AHY: Harga Semen di Papua Capai Rp 1,5 Juta, Logistik Harus Ditekan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti masih tingginya biaya logistik dan bahan bangunan di wilayah Papua. Kondisi ini menjadi salah satu penghambat utama percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia tersebut.
Dalam rapat koordinasi (rakor) bersama enam gubernur Papua, Menteri Transmigrasi Iftitah S Suryanagara dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Velix Vernando Wanggai, AHY menyampaikan bahwa masalah logistik dan ketersediaan bahan baku perlu mendapat perhatian serius pemerintah pusat.
“Sekarang harga satu sak semen masih ada sekitar Rp 1 juta, bahkan Rp 1,5 juta di wilayah Papua Pegunungan. Ini menjadi beban berat bagi masyarakat untuk bisa hidup layak,” ungkap AHY di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, mahalnya biaya logistik di Papua disebabkan keterbatasan akses transportasi antardaerah. Kondisi geografis yang sulit dan terbatasnya infrastruktur membuat distribusi barang, termasuk bahan bangunan, memerlukan biaya tinggi.
AHY menekankan, proyek Trans-Papua menjadi salah satu kunci untuk menekan biaya logistik dan memperlancar arus barang. “Penyelesaian proyek Trans-Papua sebagai backbone konektivitas darat sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Selain jalur darat, AHY juga menegaskan pentingnya integrasi konektivitas udara dan laut guna membuka akses logistik yang lebih luas di Papua. “Kita harus mempersiapkan mobilitas, termasuk untuk logistik, agar biaya pembangunan dan biaya hidup masyarakat Papua semakin terjangkau,” terangnya.
Tak hanya itu, AHY juga membahas penyediaan fasilitas dasar masyarakat seperti perumahan dan kawasan transmigrasi di enam provinsi Papua tersebut, khususnya di koridor Trans-Papua.
Ke depan, kata AHY, pihaknya akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk merinci langkah teknis dan jadwal pelaksanaan proyek.
“Dua kementerian itu menjadi pelaksana utama di lapangan. Kami akan memastikan prioritas pembangunan terintegrasi dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” pungkasnya.