Anindya Bakrie: Elektrifikasi Bus & Truk Hemat Subsidi BBM US$ 5 Miliar

MAGELANG, investortrust.id -- Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (Vektor) Anindya Bakrie mengungkapkan potensi besar penghematan anggaran negara melalui transisi kendaraan niaga berbasis listrik. Ia menyebut bahwa elektrifikasi bus dan truk secara masif dapat menghemat subsidi BBM hingga 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 80 triliun per tahun.

"Memang tidak seseksi kalau dilihat dari motor yang jumlahnya 140 juta maupun mobil, tapi ini bisa menggerakkan ekosistem yang besar. Nah, jumlah daripada subsidi BBM yang bisa dihemat dengan elektrifikasi dari bus dan truk ini bisa sampai 5 Miliar Dollar per tahun, Pak Presiden," kata

Anindya dalam sambutannya di acara Peresmian Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Berbasis Listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Selain penghematan subsidi, langkah ini menjadi bagian dari strategi kemandirian ekonomi untuk menekan ketergantungan pada impor BBM. Anindya menegaskan bahwa agenda dekarbonisasi menuju Net Zero Emission 2060 kini telah menjadi keniscayaan strategis bagi ketahanan energi nasional.

Baca Juga

Di Hadapan Prabowo, Anindya Bakrie Tegaskan Kesiapan VKTR Dukung Kemandirian Industri Nasional

Untuk mencapai target tersebut, VKTR telah menggandeng sejumlah mitra karoseri lokal seperti Trisakti, Laksana, Adiputro, dan Tentrem Sejahtera, serta produsen komponen dalam negeri seperti Gajah Tunggal untuk ban dan Auto Inovasi Sukses untuk baterai (aki). Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat terciptanya industrialisasi yang mandiri.

"Kami melihat sejarah di Jepang, Korea, hingga India, mereka maju terlebih dahulu dengan bus dan truk sebelum masuk ke kendaraan pribadi. Indonesia pun punya kemampuan yang sama untuk melakukan lompatan besar (leapfrog) tersebut," ujarnya.

Saat ini, VKTR juga terus menggenjot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produknya. Dari sertifikasi 40 persen saat ini, perusahaan menargetkan kenaikan hingga 60 persen pada akhir tahun ini dan optimis menyentuh angka 80 persen pada tahun 2028.

Langkah ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui regulasi yang mendorong penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintahan maupun sektor swasta, guna memastikan efisiensi anggaran negara dapat segera terealisasi.

"Mudah-mudahan harapan kami, kami bisa mendapat dukungan supaya regulasi dan kantor pemerintah bisa mendorong supaya taraf kandungan dalam negeri ini bisa ditegakkan, dan juga bisa memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan baik di swasta maupun di BUMN," ungkapnya. (Febrianto Adi Saputro)