Menteri Ara dan Kepala BRIN Perkuat Basis Data Skala Prioritas BSPS
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria sepakat memperkuat basis data dan riset ilmiah dalam penentuan skala prioritas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan renovasi rumah tepat sasaran dan bebas dari kepentingan politis.
Menteri Ara menyatakan, peningkatan alokasi BSPS yang melonjak dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026 harus diikuti pendekatan berbasis data. “Saya mau kajian BRIN dari data BPS untuk membuat skala prioritas BSPS. Bantuan sosial tidak boleh berdasarkan kepentingan politis, tetapi harus berdasarkan data dan penelitian,” katanya di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).
Ia menekankan, pemetaan kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), terutama di Jawa Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi dasar alokasi bantuan. Menurut Ara, sinkronisasi data BRIN dan BPS diperlukan agar distribusi bantuan tidak tumpang tindih.
Baca Juga
Kementerian PKP Fokus Renovasi Rumah di Pedesaan Lewat Program BSPS di 2026, Mengapa?
“Pertemuan ini menjadi langkah awal kerja sama strategis antara Kementerian PKP dan BRIN untuk mewujudkan kebijakan perumahan yang adil, terukur, dan berpihak pada rakyat,” tuturnya.
Ara menambahkan, inovasi sistem pemilihan toko terbuka (PTT) dalam BSPS telah menunjukkan efisiensi nasional rata-rata 6%, dan pengembangan program ke depan memerlukan dukungan riset.
“BSPS adalah pemberdayaan rakyat untuk merenovasi rumah secara mandiri. Gotong royong itu harus didukung riset yang kuat agar program semakin tepat sasaran,” tandasnya.
Source: investortrust
Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan, kesiapan lembaganya untuk menyusun kajian berbasis sains guna mendukung program 3 juta rumah dan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto lainnya.
“BRIN memang didesain untuk menjadi thinktank pemerintah. Kita harapkan bersinergi dengan kementerian untuk memberikan rekomendasi kebijakan, menganalisis kebijakan, dan membantu pemerintah menyukseskan program-program strategis untuk rakyat,” tegas Arif.
Arif mengungkapkan, Kementerian PKP menjadi instansi pertama yang secara resmi mengandeng BRIN untuk melakukan riset mendalam untuk program perumahan rakyat.
Baca Juga
Kementerian PKP Fokus Renovasi Rumah di Pedesaan Lewat Program BSPS di 2026, Mengapa?
Dikatakan Arif, pendekatan riset harus berorientasi dampak, bukan hanya kajian teoretis. Ia menjelaskan, data BPS menjadi sumber primer dalam penyusunan modelling dan analisis kuantitatif, sementara riset lapangan tetap dilakukan untuk memotret realitas sosial yang tidak terekam dalam angka statistik.
“Data BPS adalah data satu data pemerintah dan akan digunakan sebagai dasar analisis. Namun aspirasi masyarakat, kondisi ekonomi politik, hingga pembelajaran kebijakan yang sudah ada juga harus ditangkap,” jelas Arif.