Kementerian ESDM Salurkan Rp 4,35 Triliun ke PLN untuk Lisdes dan Pasang Listrik Gratis
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT PLN (Persero) mendapatkan anggaran dari kementeriannya sebesar Rp 4,35 triliun untuk membiayai berbagai program ketenagalistrikan nasional.
Bahlil menjelaskan, alokasi anggaran itu berasal dari anggaran tambahan (daftar isian pelaksanaan anggaran/DIPA perubahan) atas Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang sebesar Rp 6,28 triliun.
Baca Juga
Dirut PLN IP: ADB Berkomitmen Biayai Proyek Hijaunesia, Targetkan 300 MW
“Kami menyampaikan bahwa dari total Rp 6,28 triliun itu, ada sekitar Rp 4,35 triliun yang itu menjadi penugasan ke PLN. Untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis itu, untuk rakyat kita,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Disampaikan Bahlil, anggaran tersebut diberikan karena infrastruktur dan sumber daya PLN yang paling mendukung untuk menggunakannya. Anggaran tambahan itu sendiri baru diterima Kementerian ESDM pada Agustus 2025 lalu.
“Penugasan ini kita berikan kepada ke PLN karena kami anggap bahwa waktunya pendek, dan mereka yang mempunyai infrastruktur untuk bisa melakukan ini, dan Rp 4,3 triliun ini sama dengan kurang lebih 30% dari total DIPA Induk maupun DIPA perubahan yang ada di APBN 2025,” sebutnya.
Secara umum Bahlil menerangkan, realisasi anggaran Kementerian ESDM hingga 10 November 2025 tercatat baru mencapai 31,12% dari pagu anggaran sebesar Rp 14,1 triliun.
Baca Juga
Dia merinci, anggaran yang diterima Kementerian ESDM itu terbagi ke dalam dua tahap, pertama adalah APBN Induk sebesar Rp 7,84 triliun, dan kedua adalah anggaran tambahan (DIPA Perubahan) atas Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang sebesar Rp 6,28 triliun.
“Dalam APBN induk, pagu yang kami punya itu sebesar Rp 8,3 triliun atau Rp 8,4 triliun. Namun, kita mengembalikan karena hasil efisiensi sebesar Rp 696,88 miliar. sehingga total pagu kita tinggal Rp 7.844,86 miliar (Rp 7,84 triliun),” beber Bahlil.