Menkeu Purbaya Membawa Optimisme Baru  

Oleh Primus Dorimulu

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membawa optimisme baru. Kebijakan pertamanya cukup meyakinkan para pelaku ekonomi. Ibarat dokter ahli yang piawai dalam membuat diagnosa, ia tahu persis penyakit ekonomi Indonesia dan juga terapi yang tepat untuk membangkitkan perekonomian nasional sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi inklusif hingga menembus 8%, selambatnya 2030.

Presiden Prabowo Subianto tidak salah pilih. Menkeu adalah jabatan strategis, yang bertanggung lagsung kepada Presiden. Kebijakannya sangat memengaruhi denyut nadi perekonomian nasional. Di saat Indonesia menghadapi tekanan global, posisi Menkeu harus diisi oleh figur yang tepat, yang tidak saja ahli di bidang ekonomi dan keuangan, melainkan juga berpengalaman di kedua bidang ini. Purbaya adalah ekonom peneliti, bukan ekonom selebritas.

Kebijakan penting yang diumumkan Menkeu Purbaya adalah menarik dana Rp 200 triliun dari Rp 425 triliun yang ditempatkan pemerintah di Bank Indonesia (BI). Daripada “idle” dan hanya memberikan return kecil dan tidak berdampak besar terhadap perekonomian, lebih baik dana itu dimasukkan ke sistem perbankan untuk menambah likuiditas dan selanjutnya disalurkan ke sektor riil, ke sektor produktif, termasuk sektor industri. Pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 5% disebabkan oleh “kekeringan” likuiditas dan kekeringan likuiditas itulah yang terjadi selama ini.

Dengan “membanjiri” perbankan dengan likuiditas, perbankan memiliki kekuatan untuk menyalurkan kredit. Sebagai ekonom peneliti, Menkeu Purbaya tidak mau terjebak pada pertanyaan “chicken and egg”, mana duluan: ayam atau telur? Ia yakin, ekonomi harus mulai digerakkan dari investasi dan investasi membutuhkan dana segar. Jika ada dana cukup, perbankan akan ekspansif atau meningkatkan penyaluran kredit, terutama ke sektor produktif . Dengan dana yang cukup, usaha besar atau korporasi hingga usaha mikro (termasuk ultra mikro), kecil, dan menengah (UMKM) akan bergerak.

Likuiditas perbankan merupakan bagian inti dari likuiditas perekonomian. Perbankan ibarat “saluran darah” yang mengalirkan uang ke seluruh sektor ekonomi. Jika saluran darah tersumbat atau perbankan kekurangan dana, seluruh perekonomian merasakan kekeringan likuiditas. Sebaliknya, bila likuiditas perbankan longgar dan sehat, perekonomian bisa berputar lebih lancar. Ekonomi bertumbuh, lapangan kerja bertambah. Inilah kurang-lebih “jalan baru” yang  ditempuh Menkeu Purbaya dan jalan baru inilah yang dikehendaki Presiden Prabowo.

Memompa Likuiditas

Di hadapan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/09/2025), Menkeu Purbaya menyatakan, ia menarik dana pemerintah yang diparkir di BI untuk mengatasi likuiditas perekonomian yang sedang “tercekik”. Langkah pemerintah menarik  dana yang ditempatkan di BI ditempuh untuk mengatasi likuiditas perbankan agar mesin ekonomi domestik bisa kembali bekerja optimal. “Setahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan,” ujarnya.

Pada hari Kamis malam (11/9/2025), Menkeu menandatangani pemindahan dana pemerintah sebesar  Rp 200 triliun yang selama ini mengendap di BI. Dana itu dipindahkan  ke empat  bank Himbara —PT Bank BRI Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT BNI Tbk, dan PT BTN Tbk— dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Mulai Jumat (12/09/2025), kelima bank menerima aliran dana yang dijanjikan. BRI, Mandiri, dan BNI, masing-masing, kebagian Rp 55  triliun. Sisanya, Rp 25 triliun untuk BTN dan Rp 10 triliun diberikan kepada BSI.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, pada Desember 2024 dana pemerintah yang ditempatkan di BI mencapai Rp 495 triliun, sedangkan di bank umum Rp 319 triliun. Pada Juni 2025, dana yang ditempatkan di bank sentral Rp 428 triliun dan di perbankan Rp 394 triliun. Terakhir, dana pemerintah di BI berada pada kisaran Rp 425 triliun. Dana itu berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA). Kebijakan itu  bisa diambil tanpa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Purbaya menegaskan, pengendapan dana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebelumnya, melainkan juga dipengaruhi kebijakan BI yang menawarkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan kupon bunga tinggi, di atas BI rate.  BI juga menyedot dana perbankan lewat kebijakan giro wajib minimum (GWM), sekitar 8% dari dana pihak ketiga untuk GWM primer dan 2,5% untuk GWM sekunder. Rata-rata GWM sebesar  10,5% dari DPK dalam rupiah.  Jika DPK perbankan sebesar Rp 9.300 triliun, maka dana perbankan yang diparkir di BI mencapai Rp 970 triliun lebih.

