

Kemudian, Apindo juga mendorong peningkatan penyediaan lapangan kerja. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi-investasi yang masuk itu adalah investasi-investasi yang padat karya dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Menurut Apindo, upaya penyediaan lapangan kerja dinilai strategis mengingat setiap tahun Indonesia menghasilkan hampir 3 juta tenaga kerja baru.

"Nah kalau itu tidak di-manage dengan penyediaan lapangan pekerjaan itu akan semakin menumpuk. Tentu angka pengangguran akan semakin naik. Ini menjadi catatan," ucapnya. 

 

 

Evaluasi mendasar yang ketiga yakni terkait dana transfer ke daerah. Sarman mengungkapkan sebanyak 90% daerah di Indonesia masih memiliki kelemahan dari sisi fiskal. Artinya ketergantungan mereka terhadap pemerintah pusat itu masih tinggi. Nah padahal dana transfer dari pusat itu adalah penggerak ekonomi di daerah.

Ia menuturkan, pembangunan infrastruktur di daerah akan berdampak bagi perputaran ekonomi di daerah tersebut. Tidak hanya itu pembangunan infrastruktur dinilai juga menggerakkan sektor-sektor swasta lainnya.

 

Keempat, Apindo juga menilai Pemerintah perlu mengevaluasi key performance indicator (KPI) dari masing-masing menteri yang berkaitan dengan ekonomi. Kementerian Ekonomi Kreatif misalnya, harus menjabarkan capaian yang dihasilkan selama setahun ini, seperti kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan lain-lain. 

 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti kinerja 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya pada isu ketenagakerjaan. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut situasi ketenagakerjaan masih jauh dari harapan, bahkan cenderung memburuk di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

 

 

"Rapor untuk Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah merah. Nilainya hanya 5 dari 10. Mereka belum mampu menyelesaikan," ujar Said dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

 

Said menyebut sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo, tidak ada terobosan kebijakan yang nyata dalam menjawab persoalan pekerja. Berbagai persoalan yang masih muncul yakni upah murah, praktik outsourcing tanpa batas, pekerja kontrak berkepanjangan, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) non-ahli yang masih dibiarkan.

 

Presiden Partai Buruh itu menyebut Kemenaker telah gagal memainkan peran strategis dalam melindungi tenaga kerja domestik dari tekanan fleksibilitas hubungan kerja yang diakibatkan oleh Omnibus Law Cipta Kerja.

 

“Yang dilakukan Menaker dan Wamenaker hanya rutinitas dan kegiatan seremonial. Tidak ada langkah nyata untuk menghindari gelombang PHK dan meningkatkan kesejahteraan buruh," ungkapnya.  

 

 

 

 

Ia menjabarkan, sejak awal 2024 hingga pertengahan 2025, jumlah pekerja yang telah PHK mendekati seratus ribu orang di berbagai sektor industri. Mulai dari tekstil, garmen, elektronik, hingga pertambangan. Namun, menurut Said tidak ada langkah nyata dari pemerintah untuk menghentikan laju pemutusan kerja itu.

 

Selain isu PHK, KSPI juga menyoroti dua kasus korupsi besar yang mencoreng kredibilitas institusi Kemnaker, yakni terkait kasus izin tenaga kerja asing (TKA) dan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Said menyoroti ketidakseriusan Kemenaker dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang merupakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2024.

"Bahkan draf RUU Ketenagakerjaan pun belum ada hingga hari ini, padahal sudah setahun berlalu. Sesuai keputusan MK, hanya tersisa satu tahun lagi untuk disahkan. Ini menunjukkan Kemenaker dan Wamenaker tidak bekerja dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Said menyerukan agar Presiden Prabowo segera mengevaluasi kinerja Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli dan Wakil Menaker Afriansyah Noor sekaligus menyiapkan langkah nyata untuk mengatasi gelombang PHK, memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, dan mengembalikan fungsi Kemenaker sebagai pelindung pekerja.

"Kami berharap Presiden tidak tutup mata. Pemerintah harus berani melakukan perombakan, agar arah kebijakan ketenagakerjaan benar-benar bisa mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," tegasnya.