Bertemu Kadin, Bank Tanah Pastikan Kepastian Hukum Lahan bagi Investor
JAKARTA, investortrust.id - Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya dalam menjamin kepastian hukum atas lahan yang dikelola untuk mendukung masuknya investasi swasta. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, Parman Nataatmadja, usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie.
“Salah satu tugas kita adalah melakukan pengamanan, pemeliharaan dan pengendalian baik secara fisik dan juridis di dalam dan di luar pengadilan," tegas Parman di Menara Kadin Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Parman menambahkan, Bank Tanah juga memiliki mandat untuk melakukan pengamanan dan pengendalian lahan, termasuk menghadapi potensi gugatan hukum di dalam maupun luar pengadilan.
"Kalau ada tuntutan kepada pengusaha, itu kita yang maju. Jadi pengusaha kita belikan dalam lahan clear and clean juga, baik secara fisik dan hukum,” jelasnya.
Saat ini, Bank Tanah diketahui mengelola sekitar 33.000 hektare lahan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan 90 persen di antaranya berada di luar Pulau Jawa. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam skema Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun, ditambah opsi perpanjangan 20 dan 30 tahun.
Baca Juga
Menurut Parman, kepastian hukum sangat penting untuk mengurangi risiko investasi, khususnya di sektor properti, industri, dan proyek strategis nasional yang membutuhkan lahan luas.
Pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama antara Bank Tanah dan Kadin dalam mendukung empat program quick wins Kadin, mulai dari penyediaan rumah MBR, dapur gizi, pelatihan tenaga kerja, dan fasilitas kesehatan gratis.
Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menyambut baik komitmen tersebut. Baik Kadin dan Bank Tanah pun sepakat untuk mempercepat koordinasi teknis dan melakukan sosialisasi peluang investasi kepada anggota Kadin di seluruh Indonesia.
"Nah, ini menurut saya (kerja sama dengan Bank Tanah) luar biasa, terobosan pemerintah, dan tentu kami dari dunia usaha selalu ingin bekerjasama, bukan saja dengan pemerintah yang progresif, tapi juga pemerintah yang menginginkan keadilan sosial," harap Anin.