ASDP dan Pelni Kompak Tunggu Arahan Danantara soal Merger
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Rencana pemerintah menggabungkan tiga BUMN sektor transportasi laut, yakni PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo belakangan lama tidak terdengar.
Lantas bagaimana update rencana penggabungan atau merger ketiga perusahaan BUMN tersebut?
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo, buka suara terkait perkembangan rencana penggabungan atau merger tersebut. Menurutnya, ASDP bakal mengikuti arahan dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Ia mengaku sampai saat ini belum mendapatkan arahan lebih lanjut dari Danantara perihal merger. "Tetapi memang sampai saat ini kita belum mendapatkan update kembali terkait dengan merger beberapa BUMN yang masuk dalam klaster logistik," kata dia saat ditemui di Kantor Pusat ASDP, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Pembahasan rencana merger tersebut menurutnya sudah lama tidak dibuka kembali. Sampai saat ini, ia menyebut belum mengetahui bagaimana kejelasan, detail mekanisme, sampai dengan target dari rencana merger tersebut.
Baca Juga
Erick Thohir Sebut Menhub Dudy Purwagandhi Restui Merger Pelni-ASDP-Pelindo
"Namun demikian ya kami sebagai perusahaan BUMN tentu juga harus mengikuti apa yang menjadi keputusan dari Danantara. Apapun nanti bentuknya seperti apa dari Danantara, kita akan mengikuti," ungkapnya.
Direktur Utama PT Pelni (Persero), Tri Andayani, pada kesempatan terpisah sebelumnya memberikan jawaban yang hampir senada. Tri Andayani juga mengakui belum mendapatkan arahan lebih lanjut terkait dengan rencana merger BUMN tersebut.
Bahkan ia menyebut terakhir ketiga perusahaan tersebut baru melakukan kajian dan koordinasi. Pada kajian itu disebutkan Pelindo direncanakan akan menjadi induk usaha.
“Belum. Belum ada. Masih yang terakhir itu saja,” kata Tri Andayani saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Wacana peleburan tiga BUMN sektor transportasi laut itu diketahui dimulai sejak tahun 2024 saat Erick Thohir masih menjabat sebagai Menteri BUMN.