Penurunan suku bunga tidak ada artinya jika perbankan kekeringan likuiditas karena DPK  terus disedot oleh BI. Kekeringan likuiditas akan sangat mencekik bila pemerintah, pusat hingga daerah, memarkir  dana di BI. “Saya akan ingatkan BI agar tidak menyerap kembali dana yang sudah ditarik pemerintah. Saya juga ingatkan agar pemda tidak menggunakan dana transfer untuk membeli surat berharga,” ujar Menkeu.

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi selama ini tertahan di kisaran 5% karena hanya ditopang belanja pemerintah. Padahal, ekonomi Indonesia terutama digerakkan oleh konsumsi masyarakat dan investasi yang andilnya mencapai  sekitar 90% terhadap produk domestik bruto (PDB). Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini yang hanya 5% bukan hanya salah global, melainkan juga kebijakan ekonomi dalam negeri  yang tidak tepat.

Dampak kekeringan likuiditas sangat dahsyat bagi perekonomian. Sejak pertengahan 2023, demikian Menkeu,  uang terus diserap BI dan itu berlangsung hingga awal paruh kedua 2024. Dampaknya, ekonomi melambat signifikan, sektor riil susah, dan semuanya susah. “Makanya keluar tagline ‘Indonesia gelap’. Kita semua menunjuk ini gara-gara global, padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga. Karena 90% perekonomian kita di-drive oleh domestic demand,” paparnya.

Laju pertumbuhan ekonomi era Presiden SBY, sempat menembus 6%, antara lain, karena kondisi likuiditas perekonomian yang cukup. Uang primer atau base money (yang kertas dan yang logam) bertumbuh hingga 17% dan laju pertumbuhan kredit pernah mencapai 22%. Sedangkan pada era Presiden Jokowi, uang primer hanya bertumbuh sekitar 7% dan laju pertumbuhan kredit perbankan umumnya satu digit.

Sebagai Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), demikian Purbaya, pihaknya akan memanfaatkan dua mesin ekonomi, fiskal dan moneter, untuk menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi inklusif. KSSK adalah komite yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI),Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Komite ini  secara kolektif bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. 

Purbaya yakin, penambahan likuditas tidak menyebabkan lonjakan inflasi. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BI untuk melihat dampaknya terhadap inflasi dan kurs rupiah. Dana itu akan disalurkan ke sektor produktif, bukan ke sektor konsumsi yang bisa memicu demand pull. Selain itu, ruang ekonomi Indonesia untuk bertumbuh masih sangat besar. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan di atas 6%, sedang inflasi sekitar 2,5% plus-minus. Mesin ekonomi Indonesia masih jauh  dari overheating.

Pilihan Tepat

Posisi Menkeu harus dipercayakan kepada sosok yang siap-sedia melaksanakan visi, misi, dan program Presiden. Di berbagai kesempatan, Presiden selalu mengingatkan Indonesia sebagai negara besar. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jika dikelola dengan benar, tidak sulit bagi Indonesia meriah visi besar Presiden Prabowo, yakni menjadi negara besar yang makmur, sejahtera, dan maju.

Pertumbuhan ekonomi 8% adalah target penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Ketika target 8% dilontarkan Presiden Prabowo pada awal pemerintahannya, hampir semua ekonom menyatakan tidak yakin, termasuk ekonom yang ada di pemerintahan. Purbaya adalah satu dari sedikit ekonom yang yakin bahwa laju pertumbuhan ekonomi 8% bisa diwujudkan. Dia mengakui, ada pihak yang menilai dirinya sok tahu. Tapi, sebagai peneliti, dia memiliki jurus-jurus yang efektif untuk membawa Indonesia menuju pertumbuhan 8%.

