Perbanas Tawarkan Solusi Penguatan Ekonomi Lewat 3 Hal Ini, Apa Saja?
JAKARTA, investortrust.id - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menggagas sejumlah inisiatif strategis yang mencakup penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan ketahanan pangan, serta pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Wakil Ketua Perbanas Tigor M. Siahaan mengungkapkan, penciptaan lapangan kerja menjadi isu yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Untuk itu, penting menciptakan kelas menengah yang kuat, yang pada gilirannya akan mendorong permintaan dalam perekonomian.
Tigor menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran Indonesia sebesar 7,9 juta jiwa, namun jika mengacu pada definisi tenaga kerja yang hanya membutuhkan satu jam kerja dalam seminggu, angka ini bisa jauh lebih tinggi, yakni mencapai 40 hingga 50 juta jiwa.
"Jadi, kalau saya rasa kalau kita fokuskan ke sini bagaimana penciptaan lapang kerja untuk create that demand, create that middle class, saya rasa sangat penting," ujar Tigor dalam acara CEO FORUM 2025 dengan tema ”Banking Beyond Growth: Powering a Sustainable and Inclusive Economy for 2025 Onward” yang digelar oleh Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) bersama Ikatan Bankir Indonesia (IBI) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Perekonomian global pada tahun 2025 diperkirakan melemah, dengan risiko utama eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang dapat berdampak signifikan pada perdagangan global dan nilai tukar. Indonesia yang terhubung erat dengan ekonomi global juga diprediksi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, didorong oleh melemahnya daya beli masyarakat dan fluktuasi nilai tukar.
Dalam menghadapi ketidakpastian ini, menurutnya, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan perbankan serta menguatkan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di mana, pemerintah juga perlu memperkuat ekonomi domestik dengan mengoptimalkan berbagai sektor untuk menjaga daya tahan perekonomian dan perlu melakukan penyesuaian kebijakan fiskal yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dari pelemahan ekonomi global, termasuk pengelolaan risiko inflasi dan proteksionisme.
Tigor menambahkan, rekomendasi Perbanas tersebut berangkat dari serangkaian kajian strategis yang menekankan perlunya intervensi kebijakan yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.
Di sektor tenaga kerja, Perbanas menilai, meskipun kuantitas lapangan kerja meningkat 3,3 juta per tahun dalam kurun 2015-2024, namun kualitas pekerjaan masih terbatas. Pandemi Covid-19 dianggap memperburuk kondisi ini, tercermin dari lapangan kerja formal yang pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan lapangan kerja informal.
"Ketimpangan kesejahteraan masyarakat juga melebar, di mana selisih penghasilan pekerja formal dan informal meningkat hampir dua kali lipat," ungkapnya.
Oleh karena itu, Perbanas mendorong pengembangan keterampilan dan kualitas pendidikan guna memperbaiki kualitas tenaga kerja. Dalam hal penguatan ketahanan pangan, Perbanas menekan pentingnya meningkatkan produktivitas sejumlah komoditas pangan prioritas guna mengurangi ketergantungan impor, seperti padi, jagung, ikan, daging ayam, daging sapi, sawit, kelapa, kopi, dan tebu.
"Untuk itu, peran sektor pertanian sebagai motor ekonomi perlu ditingkatkan melalui pemberian insentif untuk kredit sektor pertanian dan pengembangan produk hilir. Selaras dengan itu, Perbanas menekankan pentingnya Indonesia membangun sistem data pertanian terintegrasi untuk meningkatkan akses informasi bagi pelaku usaha dan perbankan," jelasnya.
Di sisi lain, Perbanas juga mengapresiasi program 3 Juta Rumah yang menyasar masyarakat berpendapatan rendah (MBR), khususnya yang memiliki pendapatan antara Rp 3 hingga Rp 7 juta per bulan. Dengan perencanaan yang baik dan eksekusi yang tepat sasaran, program pemerintah ini diyakini dapat mengatasi backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 11,7 juta unit, berdasarkan data BPS 2022.
"Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan cicilan rumah yang terjangkau atau sesuai dengan kemampuan bayar MBR, yakni di kisaran Rp 1,1 juta per bulan. Peran perbankan juga krusial dalam mendukung program ini, meskipun perlu adanya penyesuaian dalam mengakomodasi profil risiko MBR yang sebagian besar bekerja di sektor informal. Dengan subsidi yang tepat sasaran dan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pengembang hunian, program 3 Juta Rumah diharapkan bisa memberikan solusi nyata bagi masalah perumahan di Indonesia," terangnya.