Satgas Tambang Ilegal Mendesak, PKS Dukung Tegas Arahan Prabowo

JAKARTA, Investortrust.id - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengapresiasi Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga

Prabowo Ancam Tindak Jenderal TNI dan Polri yang Bekingi Tambang Ilegal

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan larangan keterlibatan aparat jenderal TNI/Polri maupun politisi dalam praktik pertambangan ilegal. Mulyanto menilai saat ini menjadi momentum tepat bagi Presiden untuk membentuk Satuan Tugas Terpadu Pemberantasan Tambang Ilegal yang telah lama ditunggu publik.

Mulyanto menyoroti bahwa pemerintah selama ini terkesan tidak serius menyelesaikan persoalan mafia tambang ilegal yang diduga mendapat dukungan aparat. Ia menekankan bahwa pembentukan satgas penting untuk menunjukkan komitmen nyata pemerintah.

“Selama ini pemerintah terkesan tidak sungguh-sungguh menuntaskan masalah mafia tambang ilegal yang dibeking aparat tersebut, karena satgas terpadunya belum terbentuk,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).

Menurut Mulyanto, sentralisasi kewenangan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan. Ia mengingatkan bahwa pengawasan yang lemah justru bisa memperluas praktik penambangan ilegal di tengah kondisi fiskal negara yang ketat.

Mulyanto juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan keterlibatan pejabat dalam bisnis tambang ilegal. “Pemerintah harus berani mengungkap kasus-kasus tambang ilegal tersebut. Jangan pandang bulu. Kalau ini dilakukan tentu akan menumbuhkan optimisme publik,” tegasnya.

Komitmen tegas Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk menertibkan pertambangan ilegal di seluruh Indonesia. Ia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi oknum aparat maupun mantan pejabat tinggi yang terlibat dalam praktik tersebut.

Baca Juga

Dulu Dikuasai Penambang Ilegal, Tambang Emas Sekotong Kini Digarap Koperasi

Prabowo mengungkapkan, terdapat 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di berbagai daerah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 300 triliun (setara US$ 18,4 miliar).

“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun,” ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo juga memberi peringatan keras kepada jenderal TNI, Polri maupun mantan jenderal yang diduga membekingi aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal. “Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.