Merekonstruksi Arah Kebijakan Energi

JAKARTA, investortrust.id  – Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan terlihat. Peribahasa ini mencerminkan paradoks energi Indonesia, negeri yang kaya sumber daya energi, tetapi masih bergantung impor alias belum mencapai swasembada energi, dalam usia dasawindu kemerdekaan. Di tengah kondisi itu, PT Pertamina tampil sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Isu swasembada energi bukan sekadar jargon. Ini adalah kebutuhan strategis yang menyangkut kedaulatan negara hingga keberlanjutan masa depan. Dalam isu global yang serba tak pasti, Indonesia dituntut tidak hanya menjaga pasokan, tetapi merekonstruksi ulang arah kebijakan energi nasional dari konsumtif menjadi produktif, serta dari fosil ke terbarukan.

Indonesia dianugerahi potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang luar biasa besar. Indonesia disinari cahaya matahari 12 jam sehari, panas bumi terbesar di dunia (40% cadangan global), serta aliran sungai yang tak pernah berhenti.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total potensi EBT nasional mencapai 3.687 gigawatt (GW). Potensi ini mencakup energi surya sebesar 3.295 GW, hidro (air) 95 GW, bioenergi 57 GW, angin 155 GW, panas bumi 24 GW, dan laut sekitar 60 GW.

Sayangnya, dari jumlah tersebut, pemanfaatan energi terbarukan baru mencapai 14,8 GW atau hanya sekitar 0,398. "Total potensi EBT Indonesia 3.687 GW, tetapi kapasitas terpasangnya baru 14.883 MW, jadi potensi EBT yang baru digunakan dalam sektor ketenagalistrikan baru 0,398% atau hampir 0,4% di Desember 2024," kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam Carbon Neutrality di Gambir Expo Kemayoran, Jumat (14/2/2025).

Baca Juga

55 Proyek EBT dan Target 'Lifting' Migas Jadi Pilar Energi Era Prabowo-Gibran

Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap minyak dan gas bumi (migas) masih tinggi. Hingga Mei 2025, lifting minyak sebesar 568.000 bph, di bawah target APBN  2025 sebesar 605.000 bph. Sementara itu, lifting gas relatif lebih stabil, berada pada kisaran 5.300-6.000 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Hingga Mei 2025 tercatat sebesar 5.530 MMSCFD, lebih rendah dari target tahun ini 5.628 MMSCFD.

Fakta menunjukkan bahwa penurunan produksi migas berbanding terbalik dengan peningkatan konsumsi. Akibatnya, impor migas terus meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas 2024 naik 1,24% dari 2023 menjadi US$ 36,27 miliar yang terdiri minyak mentah US$ 10,35 miliar dan hasil minyak US$ 25,92 miliar. Sementara pada 2024, volume impor LPG Indonesia mencapai 6,89 juta ton senilai US$ 3,79 miliar.

Impor minyak mentah Indonesia menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian ESDM, impor minyak mentah Indonesia pada 2020 mencapai 65,96 juta barel, pada 2021 naik menjadi 104,40 juta barel, 2022 meningkat ke 114,53 juta barel, dan 2023 melonjak tembus 132,39 juta barel.

Hal ini menimbulkan beban besar sehingga menguras subsidi energi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Konferensi Pers APBN Kita 6 Januari 2025 mengungkapkan, realisasi belanja subsidi energi 2024 mencapai Rp 177,62 triliun, 8,1% (year on year/yoy) lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.

Belanja subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 80,21 triliun masih menjadi komponen terbesar, yaitu 45,2% dari realisasi belanja subsidi energi. Komposisi kedua terbesar, yakni subsidi listrik Rp 75,8 triliun atau 42,7% dari realisasi belanja subsidi energi.  Selanjutnya, belanja subsidi Jenis BBM tertentu 2024 mencapai Rp 21,6 triliun atau 12,5% dari realisasi belanja subsidi energi, dengan perincian minyak solar Rp 17,1 triliun dan minyak tanah sebesar Rp 4,5 triliun.

Baca Juga

Bukan Cuma Omongan, Swasembada Energi RI Mulai Terlihat Nyata

Kondisi ini mempertegas bahwa swasembada energi tidak bisa hanya bergantung pada eksplorasi migas. Apalagi, cadangan migas nasional makin menipis. Dunia bergerak cepat menuju era pasca-fosil.

Namun, harapan belum sirna. Justru di tengah tantangan inilah peluang besar terbentang. Dunia saat ini sedang memburu sumber energi hijau. Dengan potensi EBT yang sangat besar, Indonesia punya modal untuk menjadi pusat energi terbarukan regional, bahkan global.

