Anggaran PKP 2026 Meroket Jadi Rp 10,9 Triliun, Fokus Bedah Rumah Rakyat

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 10,9 triliun dalam RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, jumlah tersebut meningkat 131% dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 4,7 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sebagian besar anggaran Kementerian PKP pada 2026 akan dialokasikan untuk program perumahan, khususnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.

Baca Juga

Wamen Fahri Tepis Isu Pendanaan Perumahan Tak Butuh Pinjaman Luar Negeri

"Targetnya (BSPS) tahun 2026 itu 373.939 rumah, anggarannya naik cukup tajam (menjadi) Rp 8,6 triliun dari tahun ini sebesar Rp 1,4 triliun," jelas Sri Mulyani melalui kanal YouTube Kemenkeu, dikutip Selasa (19/8/2025).

Program BSPS tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan kondisi rumah yang tidak layak huni. "Kementerian Perumahan memiliki program (BSPS) untuk memberikan langsung pada rumah yang perlu di upgrade terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya," lugas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 48 triliun untuk tahun anggaran 2026. Menurut Menteri PKP, pihaknya hanya mendapatkan pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp 1,824 triliun. Sedangkan target prioritas tahun depan membutuhkan biaya sebesar Rp 49,854 triliun. 

"Kami mengusulkan (kebutuhan anggaran 2026) sebesar Rp 49,854 triliun, sehingga pagu indikatif diperlukan tambahan Rp 48 triliun," papar Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR melalui pantauan YouTube TV Parlemen, Kamis (10/7/2025). 

Dari total anggaran yang diajukan, kata Maruarar, sekitar 91,37% atau Rp 45,55 triliun direncanakan untuk program BSPS, dengan target renovasi 2 juta unit rumah pada tahun 2026. 

Sisa anggaran sebesar Rp 4,3 triliun akan digunakan untuk kegiatan lain di luar BSPS, yang mengalami kenaikan sebesar Rp 840 miliar atau 24,27% dibandingkan dengan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 3,46 triliun.

Baca Juga

Kemenko Perekonomian Harap KUR Perumahan Dapat Diluncurkan Juli 2025

Menteri Ara juga menjelaskan, anggaran ini akan mendukung pencapaian target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah serta penanganan kawasan kumuh, yang merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah 2026. Adapun target tersebut, meliputi renovasi rumah 2.052.822 unit rumah dan penanganan kawasan kumuh seluas 225 hektare.

Selain itu, Menteri PKP turut mengungkapkan, pemerintah telah mengusulkan program kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan sebesar Rp 130 triliun, yang saat ini sedang disiapkan peraturan menteri terkait.

Ihwal itu semua, Maruarar berharap agar usulan anggaran tersebut dapat mendapat dukungan dari Komisi V DPR. Selanjutnya, usulan anggaran ini akan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk dibahas lebih lanjut.