Bos Danantara ke Purbaya soal Utang Whoosh: Harusnya Kita Duduk Dulu
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak mau utang PT Kereta Cepat Indonesia-China atau Whoosh membebani APBN.
Rosan merespons pernyataan tersebut dengan heran. Hal ini karena Rosan mengaku belum pernah berbicara dengan pihak lain terkait skema restrukturisasi utang KCIC, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Makanya saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi. Kita juga belum berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan mengenai hal ini," kata Rosan saat ditemui seusai menghadiri agenda Forbes CEO Global Conference di The St. Regis, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Baca Juga
Menkeu Tak Mau Utang Kereta Cepat Whoosh 'Merembes' ke Pemerintah
Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM itu mengatakan, Danantara kini tengah mengkaji serta mengevaluasi segala kemungkinan terkait upaya restrukturisasi utang Whoosh.
Lebih jauh, Rosan menilai semestinya Menkeu Purbaya dapat duduk dan melakukan evaluasi bersama terlebih dulu mengenai restrukturisasi utang Whoosh. Menurutnya, evaluasi yang matang diperlukan karena proyek KCIC atau Whoosh melibatkan berbagai pihak dan beragam kepentingan.
"Jadi harapannya kita biasanya duduk dulu, kita evaluasi opsi mana yang terbaik. Jadi semuanya itu terstruktur, terukur, kemudian apa hasilnya baru kita bicara ke publik. Kita sih sisi bekerja seperti itu ya," ungkapnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan tak ingin utang PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh merembes ke keuangan negara, termasuk opsi pembayaran utang KCIC dari APBN.
“Utang KCIC dibiayai APBN? Saya belum dihubungi mengenai masalah itu,” kata Purbaya, secara daring dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Baca Juga
Menurut Purbaya, KCIC telah berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dengan begitu, masalah KCIC seharusnya diselesaikan di level manajemen mereka. Hal ini karena Danantara selama setahun rata-rata memiliki dividen sebesar Rp 80 triliun atau lebih.
“Harusnya mereka mengatur dari situ. Jangan ke kita lagi,” ujar dia.
Purbaya menjelaskan, keberadaan Danantara seharusnya memisahkan entitas bisnis dengan pemerintah. Dengan demikian, segala masalah yang dihadapi entitas bisnis pelat merah seharusnya bisa diselesaikan oleh Danantara.
“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak pemerintah,” ujar dia.