Kontribusi Pertamina

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memantapkan langkah menuju swasembada energi sebagai bagian dari Asta Cita. Salah satunya menempatkan Pertamina sebagai garda depan dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Pertamina berperan dalam transisi energi, sejalan dengan misi Asta Cita untuk menghadirkan ekonomi hijau. Melalui subholding Pertamina NRE (New & Renewable Energy), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengembangkan pembangkit geotermal (panas bumi) dengan kapasitas terpasang 1.877 MW—terbesar di Asia Tenggara, serta ekspansi proyek solar PV dan bioenergi, termasuk pilot proyek hidrogen hijau.

Tak hanya itu, Pertamina juga menjajaki kerja sama pengembangan bioetanol berbasis tebu dan singkong, senada dengan misi kunjungan kenegaraan ke Brasil, negara panutan dalam bioenergi.

Baca Juga

Jawab 2 Tantangan Energi Dunia, Kilang Pertamina Beberkan Pencapaian Strategis

Swasembada energi juga tak lepas dari gas bumi. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN sebagai subholding gas Pertamina membangun jaringan pipa Trans-Sumatra-Jawa, menyambungkan Dumai–Sei Mangkei, dan proyek pipa Cisem (Cirebon–Semarang) yang ditargetkan segera rampung. Selain itu, Pertamina mendukung pengembangan LNG Hub Arun dan penyediaan energi di Indonesia Timur melalui skema small-scale LNG.

Program jargas rumah tangga terus diperluas, dengan 1,2 juta sambungan rumah tangga hingga 2025 sebagai upaya menggantikan LPG 3 kg yang boros subsidi.

Pertamina mengakui, produksi minyak mentah Indonesia masih tertinggal dari konsumsi. Namun, dari total lifting minyak nasional, Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berkontribusi lebih 69%, termasuk blok-blok strategis, seperti Rokan dan Mahakam. Sementara kontribusi gas Pertamina sekitar 37% terhadap produksi gas nasional.

Upaya intensifikasi sumur tua, eksplorasi baru, dan digitalisasi lapangan menjadi strategi utama Pertamina untuk menggenjot produksi demi menekan impor BBM dan LPG, yang menyedot devisa jumbo.

Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman mengatakan, dalam sektor pengolahan, Pertamina tengah mempercepat proyek kilang, seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan proyek kilang baru di Tuban. RDMP Balikpapan ditargetkan selesai pada 2025, akan menaikkan kapasitas pengolahan dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari, sekaligus meningkatkan kualitas BBM ke standar Euro V.

Baca Juga

Pertamina Ubah Skema Impor BBM dengan SPBU Swasta, ESDM Optimistis

Proyek RDMP di Cilacap, Balikpapan, dan Dumai akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah dari 1 juta barel per hari pada 2023 menjadi 1,6 juta barel per hari pada 2027. 

Target besar swasembada BBM ditetapkan pada 2027–2029, saat total kapasitas kilang dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Kolaborasi Semua Pihak

Sementara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan komitmen Kadin untuk mendukung penuh program pemerintah menuju swasembada energi nasional yang dimulai dengan peningkatan produksi dalam negeri baik sektor migas dan pemanfaatan EBT. "Ini akan berdampak positif pada pengurangan impor migas dan memperkuat ketahanan energi nasional," kata Anindya seusai rapat koordinasi di Menara Kadin, Jakarta, belum lama ini.

Sedangkan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai stakeholders untuk menjaga bumi. "Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam transisi energi menuju NZE 2060, tetapi perlu dukungan semua pihak, seperti pelaku usaha, investor, akademisi, masyarakat dan media," kata Yuliot saat membuka acara "Green Energy Summit 2025" yang digelar Investortrust.id di Hotel JW Marriott, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Yuliot mengajak semua pihak agar agenda transisi energi ini menjadi momentum bersama untuk menjaga bumi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan kolaborasi erat.

Di tengah semua tantangan itu, swasembada energi tetap menjadi cita-cita yang layak diperjuangkan. Bukan sebagai simbol ketahanan energi semata, tetapi sebagai bentuk kedaulatan bangsa di era baru. Mencapai swasembada bukan berarti menutup pintu ekspor-impor, melainkan menegaskan bahwa kebutuhan energi nasional mampu dipenuhi dengan sumber dan teknologi sendiri, secara berkelanjutan dan berkeadilan. 

Baca Juga

Pertamina Dukung Program Bioetanol 10% Pemerintah untuk Dorong Energi Hijau

Seperti peribahasa tadi, sudah saatnya kita melihat potensi besar yang ada di dalam negeri. Swasembada energi bukan impian kosong, melainkan tugas strategis. Tugas ini harus dimulai sekarang, dengan keberanian mengambil keputusan, konsistensi kebijakan, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.