AHY: Laporan Skema Utang Kereta Cepat Whoosh Siap Diserahkan ke Presiden
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, laporan terkait skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) sore.
“Kami sudah himpun dari banyak pihak, dari berbagai K/L (kementerian/lembaga). Tentunya nanti akan kami mohon arahan-arahan dan petunjuk dari Bapak Presiden,” kata AHY di kantornya, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Menurut AHY, laporan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga (K/L), termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, hingga BPI Danantara. “Ini kami mau ke Istana dahulu, sudah ditunggu Bapak Presiden,” ujarnya.
Terkait kemungkinan kunjungan ke China untuk membahas lebih lanjut penyelesaian utang proyek tersebut, AHY menyebut pihaknya masih menunggu hasil pembahasan internal dan arahan dari Presiden Prabowo. “Saya lihat situasi dahulu. Ini harus kita bahas dengan rapi dahulu semuanya,” katanya.
Ihwal itu, Menko AHY belum memastikan waktu finalisasi skema pembayaran, tetapi menegaskan bahwa laporan hasil konsolidasi antar-kementerian sudah siap. “Kita tunggu ya,” tandas AHY.
AHY sebelumnya menegaskan, pembahasan penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) atau Whoosh dilakukan secara hati-hati dan tidak ingin menjadi polemik berkepanjangan.
Dikatakan AHY, pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), hingga BPI Danantara masih mengkaji beberapa opsi penyelesaian. Keputusan final akan diumumkan setelah seluruh proses kajian selesai.
Ia menuturkan, terdapat sejumlah alternatif yang sedang dibahas, termasuk kemungkinan sebagian prasarana ditanggung pemerintah atau opsi pengambilalihan (take over) oleh pihak lain, seperti Danantara maupun badan usaha milik negara (BUMN). “Masih ada opsi prasarana ditanggulangi oleh pemerintah, tapi juga ada opsi bahwa Danantara bisa take over, dan lain-lain,” ungkap AHY.
AHY menekankan, seluruh pembahasan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah terus berupaya menjaga agar proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut tetap beroperasi secara berkelanjutan dan sehat secara finansial.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pembayaran utang Whoosh dapat dikelola Danantara. Pesan ini disampaikan Purbaya seusai bertemu dengan petinggi Danantara. Menurut Purbaya, Danantara memiliki dividen sekitar Rp 80-100 triliun, seharusnya dengan dividen tersebut, Danantara dapat menanggung utang pembangunan KCIC dengan China Development Bank (CBD). “Saya sudah putuskan, kira-kira nanti kita tunggu seperti apa studinya,” pungkasnya.
