Maruarar Ungkap 81% Anggaran Kementerian PKP 2026 Dialokasikan untuk Bedah Rumah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan program pro-rakyat pada tahun anggaran 2026. Hal tersebut dibuktikan dengan pengalokasian 81 persen dari total anggaran kementerian yang difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan program bedah rumah.
Maruarar merinci, dari total pagu anggaran sebesar Rp10,8 triliun, sebanyak Rp8,9 triliun dikhususkan untuk program BSPS.
"Ini membuktikan DPR bersama Pemerintah anggarannya pro-rakyat," kata Maruarar di Gedung DPR RI, Selasa (10/2).
Pria yang akrab disapa Ara tersebut tidak menampik bahwa kementeriannya tetap memiliki tanggung jawab lain, seperti pembangunan Rumah Susun (Rusun), Rumah Khusus (Rusus), hingga penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Namun, ia menegaskan bahwa BSPS tetap menjadi skala prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.
"Tentu yang lain mesti kita sentuh juga. Enggak mungkin tidak ada Rusun, Rusus, PSU, dan kawasan. Tapi kita boleh nggak sepakat? prioritas adalah BSPS," tegasnya.
Baca Juga
Menteri PKP Maruarar Sirait Janji Program BSPS 'Gaspol' Mulai Akhir Maret 2026
Besarnya porsi anggaran tersebut membawa konsekuensi pada ketatnya pengawasan. Maruarar memberikan syarat mutlak agar program ini dapat terus berlanjut dan bertambah di tahun-tahun mendatang, yakni pengelolaan yang bersih dan tepat sasaran.
"Mari kita kelola BSPS ini dengan benar-benar sesuai aturan dan tepat sasaran. Supaya tidak ada yang menganggap program ini tidak dikelola dengan baik. 81 persen anggaran kami di situ," ujarnya.