Purbaya adalah satu dari sedikit ekonom Indonesia yang tidak hanya menguasai bidangnya, melainkan juga kreatif. Ketika menghadapi kondisi ekonomi global  —yang berubah sangat cepat— yang digambarkan sangat berat, Indonesia membutuhkan seorang Menkeu yang kreatif. Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap penerimaan negara dan belanja negara, Menkeu mestinya sosok yang tidak saja paham teori ekonomi dan berpengalaman di bidang ekonomi dan moneter, melainkan juga kreatif! 

Ketika daya beli masyarakat menurun, perbankan kesulitan likuiditas, pelaku bisnis merasa tercekik oleh likuiditas ketat, dan berbagai pihak merasakan kesulitan uang tunai, Menkeu tampil dengan kreativitas: menambah likuiditas adalah solusi! Lebih dari itu, Menkeu menegaskan agar kementerian, lembaga, dan pemda wajib membelanjakan anggarannya tepat waktu. Tidak boleh lagi membeli surat berharga. Ia berjanji untuk ikut mengawasi kecepatan belanja negara oleh kementerian hingga pemda.

Purbaya siap mewujudkan Visi Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita, Delapan Misi atau Delapan Tujuan Pembangunan. Tujuan ketiga adalah meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.  Tujuan kelima ialah  melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.  Sedang tujuan keenam adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 

Presiden Prabowo sudah meluncurkan delapan program untuk mewujudkan Asta Cita, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah, 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah-Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Perlindungan Pekerja Migran, dan Sekolah Rakyat. Presiden akan meneruskan program hilirisasi dan pembangunan industri, mewujudkan kedaulatan pangan dan kedaulatan  energi.

Dengan bersedia menjadi Menkeu, Purbaya akan ikut merealisasikan sistem ekonomi kerakyatan yang menjadi pegangan Presiden Prabowo. Korporasi swasta silakan bertumbuh dan akan diberikan ruang seluas-luasnya untuk bertumbuh. Sedangkan UMKM dan koperasi, seperti amanat pasal 33 UUD, akan dibantu untuk bertumbuh. 

Video: Courtesy of TVOne Youtube Channel

Semua program ini membutuhkan likuditas. Pertumbuhan ekonomi selama ini yang hanya kurang-lebih 5% disebabkan juga oleh likuditas yang tidak menunjang. Oleh karena itu, menjaga likuiditas adalah penentu laju pertumbuhan ekonomi. Namun, beda dengan periode sebelumnya, program Presiden Prabowo akan memperkuat likuiditas di perdesaan dan kelompok masyarakat menengah-bawah. Jika diwujudkan, semua program ini akan membuat pertumbuhan ekonomi lebih merata atau inklusif.  

Sebagai orang kepercayaan Presiden, Purbaya diberikan sejumlah keleluasaan agar dirinya bisa mewujudkan berbagai target yang dicanangkan. Menkeu diminta mengoptimalkan segala sesuatu yang berada di dalam lingkup kewenangannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  harus mampu mewujudkan semua program pemerintah.

Sebagai “darah” baru dalam Kabinet Merah-Putih, Menkeu diminta melakukan pembalikan arah ekonomi, dari ekonomi yang slow down ke ekonomi yang ekspansif, dari pertumbuhan ekonomi eksklusif ke pertumbuhan ekonomi inklusif, dari pertumbuhan rendah ke pertumbuhan tinggi, dan dari  pesimisme ke optimisme.  Itu semua membutuhkan strategi baru.

Menkeu Perbaya menegaskan, swasta akan diberikan ruang lebih besar untuk menggerakkan ekonomi. Tugas pemerintah adalah memberikan regulasi yang jelas agar swasta bisa melakukan investasi dengan cepat dan aman. Regulasi yang memberikan lapangan permainan yang sama kepada semua pelaku, termasuk korporasi  swasta dan BUMN.  Peran pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 8-12%. Selebihnya adalah swasta. 

“Para pelaku bisnis jauh lebih paham tentang sesuatu yang hendak mereka kerjakan, lini bisnis yang mereka masuki, dan bagaimana menggerakkan ekonomi,” kata Menkeu. Jika swasta mampu berperan optimal, dia yakin target pertumbuhan ekonomi 8% akan tercapai.

Tampil Apa Adanya

Menggantikan posisi Sri Mulyani bukan hal mudah.Orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia itu lama menduduki posisi Menkeu.  Pertama, menjadi Menkeu era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY),  2005 hingga 2010. Kedua, dipercaya menjadi Menkeu oleh Presiden Joko Widodo  (Jokowi), 2016 hingga 2024. Pada masa Presiden Prabowo Subianto, ia terpilih kembali untuk memimpin Kementerian Keuangan, Oktober 2024-September 2025.

Kritik publik terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa surut setelah tiga hari, terhitung sejak ia dilantik,Senin (08/09/2025). Publik mulai melihat sesuatu yang berbeda diri sosok Menkeu baru ini. Ia dinilai sebagai figur yang bicara apa adanya, lugas,  jauh dari kesan pencitraan, apalagi niat untuk menebar pesona. Ia bicara  dengan data dan analisis yang benar, sesuai kompetensi dan pengalamannya,tanpa bumbu-bumbu untuk sekadar menyenangkan publik.

Sejak Rabu (10/09/2025), penilaian negatifterhadap Menkeu Purbaya menyusut. Publik melihat ada keikhlasan pada dirinya. Meskiia masih berbicara layaknya seorang peneliti, bukan pejabat publik level Menkeu, publik memahami. 

Publik memang sedang sensitif. Apalagi Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, menjadi salah satu sasaran kritik, bahkan amarah publik. Rumahnya di Tangerang dijarah massa yang beringas. Masyarakat memang sedang sensitif terhadap pernyataan otoritas fiskal. Publik tidak mau gerakan rakyat lewat aksi unjuk rasa dianggap sepele. Bahwa ada aksi demo anarkis, ya. Tapi, pesan utama pengunjuk rasa hendaknya dihargai dan direspons positif.Atas semua pernyataannya, Purbaya sudah menyampaikan permohonan maaf dan umumnya publik yang berkehendak baik menerima.

Minta Maaf

Dalam konferensi pers usai pelantikannya sebagai Menkeu, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin (08/09/2025), Purbaya mengatakan, aksi demo dengan tuntutan 17+8 itu hanya suara sebagian kecil rakyat. “…basically begini. Itu suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%-7%, itu (tuntutan 17+8 —Red) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tambahnya.

Purbaya juga menjelaskan, pernyataan “Indonesia suram”adalah pandangan yang keliru. Pandangan itu keluar dari mereka yang tidak memahami struktur ekonomi.“Nah kebetulan saya tahu,” ujarnya.

Menkeu juga mengatakan, pada masa kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi bisa  mencapai 6%-7% agar tuntutan masyarakat bisa berkurang. Pertumbuhan ekonomi akan membuka lapangan kerja baru dan dengan demikianorang akan fokus  bekerja dan menikmati hidup. 

Merespons kritik masyarakat yang menilainya arogan dan tidak memiliki simpati, Menkeu menyampaikan permohonan maaf. “Kemarin,  kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” jelas Purbaya kepada pers usai serah terima jabatan (sertijab) Menkeu dari Sri Mulyani ke dirinya, Selasa (09/09/2029).

“Jadi, kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi,  itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” ungkap Purbaya.

Video: Courtesy of Sekretariat Presiden Youtube Channel

Mengapresiasi dan Merangkul

Pada pidato sertijab, Purbaya menyampaikan apresiasi kepada semua capaian Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani. Ia juga menyatakan, Sri Mulyani akan menjadi mentornya. Dengan seloroh ia mengatakan, sebelum ditunjuk menjadi Menkeu, ia acap bicara apa adanya seperti seorang koboi. Ia menyadari, cara itu tidak sesuai dengan jabatan baru yang diembannya.

“Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya, guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar Purbaya. 

 “Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi tertinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di bawah kepimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan mengawal program-program prioritas pemerintah hingga ke APBN 2026.  Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, hingga pembentukan unit-unit baru adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan ke masa depan.  Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia,” jelas Purbaya. ***