Menkop 'Pede' Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Lebih Efektif dengan Satu Data Indonesia

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyambut positif peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas. Ia meyakini, adanya Satu Data akan membuat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi lebih efektif. Termasuk dalam konteks program prioritas pembangunan 80 ribu lebih fisik gedung, gerai, dan alat kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

"Alhamdulillah hari ini kita menjadi saksi sejarah, dimulainya merunutkan filosofi dan ideologi negara yang akan diimplementasikan kembali dalam roadmap atau peta jalan kita menuju Indonesia Emas, yang bisa jadi bukan tahun 2045, tapi bisa jadi lebih cepat karena ada Satu Data," ungkapnya dalam sambutannya di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menurut Ferry, progres pembangunan gerai, gedung dan sarana pendukung lainnya dari Koperasi Kel Merah Putih secara nasional saat ini mencapai 27.191 unit. Sejalan dengan upaya melakukan upaya percepatan pembangunan aset fisik tersebut, Kemenkop juga intensif melakukan persiapan untuk memastikan para pengurus, pengelola, serta sistem manajemen Koperasi Merah Putih.

Ia mengakui menemukan sejumlah kesulitan dalam pembangunan 80 ribu lebih Koperasi Merah Putih, yang telah diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025.

Baca Juga

Integritas Data Jadi Taruhan, Kemenkomdigi Perkuat Program Satu Data Indonesia

Ferry mencontohkan, kesulitan yang ditemukan antara lain ketika membutuhkan data terkait jumlah kepala keluarga yang telah menggunakan produk kebutuhan harian, seperti gas LPG 3 kilogram, maupun pupuk bersubsidi di sebuah desa atau kelurahan tertentu.

Ia menyebut ketiadaan data ini membuat persiapan pembangunan dan rencana pengembangan model bisnis Koperasi Merah Putih menjadi terhambat.

"Ada keperluan dari kami untuk mendapatkan data berapa sih rumah tangga yang mau menggunakan gas LPG 3 kilo? Berapa petani yang ada di desa atau kelurahan untuk penyaluran pupuk bersubsidi? Datanta tidak ada dan masih banyak hal yang belum kita tuntaskan setelah 80 tahun merdeka," tuturnya.

Sebagai respons kebutuhan data yang terintegrasi, Ferry menyebut sebelumnya telah melakukan sejumlah percobaan untuk membuat sebuah aplikasi yang lebih presisi. Kemudian ia menyebut langkah lain juga telah dilakukan seperti pengumpulan data melalui numerator hingga teknik analisis yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligent/ AI).

Ferry menyampaikan saat ini validitas data sangat diperlukan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini, kata dia, harus diantisipasi dengan kerja-kerja kolaboratif lintas sektor kementerian/ lembaga.

"Kalau tanpa kerja kolaboratif nanti misalkan soal data dan basis data ini masalahnya adalah soal validitasnya rendah hingga kesimpangsiuran data," terangnya.

Sementara itu Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkap langkah ini menjadi ikhtiar untuk meneguhkan komitmen bersama bahwa pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah ke depannya harus berbasis data yang akurat serta tertintegrasi.

"Kita sering mendapat amanat bahwa pembangunan harus berdasarkan data ilmiah, Dan kali ini Satu Data Indonesia seharusnya ke depan menjadi bagian dari pembangunan nasional kita," jelas Rachmat Pambudy.

Pada acara tersebut juga dilakukan Penandatanganan Bersama Komitmen Sinergi untuk Negeri, Wujudkan Satu Data Indonesia Berbasis Kebijakan Pembangunan Nasional oleh lintas Kementerian/ Lembaga serta para Kepala-Kepala Daerah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Badan Legislasi DPR-RI Bob Hasan, Duta Arsip Nasional Rieke Diah Pitaloka, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Tedi Rezalihadi dan sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga terkait.