Potensi Pengadaan Pemerintah Rp 1.500 Triliun, LKPP dan Kadin Luncurkan ICEF–IPFE 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah bersama dunia usaha mendorong penguatan ekosistem pengadaan barang dan jasa nasional melalui peluncuran ajang Indonesia Catalogue Expo and Forum–Indonesia Procurement Forum & Expo (ICEF–IPFE) 2026, yang diharapkan menjadi ruang strategis mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli dari sektor pemerintah.
Peluncuran kegiatan tersebut digelar di Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta, Rabu (11/3/2026), sebagai rangkaian awal menuju penyelenggaraan pameran dan forum pengadaan terbesar di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 29–31 Juli 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Ketua Umum LKPP Sarah Sadiqa mengatakan bahwa kegiatan ini tidak sekadar pameran, tetapi juga menjadi wadah edukasi dan pertemuan antara pelaku usaha nasional dengan pemerintah sebagai pembeli utama dalam sistem pengadaan negara.
“Ini adalah launching untuk acara yang lebih besar, tidak hanya pameran tetapi juga tempat pertemuan edukasi antara pelaku usaha nasional dengan buyer dari pemerintah, yang difasilitasi oleh Kadin, IAPI, dan tentunya LKPP,” ujar Sarah, Rabu (11/3/2026).
Dia menegaskan, besarnya volume belanja pemerintah harus mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha nasional agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas di dalam negeri.
“Dengan volume pengadaan yang besar, kami mengharapkan partisipasi aktif pelaku usaha nasional untuk mengisi kebutuhan pemerintah,” kata dia.
Baca Juga
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie menambahkan bahwa potensi pasar pengadaan pemerintah melalui platform LKPP mencapai sekitar Rp 1.500 triliun, yang terdiri dari sekitar Rp 900 triliun belanja pemerintah pusat dan sekitar Rp 600 triliun dari pemerintah daerah.
Menurut Anindya, potensi pasar yang besar tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha nasional, khususnya untuk memperkuat industri dalam negeri. “Sekitar 70% dari pengadaan pemerintah difokuskan untuk produk dalam negeri, dan 40%-nya dialokasikan untuk UMKM,” ujar Anindya.
Dia juga menilai ekosistem pengadaan pemerintah dapat menjadi motor penting dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.
“Di tengah situasi geopolitik yang sangat dinamis, efisiensi dibutuhkan di mana-mana dan kemandirian ekonomi menjadi sangat penting. Salah satu pendorongnya adalah sistem pengadaan pemerintah,” kata Anindya.
Lebih jauh, dia mengapresiasi gagasan LKPP untuk membuka peluang yang lebih luas bagi kelompok masyarakat tertentu, termasuk penyandang disabilitas, agar dapat ikut berpartisipasi dalam ekosistem pengadaan nasional.
“Pasar yang besar ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman difabel. Itu ide yang sangat brilian dan tentu kami sangat mendukung,” sebutnya.
ICEF–IPFE 2026 sendiri akan mengusung tema “Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern: Transformasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas”, yang menitikberatkan pada transformasi digital dan pemanfaatan data dalam sistem pengadaan pemerintah.
Acara ini ditargetkan diikuti sekitar 150 perusahaan dari berbagai sektor strategis seperti pangan, energi, kesehatan, pendidikan, serta pembangunan perumahan nasional. Selain itu, penyelenggara menargetkan kehadiran sekitar 15.000 pengunjung dari kalangan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha.